Bappeda Sosialisasi Indikator Kinerja RPMJD

Ketua Panitia Gregorius Tortet menyampaikan laporan pada pembukaan sosialisasi indikator kinerja RPJMD Bappeda Kabupaten Bursel di aula kantor bupati, Jumat (12/7). MARLON SAHETAPY/KABAR TIMUR

KABARTIMURNEWS.COM, NAMROLE -  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) melakukan sosialisasi indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sosialisasi dalam rangka persiapan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis kinerja.

Kegiatan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bursel Alfario Soumokil di aula kantor bupati, Jumat (12/7).

Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Maluku, Ata Sumirta dihadirkan sebagai narasumber.

Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa dalam sambutannya yang dibacakan Soumokil mengatakan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat berjalan semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut pemerintah daerah harus mampu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mulai dari perencanaan hingga proses evaluasi.

“Hal tersebut selaras dengan prinsip clean government dan good governance atau pemerintahan yang bersih dan baik, yang merupakan komitmen mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel dan demokratis,” terangnya.

Menurutnya, indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. “Penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik dan kriteria. Penetapan indikator kinerja Kabupaten Bursel bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan terukur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan,” kata bupati.

Menurutnya, selain memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah daerah. “Untuk memastikan apakah sasaran program dan kegiatan sudah berhasil dicapai, berjalan efektif, efisien dan optimal,” jelasnya.

Pencapaian indikator kinerja sangat berdampak penilaian laporan kinerja pemerintah daerah, maupun penilaian terhadap dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Bursel masih pada posisi C.

“Penilaian itu menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja, dan diharapkan pada tahun depan kita upayakan dari C dan tahun berikutnya meningkat ke posisi B,” harap Bupati.

Hal ini tambah orang nomor satu di Bursel tersebut, bukan hanya menjadi tanggungjawab organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu tetapi menjadi tanggungjawab seluruh OPD untuk mewujudkannya.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas kerjasama yang baik, sehingga berbagai persoalan yang kita hadapi selama ini dapat kita lalui dengan baik,” ujarnya. Disadari sungguh bahwa selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya masih ada kekurangan yang perlu disempurnakan dan diperbaiki.  “Dengan senantiasa dilandasi semangat “lolik lalen fedak fena” atau satukan hati membangun negeri,” pungkasnya. (KTL)

Penulis:

Baca Juga