KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Dewan dibuat kecewa dengan sikap Gubernur Maluku, Murad Ismail. Pertemuan dengan SKK Migas dan INPEX tanpa melibatkan lembaga wakil rakyat.
Kekecewaan itu disuarakan Komisi A DPRD Maluku. ”Kita minta pembahasan pengelolaan Migas Masela, kita dilibatkan,” kata Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Frans, Kamis (25/7).
Politisi Demokrat ini menilai, negosiasi yang dilakukan Murad dengan INPEX dan SKK Migas, sangat tepat. Hanya saja, kesal dia, dewan tidak ikut diundang dalam pertemuan itu. ”Minimal ada pimpinan dewan ikut dalam pertemuan itu. Jangan mengabaikan satu sama yang lain. Syukur kalau Pak Murad sudah ketemu SKK Migas dan INPEX,” kata legislator daerah pemilihan kabupaten Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar itu.
Dia berharap, Murad segera menyampaikan hasil pertemuanya dengan INPEX dan SKK Migas ke DPRD Maluku. ”Dewan juga harus tahu hasilnya seperti apa. Kita harus duduk bersama,” tegas Frans.
Tujuanya, agar pengelolaan Migas dan tambang lainnya, bisa bermanfaat bagi Maluku.’ ‘Harus ada multiplier effect. Selain bermanfaat bagi masyarakat Maluku ada pendapatan bagi daerah,” pungkasnya.
Menindaklanjuti persetujuan POD (Plan of Development) LNG Abadi pada Blok Masela antara Pemerintah RI dan INPEX Coorporation, Pemerintah Provinsi Maluku dipimpin Gubernur Maluku Murad Ismail melakukan pertemuan dengan SKK Migas dan INPEX sebagai operator.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di ruang rapat SKK Migas di Jakarta, Rabu (24/7). Gubernur didampingi Asisten III Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Maluku Kasrul Selang, dan Karo Umum Setda Maluku Hadi Sulaiman. Dari pihak SKK Migas, dipimpin Kepala SKK Migas Dwi Sucipto. Sementara tim INPEX dipimpin President of INPEX Marsela Ltd. Akihiro Watanabe.
