BPBD Ambon Lukai Hati Korban Gempa

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Pegawai bilang kalau masih ingin beradu mulut, nanti kita (BPBD) tahan itu dana gempa sampai tahun-tahun berikutnya. 

Masyarakat Kota Ambon terkhusus yang menjadi korban gempa Ambon 2019 lalu, mengaku tak lagi berhasrat mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon untuk menanyakan langsung kepastian dari bantuan dana gempa Ambon. 

Mereka sudah terlanjur sakit hati dan takut lantaran adanya perlakuan pelayanan yang tidak baik dari  sejumlah oknum pegawai yang berdinas di kantor tersebut. 

“Ini laporan langsung warga yang tinggal se-lingkungan dengan saya. Mereka mengaku sudah terluka dengan BPBD. Ada bahasa-bahasa dari oknum pegawai yang menyakiti hati mereka,” kata Anggota DPRD Kota Ambon, Hari Far-Far kepada Kabar Timur via seluler, Minggu (1/11).

Menurutnya, tidak adanya penjelasan pasti dari BPBD Ambon soal kapan dicairkannya dana gempa, membuat korban gempa kemudian memberanikan diri untuk menanyakan langsung ke kantor tersebut. 

Mereka (warga-red) mau ada kepastian karena sudah lama menunggu. Warga juga ada yang tinggal di rumah dengan kondisi tempat tinggal seadanya. Tapi, kedatangan mereka ke kantor BPBD hanya sia-sia. 

“Sudah tidak dijelaskan dengan baik, malah pegawai bentak-bentak. Pegawai bilang kalau masih ingin beradu mulut, nanti kita (BPBD) tahan itu dana gempa sampai tahun-tahun berikutnya. Itu yang warga sampaikan ke saya,” jelasnya.

Tentu, lanjut Wakil Ketua Komisi II DPRD Ambon itu, cara bertutur dan pelayanan pegawai BPBD bersangkutan sangat tidak menunjukan etika yang baik sebagai seorang yang berpendidikan. 

Padahal, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam setiap kesempatannya selalu menyampaikan ke publik terkait upaya untuk selalu menjadikan Ambon sebagai kota dengan penyelenggara pemerintahan yang baik untuk masyarakat. 

“Lalu yang dilakukan pegawai di BPBD itu apa? Apakah itu baik? Kan ini sangat tidak menunjukan etika seorang yang berpendidikan,” tuturnya. Dikatakan, yang namanya warga kurang mampu, ketika menanyakan haknya ke pejabat atau orang yang berpakaian dinas, maka warga kurang mampu ini akan merasa segan. 

Mereka lebih banyak memilih diam dan hanya mengikuti dan mendengar apa yang dijelaskan pejabat atau pegawai dari dinas yang bersangkutan. “Makanya kalau sudah dibentak, warga ini akan merasa takut. Sebab, selain tidak menguasai tata cara dalam pemerintahan, meraka juga khawatir jika melawan, malah akan berdampak ke dana bantuan itu. Jadi mereka langsung memilih pulang dengan tanpa penjelasan yang pasti,” terang Far-Far.

Selain itu, politisi Perindo itu juga cukup kecewa dengan tim fasilitator provinsi yang kini menangani masalah bantuan gempa 2019. Kekecewaan Far-Far mengingat tidak adanya koordinasi dan penjelasan yang baik dari tim fasilitator kepada warga terdampak gempa. 

“Jadi saya minta Walikota Ambon, pak Richard Louhenapessy untuk segera memberi perhatian ke dana gempa ini. Pemkot yang lebih tahu tentang teknisnya khan. Jadi cepat lah. Jangan banyak alasan yang tidak rasional,” tegasnya.

Ditambahkan, masalah ini akan menjadi perhatian utama fraksi Perindo DPRD Kota Ambon. Dia juga akan mengkomunikasikannya dengan setiap anggota dari Partai Perindo yang ada di tiap komisi supaya dibahas dalam rapat komisi. 

“Terutama komisi I yang bermitra dengan BPBD. Nanti saya usulkan dalam fraksi perindo, supaya anggota perindo di Komisi I membahas dan mengundang BPDB guna menanyakan langsung informasi ini,” kuncinya. (KTY)

Komentar

Loading...