Karena itu, tandas Minggus, Bupati Buru Ramly Umasugi harus dihadirkan di persidangan selaku saksi. Menurutnya, Ramly merupakan saksi kunci yang tahu persis penyimpangan keuangan daerah dalam perkara ini.
“Beta kira korupsi ini sudah berlangsung lama. Tapi terbongkar setelah Bupati salah tempatkan orang, sebagai KPA. Itu yang pepatah bilang sepandai-pandai tupai melompat harus jatuh juga,” katanya.
SENIOR GOLKAR
Meski dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kapasitas jabatan bupati, namun posisi Umasugy sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku dinilai merugikan partai besutan Airlangga Hartarto itu.
“Ini masalah (dugaan kecipratan uang hasil korupsi) harus diselesaikan agar jelas. Jangan sampai Partai Golkar dirugikan,” kata kader senior Partai Golkar Maluku Poli Mantulameten kepada Kabar Timur, Sabtu (14/11).
Mantan ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku ini menilai Umasugy tersandera setelah diduga menikmati dana haram tersebut. “Masalah ini digoreng terus di publik. Tentu merugikan dia sebagai bupati dan ketua DPD Partai Golkar Maluku. Jadi Umasugy harus diperiksa jaksa atau polisi. Kalau tidak terbukti umumkan ke publik. Tetapi jika ada dua bukti alat bukti yang kuat (keterlibatan Umasugy) silakan dibuktikan di pengadilan agar jelas,” tegasnya.
Mantulameten berharap, institusi kejaksaan dan kepolisian memanggil Umasugy untuk diperiksa. Begitu juga jaksa penuntut umum (JPU) harus memanggil Umasugy untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Ambon atas perkara yang menjerat dua bekas bawahannya itu.
“Silahkan panggil yang bersangkutan untuk klarifikasi, apakah terlibat atau tidak. Kalau terlibat silahkan proses. Begitu juga namanya (Umasugy) disebut terdakwa, harus dipanggil untuk bersaksi di pengadilan. Tapi, jangan menyandera ketua kami,” ingatnya.
Mantulameten menyoroti sikap Kejaksaan Tinggi Maluku yang terkesan menganak emaskan Umasugy. Padahal, tegas dia, semua warga negara sama di mata hukum. “Tapi, kenapa dia terkesan dilindungi. Padahal, itu untuk dia dan kebaikan Partai Golkar ke depan. Jadi kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Mantulameten.
Dia kuatir, jika persoalan ini tidak kunjung selesai, sangat berdampak bagi Partai Golkar di Maluku. “Citra Partai Golkar bisa tercoreng kalau kasus ini tidak diselesaikan. Tentu kita sangat resah. Kasus ini sangat merugikan dan berdampak pada keterpurukan Partai Golkar. Dia tidak maksimal besarkan partai karena terus tersandera. Jadi penegakan hukum harus dikedepankan. Itu solusinya,” tegas Mantulameten. (KTA/KTM)
