KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sosialisasi gencar dilakukan agar menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya Covid-19.

Tiga petinggi negara kunjungan kerja di kota Ambon, Senin (6/7). Mereka adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

“Tujuan kunjungan kami agar pemerintah pusat dan negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” kata Doni Moenardo kepada wartawan usai rapat koordinasi penanganan covid-19 dengan gubernur, bupati dan walikota se-Maluku di kantor gubernur Maluku, kemarin.

Ikut dalam kunjungan kerja ke Ambon, Komisi VIII dan Komisi IX DPR RI. Doni katakan, kedatangan  mereka atas perintah Presiden RI Joko Widodo untuk mengecek langsung percepatan penanganan Covid-19 di Maluku.

“Presiden tugasi kami agar ada persoalan di lapangan langsung diatasi. Kedatangan kami bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII dan Komisi IX DPR RI,’’ kata mantan Pangdam XVI Pattimura ini.

Doni berharap, untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sosialisasi gencar dilakukan agar menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya Covid-19. “Saya berharap sosialisasi pendekatanya kearifan lokal. Karena masyarakat belum sepenuhnya paham social distancing, pysical distancing, dan new normal. Ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar jenderal TNI bintang tiga ini.

Doni mengutip pernyataan Menkes, Covid-19 sangat berbahaya karena pencabut nyawa manusia. “Covid-19 berbahaya. Apalagi Orang Tanpa Gejala. Jadi ada yang bilang Covid-19 hanya rekayasa, itu tidak benar. Kita harus jelaskan kepada masyarakat kalau pasien Covid-19 yang sudah meninggal 500 ribu orang lebih,” kata Doni.

Untuk itu, semua pihak diharapkan gotong royong melakukan pencegahan pentingnya bahaya Covid-19. “Filosofi orang Maluku itu, potong di kuku rasa di daging dan sagu salempeng dipata dua. Kita harus gotong royong lawan Covid-19. Jadi jangan anggap enteng,” ajaknya mengingatkan.

Dia mengajak masyarakat Maluku meningkatkan stamina dan mengkonsumsi makanan bergizi agar terhindar dari Covid-19. “Di Maluku, sumber daya perikanan luar biasa. Perbiasakan makan ikan, lobster. Saya yakin kita terhindar dari Covid-19,” kata mantan Pangdam Siliwangi ini.

Setelah mengunjungi Maluku, Doni bersama rombongan akan melanjutkan kunjungan kerja ke Ternate, Maluku Utara, dan sejumlah kabupaten di Papua. “Kunjungan ini setelah  kita dari Surabaya dan provinsi lainnya,” sebutnya.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan beberapa hal terfokus pada implementasi program yang diharapkan tepat sasaran, yaitu kesehatan, pengamanan jaring sosial dan pengamanan jaring ekonomi kecil agar tetap eksis.

Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan, aturan terkait pemakaman jenazah Covid-19 telah diterbitkan dengan mengacu pada masukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan WHO. Hal ini menanggapi maraknya permasalahan proses pemakaman pasien positif corona.

MINIM FASILITAS

Pada Rakor percepatan penanganan Covid-19, Gubernur Maluku Murad Ismail memaparkan perkembangan penanganan corona di Maluku. Kasus pertama Covid-19 yang terkonfirmasi di Maluku pada 22 Maret 2020. Hingga 5 Juli, pasien positif corona yang dinyatakan sembuh 48 persen, dalam perawatan 50 persen dan 2 persen meninggal dunia.

Kepada masyarakat terdampak pandemi corona, telah diberikan bantuan sosial berupa Sembako oleh Pemda, bantuan usaha mikro, bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa dan BKIPM dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Murad menyampaikan permasalahan yang dihadapi Maluku, yaitu tenaga dan fasilitas kesehatan yang terbatas, sehingga diantisipasi dengan penggunaan gedung Badan Diklat dan hotel.

Peran pihak swasta dan masyarakat cukup tinggi karena telah memberikan bantuan sejumlah peralatan antara lain ventilator, ambulance, serta alat pelindung diri (APD).

Rakor penanganan corona juga dihadiri Forkopimda Maluku, antara lain Pangdam XVI Pattimura, Kapolda, Kajati, Komandan Lantamal, Danrem Binaiya, Danlanud Pattimura, Sekda Maluku, Kapolresta Ambon dan Dandim 1504 Ambon. 

MALAIKAT PENCBUT NYAWA

Di Ternate, Maluku Utara (Malut), Muhadjir meminta masyarakat di Maluku Utara (Malut) untuk tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang berkembang kalau COVID-19 itu hoaks dan akal-akalan negara tertentu.

“Memang, informasi berkembang kalau virus COVID-19 itu hoaks dan tidak benar, bahkan ada yang menyebut COVID-19 merupakan konspirasi dan akal-akalan negara tertentu untuk merusak ekonomi. Itu tidak benar,” kata Menko PMK Muhadjir Efendy usai melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Malut, Senin.

Karena itu, kata Muhadjir, atas nama pemerintah, dirinya menyatakan jika virus COVID-19 memang nyata dan seperti malaikat pencabut nyawa, sebab kasusnya sudah terjadi. Menko PMK juga berharap agar dalam penanganan COVID-19, dukungan media massa sangat penting, terutama dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Muhadjir memberikan saran ke Gubernur Malut agar TNI/Polri harus diintensifkan untuk melakukan penertiban ke masyarakat guna mematuhi protokol kesehatan, apalagi penanganan COVID di Malut pasti berbeda dengan daerah lainnya.

Bahkan, untuk angka kesembuhan harus lebih ditingkatkan dan angka kematian harus diminimalisasi, sehingga dalam mengantisipasi virus COVID-19, pemerintah akan datangkan tenaga terlatih dan relawan, agar saat berada di laboratorium tidak ada penularan pasien baru COVID-19

Selain itu, kunjungan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Malut yang dikenal sebagai daerah kepulauan, karena dalam penanganannya pasti berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Apalagi, Malut hanya memiliki dua dokter paru, sehingga Fakultas Kedokteran di Unkhair harus dioptimalkan untuk melahirkan SDM dalam penanganan COVID-19

Bahkan, sikap anggota Komisi IX DPR-RI untuk mendukung pembahasan anggaran untuk RS mobile antarpulau, fungsikan RS perairan, bisa tuntaskan masalah penanganan kesehatan seperti di Malut.

Karena itu, masyarakat Ternate harus menjadi garda terdepan, pemerintah telah berupaya antisipasi dampak COVID-19, imbau masyarakat di zona merah harus patuhi protokol kesehatan.

Sedangkan, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto mengakui, saat ini masalah yang dihadapi adalah sumber daya manusia (SDM) dan kalau di Malut ada dua orang dokter paru, di Provinsi lain bahkan hanya 1 dokter paru.

Sehingga, dengan kekurangan tenaga medis ini memang merata, oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk perizinan dan produksi dari spesialis atau sub spesialis paru bisa dipercepat sehingga kolaborasi dalam kondisi ini bisa memacu dengan baik tanpa mengurangi kualitasnya.

(KTM/AN)