Ombudsman: Usut Korupsi ADD Jikumerasa Tidak Perlu Audit APIP

IlustrasiIlustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Dalih polisi harus menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terkait kasus dugaan penggelapan Alokasi Dana Desa (ADD) Jiku Merasa, Kabupaten Buru dinilai mencari-cari alasan.

Ketua Ombudsman RI Hasan Slamet menilai LHP dimaksud tidak terlalu diperlukan. Penilaian Hasan Slamet didasarkan pada realita, banyak kasus atau perkara dugaan korupsi dana desa maupun ADD, peran APIP ternyata tidak signifikan.

Tanpa LHP auditor internal Pemda Kabupaten/Kota ini pun, banyak kasus dugaan korupsi anggaran milik masyarakat pedesaan ini bisa sampai di ranah pengadilan. Selama ini tidak ada, makanya APIP itu bisa dikatakan adalah lembaga di pemerintah daerah yang tidak efektif. Bahkan terkesan, dia hanya lindungi para koruptor di daerah, katanya kepada Kabar Timur, Selasa (28/1) ditemui di Pengadilan Negeri Ambon.

Menurutnya, sebagai auditor keuangan negara, APIP tidak ubahnya OJK, BPK maupun BPKP. Tapi dengan posisi seperti itu, kata Hasan, justru menimbulkan kontradiksi sana-sini, terkait audit keuangan milik daerah.

Ironisnya, dalam berbagai kasus terkait dugaan penyimpangan keuangan di daerah, hasil audit internal APIP tidak mendukung proses penyelidikan terhadap kasus yang ditangani aparat penegak hukum. Bisa dibilang, APIP itu antara ada dan tiada. Ada pun tidak manfaat, tidak ada pun sama ceritanya, imbuhnya.

Praktisi hukum Maurits Latumeten, langsung menyatakan APIP tak berguna. Dia menuding, Inspektorat Daerah di Kabupaten/Kota selama ini tidak signifikan berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasalnya, kerja-kerja audit yang dilakukan, hasilnya kerap kontradiksi dengan hasil audit yang disampaikan oleh BPK RI, BPKP maupun lembaga audit independen lainnya. APIP itu kerja ikut racikan sendiri, punya aturan sendiri yang malah bertentangan dengan lembaga-lembaga audiitor negera yang ada. Sebaiknya dihapuskan saja, katanya.

Diberitakan Penyidik unit Tindak Pidana Tertentu (tipidter), Satuan Reserse Kriminal Polres Pulau Buru, mulai mengusut kasus dugaan penggelapan Anggaran Dana Desa (ADD) Jikumerasa, Kabupaten Buru, Maluku.

Penyelidikan kasus penggelapan ADD dilakukan setelah penyidik menerima laporan masyarakat. Kini, penyidik telah menyurati Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Buru.

Kasubbag Humas Polres Pulau Buru, Ipda Zulkifli Asril, mengatakan, saat ini kasus itu mulai diselidiki. Pihaknya telah menyurati APIP untuk meminta dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ADD Jikumerasa. Saat ini penyidik sedang menerima dokumen tambahan dari dua orang masyarakat (pelapor), kata Zulkifli saat dihubungi Kabar Timur, Rabu (22/1).

Menurutnya, kasus dugaan penggelapan akan diselidiki setelah pihaknya menerima LHP tentang ADD Jikumerasa.Penyelidikan akan berjalan setelah menerima LHP dari APIP, tandasnya.

Kasus dugaan korupsi ADD Jikumerasa Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru tahun 2015, uang miliaran rupiah diduga digelapkan.

Bahkan, masyarakat telah melakukan aksi unjuk rasa. Dalam aksi demo tuntutan masyarakat adalah tangkap Pjs Desa Hawa Tutaha, Bendahara Desa Sartia Ningsi dan Ketua BPD desa La Abu Buton, kata warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (21/1).

Dia menduga, sejak tahun 2015 silam, banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan aparat pemerintahan desa saat ADD dikucurkan. Setiap tahun, uang milyaran rupiah yang diterima tidak pernah diketahui masyarakat.

Pemerintah desa, tambah dia, begitu tertutup dan tidak transparan dengan ADD tersebut. Tidak kelihatan pembangunan di dalam desa hingga tahun 2019, tambah lelaki paruhbaya tersebut.

Masyarakat pernah menemukan sebanyak 7 kwitansi fiktif alias palsu yang diduga dilakukan oleh Bendahara Desa. Kwitansi itu atas nama warga desa Jikumerasa. 6 diantara kwitansi yang ditemukan itu terkait satu paket proyek penimbunan Pantai Bay Let. Sedangkan 1 kwitansi terkait pekerjaan sumur bor. Dari 7 kwitansi palsu yang ditemukan itu, masing-masing memiliki nilai uang sebesar Rp27 juta sampai dengan Rp30 juta setiap kwitansi, katanya.

Selain itu, lanjut sumber tersebut, terdapat seorang aparat desa yang membeli tanah diduga menggunakan DD. Lahan yang dibeli dengan harga Rp64 juta.Kemudian surat beli tanah dibikin surat hibah oleh pejabat desa di pantai bay let, ujarnya.

Bukan saja itu, warga juga menemukan paket perikanan senilai Rp86 juta. Paket perikanan tersebut adalah pekerjaan perahu katintin dengan nilai per paket sebesar Rp12 juta.Tapi perahu katintin yang dibuat hanya sebanyak 3 unit. Berbagai temuan dugaan penggelapan ini sudah kami laporkan kepada Polres Pulau Buru, kata dia.

Menurutnya, setiap perencanan proyek desa yang akan dilakukan tidak pernah diketahui masyarakat. Bahkan, masyarakat tidak pernah dilibatkan dan tak tahu kapan ADD datang maupun habis terpakai. (KTA)

Komentar

Loading...