KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Kisruh di tubuh partai Golkar Maluku mulai memanas, pasca 10 Ketua DPD II Golkar dinonaktifkan.
Kader partai beringin balik menyerang DPD Golkar Maluku, dibawah kepemimpinan Said Assagaff. Mantan Gubernur Maluku itu bersama sejumlah pengurus lainnya dinilai tidak konsisten sehingga kursi langganan Golkar di DPR RI hilang.
’’Sebenarnya harus dilaporkan dan dinonaktifkan itu Ketua DPD Golkar Maluku, Said Assagaff, Sekretaris DPD Golkar Maluku Rulan Tahapary, dan Ketua Organisasi DPD Golkar Maluku, Richard Rahakbauw,’’ tegas Wakil Ketua DPD Golkar Maluku, Roni Sianressy kepada Kabar Timur, Kamis (11/9).
Ditegaskan, kegagalan Golkar meraih kursi DPR, tidak bisa dibebankan kepada DPD II Golkar. Menurut dia, biang kegagalan meraih kursi DPR karena kesalahan dan kegagalan kolektif perangkat partai secara berjenjang. ’’Yang harus gentelmen mengaku kalau semua ini terjadi karena DPD Golkar Maluku dikelola secara tidak benar dan tidak sehat,’’ tegasnya.
Dia mencontohkan, kader Golkar yang dicalonkan meraih kursi DPR dibiarkan bekerja sendiri-sendiri. ‘’Tidak ada kelembagaan partai atau mesin partai digerakkan untuk membantu kerja-kerja para caleg,’’ ungkap dia.
Sianressy menuturkan, pasca Said Assagaff-Anderias Rentanubun yang diusung Golkar dan sejumlah parpol koalisi kalah di Pilgub Maluku 2018, sekretariat DPD Golkar Maluku, bagaikan gedung tua yang tidak berpenghuni. ’’Bagaimana mau menang Pileg kalau Ketua DPD Golkar Maluku, saja tidak pernah nongol di sekretariat dan tidak jelas rimbanya,’’ bebernya.
Setelah Assagaff tidak lagi peduli dengan Golkar, lroda organisasi dikendalikan pelaksana harian ketua DPD Golkar, Richard Rahakbauw. Lebih parah lagi, sebut Sianressy, seluruh kekuatan partai hanya dipakai untuk meraup keuntungan dan menggunakan keuntungan itu bagi konsolidasi pemenangan dirinya. ‘’Sudah begitu baru mau menunjukan buat publik dan mau lapor ke DPP Golkar untuk menonaktifkan Ketua DPD II Golkar,’’ kesalnya.
Ironisnya lagi, sebut Sianressy, banyak pengurus DPD Golkar Maluku memikirkan kepentingan pribadi tanpa mementingkan kepentingan partai. Padahal, ingat dia, keputusan yang diambil untuk menonaktivkan ketua DPD II Golkar, salah dan membahayakan eksistensi partai. ‘’Tetapi hanya menutup mulut. Malah sebagian besar hanya menyanyi setuju. Meski sebenarnya mereka tahu apa yang dilakukan salah dan menyalahi aturan,’’ tandasnya.
