Sekilas Info

Keluhan Sopir Truk Lintas Seram & Sejumlah Wilayah Terisolir

FOTO: ISTPuluhan sopir bus dan truk Lintas Seram mendatangi gedung DPRD Maluku di Karang Panjang, Ambon, Jumat (23/8) untuk menyampaikan aspirasi protes praktik pungli dan menuntut penambahan armada feri.

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Puluhan sopir truk yang beroperasi di pulau Seram, mendatangi DPRD Maluku. Mereka meminta pelayanan ekstra ketika mengangkut sembako  ke daerah itu. Sebelumnya, mereka mengeluh ada pungli.

Kemarin, para sopir ini dipertemukan dalam rapat bersama Komisi C DPRD Maluku, Balai Jalan dan Jembatan Nasional Maluku-Maluku Utara, Perhubungan, Kadis PU Maluku, dan stekholder lainya. ‘’Kami minta pelayanan kapal Feri Hunimua-Waipirit, beroperasi 24 jam. Selama ini kami angkut sembako ke pulau Seram, antri berjam-jam,’’kata salah satu sopir ketika pertemuan di ruang paripurna DPRD Maluku, kemarin.

Tak hanya itu, salah satu sopir mengaku, sudah puluhan tahun beprofesi sebagai sopir. Lanjutbya, , ketika tahun 1990-an, akses jalan dan jembatan di pulau Seram, belum dibangun secara baik.

‘’Kami dulu angkut barang ke pulau Seram. Kalau kami dihambat di pelabuhan Feri hingga ada pungli serta jalan dan jembatan rusak, dikuatirkan sembako yang kami angkut tidak sampai tujuan,  harga sembako di SBB, SBT, dan Malteng jadi mahal,’’ingatnya.

Mereka mengaku, pihaknya diundang bukan sekedar untuk janji atau harapan.’’Kami butuh penyelesaian,” katanya.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII  Maluku, Herman Armada mengatakan, selama ini pihaknya tidak memilah-milah mobil angkutan barang,ketika hendak naik kapal Feri. ‘’Kalau sudah ada nomor antri, silakan naik di kapal Feri. Kalau tidak dapat nomor antri, tidak bisa nyolonong begitu saja,’’ingatnya.

Soal keinginan para sopir agar kapal Feri beroperasi selama 24 jam, dia mengaku, pihaknya setuju. Namun, pelabuhan kapal Feri di Hunimua-Waipirit maupun pelabuhan Feri di Masohi, terkendala lambu suar. ‘’Kita sudah kordinasi dengan ASDP agar penambahan ekstra trip atau tambah pengoperasian 20 jam,’’terangnya.

Kadis PU Maluku, Ismail Usemahu mengatakan, jembatan Waikaka yang mengalami kemiringan, diupayakan agar mobil melewati sungai.’’Kita akan alihkan aliran sungai di daerah itu agar air sungai surut, sehingga dilalui mobil, sambil menunggu jembatan itu dibangun,’’kata Usemahu.

Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yeremias mengatakan, pembangunan sejumlah jalan dan jembatan di pulau Seram, dalam perencanaan dibangun.’’Kita tidak tinggal diam. Semua wilayah diperjuangkan termasuk Pulau Seram,’’kata Anos.

Kendati begitu, politisi Golkar dari dapil KKT-MBD ini  mengaku, pembangunan sejumlah jalan dan jembatan, terkendala lahan.’’Tapi, keluhan para sopir sudah dicatat,’’pungkasnya.

SEJUMLAH WILAYAH TERISOLIR

Sementara itu, disisi lain, konektivitas jalan dan jembatan belum menghubungkan sejumlah wilayah di Maluku. Akibatnya, daerah ini masuk kategori  terisolir, kata Ismail Usemahu usai rapat bersama Komisi C DPRD Maluku, Bapeda Maluku, Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku dan Malut, serta elemen pemuda Batabual, di DPRD Maluku, kemarin.

‘’Sejumlah daerah belum terakses. Maluku, memang masih terisolir,’’kata Usemahu. Dia mengaku, sejumlah wilayah di daerah ini masih terisolir, karena kendala pembiayaan untuk bangun infrastruktur.

‘’Masalahnya di pendanaan.  Intervensi APBD untuk pembangunan jalan hanya 1.014 kilo meter. Harus ada pendanaan lain, selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kita berharap ada intervensi swasta juga. Selama ini khan kita harap APBD terus. Makanya kita terus didemo,’’paparnya.

Tak hanya itu, dia membandingkan progres pembangunan jalan nasional yang didanai APBN dengan progres pembangunan jalan provinsi yang didanai APBD. ‘’Di Maluku, kita lihat jalan nasional dan jalan provinsi, dan jalan kabupaten.  Jalan provinsi itu 1.500 kilo meter. Baru dibangun 50  persen.  Artinya, biaya bangun jalan cukup tinggi. Sementara jalan nasional 1.500 kilometer, tapi sudah dibangun sekitar 75 persen,’’jelasnya.

Apalagi, jalan provinsi dibangun sekitar 46 persen dari ruas jalan yang belum dibangun, membutuhkan dana sekitar Rp 8 trilyun. Akibatnya, lanjut dia, ada ketimpangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur.’’Perbedaanya complang sekali,’’kesalnya.

Salah satu anggota Komisi C DPRD Maluku, Max Pentury menegaskan, persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku sering jadi masalah.’’ Kita tidak tahu jalan yang sudah terakses berapa persen,’’ingatnya.

Politisi Demokrat dari dapil Kota Ambon ini mengaku, konektivitas jalan di pulau Jawa dan Sumatera, terakses dengan baik.’’Ini problem sosial kita. Kita selalu dihambat soal regulasi. Akibatnya, kita tidak punya kewenangan dan uang untuk belanja jalan. Kita tidak bisa bergerak sama dengan daerah lain,’’kesalnya. 

JALAN BATABUAL SEGERA DIBANGUN

Terkait ruas jalan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru,  Usemahu  mengaku, status ruas jalan di daerah itu diminta diperbaiki atau dibangun sekitar  tahun 2011 lalu, masih berstatus jalan kabupaten. ‘’Kemudian tahun 2015, ruas jalan dari Mako menuju Kayeli dan Ilat, ditingkatkan menjadi jalan provinsi,’’kata Usemahu.

Kendati begitu,  percepatan penanganan ruas jalan Mako-Kayel-Ilat di pulau Buru, sudah ada program peningkatan status jalan untuk tahun 2020 mendatang. Hanya saja, Usemahu, kendalanya di pendanaan.”Permasalahan kami dalam penanganan infrastruktur di Maluku baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sumberdaya finansial,” sebut Usemahu.

Plt Ketua Bappeda Maluku, Jalaludin Salampessy menjelaskan,  bahwa ruas jalan Namlea - Mako - Kayeli - Ilat menjadi urat nadi transportasi dan urat nadi masyarakat ketika terjadi cuaca buruk di laut.

“Bappeda Maluku mendukung ruas jalan ini dari sisi perencanaan harus betul-betul berfungsi dan dalam kondisi baik, namun karena keterbatasan anggaran dilakukan secara bertahap, jadi tahun ini sementara diproses usulan dana senilai Rp1,4 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan,  Pulau Buru telah ditetapkan sebagai lumbung pangan strategis untuk komoditi beras, sehingga pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional sudah merencanakan membangun bendungan Waeapo.

 Salampessy  mengaku, sudah berdiskusi dengan pihak Bina Marga agar dalam rangka jalan itu status jalannya bisa ditingkat menjadi jalan nasional untuk mendukung Pulau Buru, sebagai lumbung pangan nasional.

Sekretaris Komisi C DPRD Maluku, Robby Gaspersz mengaku, pihaknya telah  berdiskusi dengan sejumlah raja dan kepala soa terkait jalan di Batabual.’’Apa yang di sampaikan,  lagi-lagi persoalan lahan clera dulu,’’ingatnya. Kendati begitu,  politisi Gerindra dari dapil Kota Ambon ini mengaku, ruas jalan di Batabual, tetap diperjuangkan untuk dibangun lewat APBD Maluku maupun APBN. (KTM)

Penulis:

Baca Juga