Sekilas Info

Soal Ambruknya Proyek IAIN Ambon

Tunggu Kajian Geologi, Pegiat Anti Korupsi Sebut Kejati Keliru

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Jangan dulu soal kajian geologi. Jaksa bisa masuk, bentuk tim investigasi selidiki perencanaan, dokumen kontraknya, apa pelaksanaannya sudah sesuai?

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku belum bergerak mengarahkan moncong mereka mengendus dugaan korupsi pada pembangunan auditorium IAIN Ambon senilai Rp 14 miliar yang dibiayai APBN Tahun 2017. Institusi ini berdalih masih menunggu hasil kajian tim geologi terkait robohnya tiga gedung, temasuk auditorium.

“Belum, pada prinsipnya kami menunggu hasil kajian itu, tim geologi,” ujar Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette dihubungi, Rabu kemarin.

Mengapa sampai hasil kajian geologi ditunggu pihaknya, Samy enggan menjelaskan. Dia juga mengaku, kalau tim jaksa belum dibentuk melakukan penyelidikan.

Tapi salah satu koordinator aksi Aliansi Mahasiswa Peduli IAIN Ambon Abd.Gani Rebrusun kepada Kabar Timur menyesalkan, sikap Kejati Maluku itu. “Kita kuatirkan, jangan sampai hasil kajian itu menyatakan akibat faktor alam, ada pergeseran tanah, maka selesai sudah masalah ini. Padahal tidak seperti itu,” katanya.

Menurut Gani panggilan akrabnya, fokus pihaknya, adalah meminta Kejati Maluku segera bentuk tim melakukan penyelidikan. Hasil kajian geologi, tidak bisa dibandingkan dengan dokumen lain yang lebih penting.

Yaitu, menyangkut perencanaan gedung auditorium yang diduga kuat menjadi pemicu pergerakan tanah karena dibangun tanpa mengantongi dokumen Amdal. Sebelumnya, ungkap Gani, sudah ada hasil survei yang menyatakan, kalau lokasi pembanguan auditorium tidak layak untuk pembangunan.

Selain itu, dari fakta lapangan, terlihat kalau, talud penahan tanah (TNT) yang berada di samping dan bagian belakang gedung auitorium, dibangun tidak sesuai kondisi gedung yang dikitari bukit tanah lempung yang mudah bergerak. TNT tidak dibangun hingga ketiggian yang cukup, yang menurutnya mesti setinggi 10 meter. Ternyata dibangun, hanya sekitar 3-4 meter.

Terpisah pengamat anti korupsi dari Nice Voice Maluku Institut (NVMI) DR Agus Siahaya dimintai komentar, mengaku tidak bisa menerima alasan pihak Kejati Maluku, masih tunggu hasil kajian geologi. “Jangan dulu soal kajian geologi, khan jaksa bisa masuk saja. Bentuk tim investigasi untuk selidiki perencanaan, dokumen kontraknya, apa pelaksanaannya sudah sesuai?,” kata dia.

Terhadap kontraktor pelaksana, dia menilai, pasca robohnya sejumlah gedung di IAIN Ambon itu, bisa diduga kalau kontraktor tidak profesional. Mestinya, kontraktor ikut mempertanyakan kondisi lapangan lokasi, lalu meminta dokumen-dokumen terkait kelayakan lokasi.

Faktanya, dokumen Amdal ditengarai tidak dikantongi, sebut saja untuk gedung auditorium IAIN tersebut. Kalau memang seperti itu, patut diduga kontraktor, Pimpro, maupun KPA proyek ini ikut secara bersama-sama dalam kejahatan.

Menurutnya, kontraktor tidak bisa beralasan, dia hanya kerja sesuai bestek atau kontrak. Tapi seharusnya meminta dokumen terkait studi kelayakan. “Baik itu Amdal, dan sebagainya. Kalau tidak ada jangan kerja. Bisa kena pasal 55 KUHPidana dalam korupsi. Turut bersama-sama itu,” ujar Agus. (KTA)

Penulis:

Baca Juga