KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Dewan dibuat kecewa dengan sikap Gubernur Maluku, Murad Ismail. Pertemuan dengan SKK Migas dan INPEX tanpa melibatkan lembaga wakil rakyat.

Kekecewaan itu disuarakan Komisi A DPRD Maluku. ''Kita minta pembahasan pengelolaan Migas Masela, kita dilibatkan,'' kata Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Frans, Kamis (25/7).

Politisi Demokrat ini  menilai, negosiasi yang dilakukan Murad dengan INPEX dan SKK Migas, sangat tepat. Hanya saja, kesal dia, dewan tidak ikut diundang dalam pertemuan itu. ''Minimal ada pimpinan dewan ikut dalam pertemuan itu. Jangan mengabaikan satu sama yang lain. Syukur kalau Pak Murad sudah ketemu SKK Migas dan INPEX,'' kata legislator daerah pemilihan kabupaten Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar itu.

Dia berharap, Murad segera menyampaikan hasil pertemuanya dengan INPEX dan SKK Migas ke DPRD Maluku. ''Dewan juga harus tahu hasilnya seperti apa. Kita harus duduk bersama,'' tegas Frans.

Tujuanya, agar pengelolaan Migas dan tambang lainnya, bisa bermanfaat bagi Maluku.' 'Harus ada multiplier effect. Selain bermanfaat bagi masyarakat Maluku ada pendapatan bagi daerah,'' pungkasnya.

Menindaklanjuti persetujuan POD (Plan of Development) LNG Abadi pada Blok Masela antara Pemerintah RI dan INPEX Coorporation, Pemerintah Provinsi Maluku dipimpin Gubernur Maluku Murad Ismail melakukan pertemuan dengan SKK Migas dan INPEX sebagai operator.

Pertemuan strategis tersebut berlangsung di ruang rapat SKK Migas di Jakarta, Rabu (24/7). Gubernur didampingi Asisten III Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Maluku Kasrul Selang, dan Karo Umum Setda Maluku Hadi Sulaiman. Dari pihak SKK Migas, dipimpin Kepala SKK Migas Dwi Sucipto. Sementara tim INPEX dipimpin President of INPEX Marsela Ltd. Akihiro Watanabe.

Gubernur menegaskan, inti dari pertemuan itu selain bersilaturahmi, juga membahas agenda kerja pengelolaan Blok Masela. Rencananya, tahap konstruksi akan dimulai tahun 2022, dan tahap produksi tahun 2027 hingga 2055. INPEX sangat berharap dukungan Pemprov Maluku terutama dalam penyediaan lahan, tata ruang dan amdal.

"Pada prinsipnya Pemprov Maluku sangat mendukung semua proses dan percepatan agar Blok Masela segera beroperasi," kata Murad.

Dia berharap Pemprov Maluku dapat ikut berkolaborasi bersama INPEX dan SHELL sebagai mitra operator dalam mewujudkan pengembangan LNG di darat yang kompetitif. "Sehingga keuntungan juga dapat dinikmati oleh Maluku untuk puluhan tahun ke depan," kata Murad.

Dengan beroperasinya Blok Masela, akan terciptanya dampak ganda atau multiplier effect bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri dalam rangka mendukung perekonomian nasional, termasuk dapat menggenjot ekonomi daerah.

Pengembangan hulu migas di Masela dapat memberikan kontribusi tambahan produk gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) pertahun atau sekitar 9,5 juta ton gas alam cari (LNG) pertahun dan 150 mmscfd Gas Pipa. Target tersebut onstream di tahun 2027.

Pengelolaan lapangan hulu minyak dan gas Abadi di Blok Masela diprediksi akan memberikan dampak ganda bagi pendapatan Indonesia sampai dengan US$153 miliar atau setara Rp2.142 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar Amerika Serikat) hingga akhir fase produksi pada tahun 2055. (KTM)