KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun mengungkapkan, ada dua alasan yang menjadi pertimbangan sehingga nama Kabupaten Maluku Tenggara diusulkan untuk diganti menjadi Kabupaten Kepulauan Kei.
“Masyarakata harus paham, kenapa harus ganti nama. Kalau dibilang Maluku Tenggara itu berarti sampai di Tepa, Saumlaki, Larat sampai ke Kei dan Aru. Itu Maluku Tenggara. Setelah dia mekar, itu masih tetap pakai (nama) Maluku Tenggara tetapi penduduknya hanya Kei Besar dan Kei Kecil. Pendiri-pendirinya bilang Maluku Tenggara dari semua ampai ke Aru, jadi alasannya orang kenapa harus konsentrasi di Kei Besar dan Kei Kecil itu yang menjadi alasan pertama untuk kami usulkan pergantian nama,”terang Hanubun kepada awak media di Ambon, Senin (20/1).
Alasan kedua, kata dia selama ini Kei diidentikkan dengan Tual.
Padahal, kata dia, pemerintahan kedua daerah ini berbeda.
Maka dari itu, lanjut Hanubun, dirinya ingin mempopulerkan Langgur sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Kei karena pada dasarnya sampai saat ini Langgur pun belum begitu populer di kalangan umum termasuk di Maluku sendiri.
“Mohon maaf, Maluku Tenggara selalu identik dengan Tual. Sekarang pun Kalau pergi ke Kei pasti bilang ke Tual dulu. Padahal justru beda. Bukan beta (saya) tidak mau akui Tual, bukan, tapi pemerintahannya juga beda. Beta lebih populerkan Langgur, Langgur belum populer di kalangan, baik di Maluku saja Langgur belum populer. Kalau begitu Kabupaten Kepulauan Kei, Langgur (ibukota),”sambungnya.
Jika usulan pergantian nama kabupaten ini sudah disetujui Kemendagri, lanjut dia, maka pihaknya akan menyampaikan kepada khalayak luas bahwa nama Kabupaten Malra telah diganti dengan Kabupaten Kepulauan Kei.
“Kalau misalkan sudah ditetapkan oleh Mendagri, maka dipastikannya akan dilakukan press konference baik di Jakarta maupun di Ambon untuk disampaikan kepada masyarakat umum bahwa ada nama baru untuk Maluku Tenggara diganti dengan Kabupaten Kepulauan Kei,”ujarnya.
Untuk proses pengusulan pergantian nama Kabupaten ini, dipastikannya Pemprov Maluku sudah menyampaikan usulan tersebut ke Mendagri. “Sudah, provinsi sudah mengusulkan tinggal beta cepat-cepat sedikit di Mendagri terus selesai,”tandasnya. (RUZ)
