AMBON – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku periode 2019-2024 harus bermuara kepada kemajuan daerah dan menyejahterakan masyarakat.
“RPJMD adalah dasar perencanaan pembangunan Maluku lima tahun mendatang dan muaranya harus berdampak mengentaskan kemiskinan,” kata Orno saat membuka Musyawarah Rencana Pembangungan (Musrenbang) RPJMD Maluku di Ambon, Kamis (22/8).
Dia meminta semua kelompok kepentingan yang mengikuti musrenbang untuk memberikan masukan terhadap rencana kerja pemerintah sehingga menjadi acuan penyusunan rencana strategi (renstra) lima tahun ke depan.
Rencana pembangunan yang disusun harus menjawab permasalahan klasik yang dihadapi Maluku, yakni penurunan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, yakni 17,85 persen pada 2018 sehingga menempatkan daerah tersebut pada posisi keempat provinsi termiskin di Indonesia.
Persoalan lain yang dihadapi, yakni tingkat pengangguran terbuka tertinggi 6,91 persen pada Februari 2019 dan menempatkan daerah itu pada posisi ketiga tertinggi secara nasional.
Walau demikian, menurut Orno, pertumbuhan ekonomi (PE) Maluku masih stabil di atas 5,9 persen, sedangkan angka inflasi masih terkontrol di bawah empat persen.
Menurut mantan bupati Maluku Barat Daya ini, situasi keamanan yang kondusif berdampak besar terhadap kepastian hukum dan investasi aktivitas ekonomi masyarakat di 11 kabupaten/kota di Maluku.
