KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - DPD PDIP Maluku diminta segera menentukan status Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno di partai itu. Pasalnya, manuver Orno di pilkada Maluku Barat Daya (MBD) menabrak aturan main di  partai besutan Megawati Soekarno Putri. 

Ini menyusul DPP PDIP telah mengeluarkan rekomendasi kepada Benyamin Noach-Ari Kilikily sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati MBD.

Mantan Wakil Ketua Kehormatan DPD PDIP Maluku Evert Kemite berharap komite etik yang dibentuk Badan Kehormatan segera bekerja agar menentukan status Orno di PDIP. “Yang jelas status Orno harus diperjelas di PDIP,” kata Kermite ketika menghubungi  Kabar Timur, Selasa (28/7).

Menurut dia, dua pelanggaran dilakukan Orno. Pertama, melawan perintah partai di Pilkada MBD. Kedua, Orno meninggalkan tugasnya sebagai petugas partai. “Ini pelanggaran yang harus disikapi,” kata Kermite.

DPP PDIP juga telah menetapkan mengusung Noach-Kilikily di MBD, namun Orno sibuk melobi rekomendasi partai untuk adiknya. “Ini pelanggaran berat karena melawan perintah partai,” tegasnya.

Mantan bupati MBD itu ditugaskan PDIP menjabat Wagub Maluku. Namun, kesal dia, Orno meninggalkan tugasnya untuk kepentingan politik adiknya Odie Orno di Jakarta. “Dia petugas partai di eksekutif. Tapi tinggalkan tugasnya urus rekomendasi partai untuk adiknya. Sebagai petugas partai sudah menyalahi aturan,” ingatnya.

Apalagi, kata Kermite, ketika Orno berada di Jakarta, Menkopolhukam Mahyfud MD dan Mendagri Tito Karnavian berkunjung di kota Ambon. “Mestinya, Wagub berada di tempat untuk mendampingi mereka,” kritiknya.

Untuk itu, harap senior PDIP itu, DPD PDIP Maluku segera menangani pelanggaran yang dilakukan Orno. Apakah, kasus Orno, sudah disikapi DPD PDIP Maluku?. “Saya dapat informasi sementara dijejaki masalahnya. Tapi, kita berharap partai segera menentukan status Orno,” jawab Kermite. (KTM)