KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Sembilan hari sudah, ratusan buruh PT Wahana Lestari Investama (WLI) yang dipecat tinggal tak menentu di Kota Ambon. Mereka terus berjuang menuntut haknya.
Masjid, musalah dan rumah sanak saudara menjadi tempat berlindung sementara. Selama keluh-kesah 165 buruh itu belum diperhatikan pemerintah, mereka akan tetap tinggal di Ambon.
Kali ini, gedung kantor DPRD Provinsi Maluku di kawasan Karpan, Ambon dijadikan tempat menginap. Buruh memboyong anak-anaknya tidur di gedung wakil rakyat itu. Mereka bertekad menginap sampai ada kejelasan dari pemerintah ataupun DPRD Maluku.
Pantauan Kabar Timur di Gedung DPRD Maluku, Senin (8/7), ratusan orang yang terdiri dari pria dan wanita serta anak-anak itu membuka karpet atau tikar di ruangan lantai I gedung DPRD. Tikar sebagai tempat menaruh tas dan barang bawaan maupun tempat tidur mereka selama menduduki kantor dewan. Pandangan miris terlihat karena mereka datang dengan anak-anak dan bahan makanan secukupnya.
Insye Sangadji, salah satu suvervisor budidaya PT WLI yang juga di PHK tanpa alasan jelas mengatakan, PT WLI kerap menabrak aturan yang diatur terkait undang-undang ketenagakerjaan.
Selama enam tahun bekerja, hak karyawan tidak diterima sesuai aturan ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan dilakukan tanpa alasan yang jelas. Manajemen PT WLI hanya mengatakan perusahan mengalami pailit alias bangkrut. Anehnya, jika benar pailit, tapi hingga kini perusahan masih tetap beroperasi. Perusahaan budidaya udang yang berada di Desa Pasahari dan Desa Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ini juga masih menerima karyawan untuk bekerja.
“Kalau pailit kan berarti harus tutup total. Tapi sampai saat ini perusahaan masih beroperasi. Pailit itu harus dilakukan audit atau pemeriksaan supaya ada kepastian. Bukan hanya dalam bentuk lisan ke karyawan,” kesalnya.
Said, karyawan PT WLI lain mengatakan, kedatangan ke DPRD Maluku adalah kemauan karyawan. Di lain pihak juga sudah ada pertemuan dengan Sekda Maluku Hamim bin Taher, salah satunya untuk transportasi kembali ke Pulau Seram. Tapi respon terkait hal itu, belum pasti, bahkan oleh Sekda, para buruh diminta berkoordinasi dengan Disnakertrans Maluku. Tapi setelah bertemu Disnakertrans, hal serupa terjadi, Disnakertrans kembali mengarahkan mereka ke Sekda.
“Jadi kita dipimpong ke sana kemari. Makanya keinginan kami sendiri untuk minta perhatian DPRD Maluku. Jika memang DPRD juga acuh, kami tetap duduki kantor dewan,” tegas dia.
Dia berharap, DPRD bisa secepatnya memfasilitasi mereka untuk kembali ke Seram. Sebab yang ada bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak-anak. “Uang untuk makan saja tidak ada apalagi untuk harga tiket pulang ke Seram. Saya berharap DPRD bisa secepatnya memfasilitasi kami. Kasian, anak-anak juga ada di tengah-tengah kami,” harapnya.
TAK MANUSIAWI
Buruh yang menginap di DPRD Maluku, meminta perhatian wakil rakyat atas perlakuan tidak manusiawi oleh PT WLI. “Kami hanya ingin di PHK berdasarkan aturan pemerintah, bukan sepihak oleh perusahaan,” tegas, Muksin Jumadilail (42) di halaman parkir kantor DPRD Maluku.
