KABARTIMURNEWS.COM, AMBON,- Masyarakat Jazirah Leihitu yang tergabung dalam organisasi Hetu Upu Ana (HUA) mengapresiasi kebijakan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang telah memudahkan masyarakat jazirah masuk ke wilayah Kota Ambon.

"Ternyata pak Murad dan pak Richard sangat mengerti kondisi ini. Jujur, kami salut dan mengapresiasi kebijakan yang telah mereka dua ambil dalam menyikapi pemberlakuan Perwali PKM bagi kami orang jazirah," kata Ketua DPP HUA, Zuhri Wael kepada Kabar Timur di Ambon, Rabu (10/6)

Menurut Wael, jika yang menjadi persyaratan dalam Perwali Nomor 16 pasal 6 tahun 2020 tetap diberlakukan tanpa adanya pengecualian, maka tentu dampaknya sangat besar dirasakan masyarakat Jazirah.

Sebab selain memberatkan masyarakat di timur Pulau Ambon itu, PKM tersebut juga dapat mematikan ekonomi masyarakat setempat. Sementara sebagian besar masyarakat jazirah setiap harinya beraktivitas di wilayah Kota Ambon.

"Makanya kami ucapkan banyak terima kasih buat pak Murad dan pak Icad. Sekarang tidak lagi dengan persyaratan banyak. Cukup dengan menunjukan KTP lalu mengikuti pengukuran suhu badan," sebutnya.

Wael malah mengaku sedikit kesal dengan perhatian Bupati Malteng, Abua Tuasikal terhadap masyarakat jazirah. Sebab selama pandemi covid-19 mewabah, perhatian Bupati Abua tidak terlalu terlihat.

"Koordinasi pak Abua lemah, perhatian lemah, tidak pernah turun lihat kondisi masyarakat Jazirah ditengah covid-19. Kami kerap dibuat seperti anak tiri," tegasnya.

Dikatakan, jika memang Pemkab Malteng merasa terbebani dengan masyarakat jazirah, Pemkab bisa kemudian melepaskan jazirah dan biarkan jazirah berdiri dalam satu Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Bukan kami meminta tapi ini kehendak dari masyarakat jazirah untuk bisa menjadi satu DOB," pungkasnya. (KTY)