KABARTIMURNEWS.COM, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon, memprogramkan pemberian makanan tambahan guna mencegah atau menekan kasus kelahiran bayi kerdil (stunting).

“UNTUK mencegah kasus stunting atau kekerdilan anak diprogramkan pemberian makanan tambahan bagi balita maupun ibu hamil yang dimulai tahun 2019 menggunakan dana APBD Kota Ambon,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Ambon, Yusda Tuharea, pekan kemarin.

Pencegahan kasus stunting dimulai sejak masa pranikah, hamil, kelahiran bayi hingga balita.

Ia mengatakan, pemberian makanan tambahan bagi balita diberikan selama dua bulan, sedangkan untuk ibu hamil yang berisiko kurang gizi juga diberikan susu selama 90 hari.

Ibu hamil juga diimbau untuk memeriksakan kondisi kehamilan di fasilitas kesehatan minimal empat kali, sehingga jika terdeteksi ada kelainan atau kekurangan energi segera dicarikan solusi. “Ketika bayi lahir berat kurang dari 2,5 kilogram maka berpotensi stunting atau masuk kriteria BBLR (berat bayi lahir rendah),” ujarnya.

Kasus stunting, kata Yusda, diukur berdasarkan tinggi, berat badan serta disesuaikan dengan umur. Pertumbuhan anak dianggap normal jika tinggi badan mereka selalu bertambah setiap saat.

Pencegahan stunting selanjutnya, diberikan melalui posyandu yakni bayi dan balita bukan hanya diperiksa pertumbuhan tinggi dan berat badannya, tetapi juga kesehatan dan ketercukupan gizinya. “Sebaliknya,jika pertumbuhan anak terhambat bisa jadi karena mengalami gangguan gizi. Akibatnya, tinggi badan mereka lebih pendek dibanding ukuran normal,” kata Tuharea.

Ia menjelaskan, pemantauan status gizi yang dilakukan kementerian kesehatan tahun 2017, angka stunting Kota Ambon mencapai 22 persen, tetapi laporan penimbangan di posyandu mencapai 15 persen.

Data Dinkes Ambon menyebutkan sebanyak 143 kasus stunting terjadi di usia satu hingga lima tahun, jumlah ini akan terus meningkat jika tidak dilakukan aksi pencegahan sejak dini.

“Gizi yang kurang mengakibatkan kecerdasan dan produktivitasnya menurun, karena itu stunting dapat dicegah melalui pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI ekslusif selama enam bulan dilanjutkan dengan pemenuhan fasilitas yang memadai,” demikian Tuharea. (AN/KT)