KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Penyelenggaraan pemerintahan dalam semangat kemitraan, belum bersinergi dengan baik. Transisi, penyebabnya?

Kondisi ini terlihat di pemerintahan  Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, yang  dilantik 24 April 2019 lalu. Meski baru dilantik, Murad, mulai buat gebrakan. Selain menata birokrasi,  dia mulai menemui sejumlah investor di sektor Migas, perikanan, dan kehutanan, beberapa waktu lalu. 

Hanya saja,  gebrakan Murad, terus ‘’mengusik’’ sejumlah anggota DPRD Maluku, agar dilibatkan. Meski mengapresiasi langkah mantan Kapolda Maluku itu, mereka mengingatkan semangat  kemitraan sejajar  tetap dijaga agar bersama menyelenggarakan pemerintahan untuk proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Gebrakan Murad, sedikit beda dengan Gubernur terdahulu. Setiap lawatan atau pertemuan penting dengan sejumlah pihak, dewan selalu dilibatkan. Berikut, pendapat sejumlah wakil rakyat, terkait gebrakan Murad.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, ketika ditanya  terkait gebrakan Murad, tanpa melibatkan dewan, dia hanya menanggapi secara dingin. ‘’Mungkin saja ini  transisi,’’kata Rahakbauw ketika berbincang-bincang dengan Kabar Timur, kemarin. 

Politisi Golkar dari daerah pemilihan Kota Ambon ini mengaku, DPRD Maluku, periode 2014-2019  akan berakhir. Sementara  anggota DPRD Maluku periode 2019-2024, akan dilantik, 16 September  2019 mendatang. Dia memastikan, kemitraan antara pemerintah provinsi dan dewan akan dibangun secara baik, setelah DPRD Maluku, periode 2019-2024 dilantik.

Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias menegaskan, pihaknya hingga saat ini tetap sinergi dengan Gubernur, bangun Maluku. ‘’Namanya, Gubernur bangun mitra dengan lembaga apapun, kita apresiasi demi Maluku,’’kata Yermias kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Soal, Murad menemui sejumlah investor,  tak libatkan pimpinan atau anggota DPRD Maluku, dia menegaskan, pihaknya tidak perlu dilibatkan.’’Presiden Jokowi saja, sering tidak melibatkan atau ajak DPR RI,’’ sebut Yermias.

Kendati begitu, dia tidak menampik, kalau ada kerengganan antara eksekutif dan legislatif karena transisi pemerintahan dan dewan.’’Ini masa transisi. Bukan berarti agenda dewan terhenti. Kita tetap aktivitas. Kita urus kapal penumpang,’’tegasnya.

Dia  mengaku, pemerintah provinsi dan dan DPRD Maluku, mitra sejajar bersama bangun daerah ini. ‘’Tanpa dewan, Gubernur tidak bisa buat apa-apa,’’ingatnya. Namun, politisi Golkar  ini berharap, semua pihak dukung program Murad dan Orno majukan Maluku. ‘’Jangan kita kritisi terus. Kita dukung program pemerintah majukan Maluku,’’tegasnya.

Dia berharap, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, pro aktif menyambut gebrakan Murad. ‘’Dinas Perikanan Maluku, harus inovatif. Dinas ESDM harus bergerak soal pengoperasian Blok Masela. Ini harus disosialisasikan ke bawah,’’harapnya.Tak hanya itu, dia juga meminta Bupati MBD, Benyamin Noach dan Bupati KKT, Petrus Fatlolon, ikut pro aktif agar pengoperasian Blok Masela, berdampak bagi dua daerah itu.

‘’Para Bupati daerah penghasil  jangan diam. Bupati KKT, sudah beraksi dan sangat agresif. Bupati MBD, jangan tidur panjang urus politik saja. Jemput bola. Masak Gubernur jalan sendiri, Bupati jalan sendiri,’’sindir Yermias.

Pengoperasian Blok Masela, kata dia, dua daerah itu terkena dampak, sehingga butuh kordinasi intensif dengan semua pihak.’’ 5 tahun kedepan dua daerah itu  terang benderang. Kita dukung langkah Gubernur, kordinasi dengan INPEX bangun Maluku. Putra Maluku, mesti direkrut. Ingat, Provinsi NTT juga lirik blok Masela. Pada waktunya Gubenrur  ambil langkah,’’sebutnya.

Tak hanya itu, soal dirinya sering jalan sendiri memperjuangkan kepentingan masyarakat, dia membantah.’’Saya ini  inklut dalam diri saya jabatan ketua komisi. Jabatan ini rakyat bayar mahal.  Melekat dalam diri saya, seorang anggota dewan,’’ingatnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku, Habiba Pelu mengatakan,  unsur penyelenggara pemerintah, yakni eksekutif dan legislatif. ‘’Dua lembaga ini mesti sinergi. Kalau hadirkan investor untuk pembangunan di daerah, kita bicara bersama. Kita mesti dilibatkan  dalam unsur penyelenggara pemerintah. Itu penting,’’kata Pelu, ketika dihubungi Kabar Timur, kemarin.

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku Tengah ini, langkah Gubernur menemui sejumlah investor  keinginan dewan. ‘’Intinya, bagaimana Pemda hadirkan investor bantu gencot pendapatan kita. Pandangan kita disitu. Kita punya potensi, tapi tidak dikelola maksimal oleh dinas. Sangat  minim,’’terang Pelu 

Habiba berharap, dinas terkait proaktif. Dikatakan, jika  Gubernur, tidak bisa,  ada Dinas Penanaman Modal Maluku, yang  diterjemahkan Bapeda Maluku. ‘’Langkah pak Gubernur, kita apresiasi. Mudah-mudahan langkah yang diambil pak Gubenur  benar-benar investor tertarik tanam saham di Maluku,’’harapnya.

Apalagi, tambah dia, selain sektor pertambangan, perikanan dan sejumlah potensi lainya, potensi pariwisata, di Maluku bagus. ‘’Saya kira langkah ini sesuai visi dan misi pak Gubernur, untuk majukan Maluku serta mengentaskan kemiskinan,’’pungkasnya. (KTM)