Sekilas Info

Korupsi SPPD Pemkot & DPRD Ambon “Kandas”

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Perkara dugaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Ambon, “kandas.” Skandal SPPD Pemkot diduga “kandas” di BPK RI. Sementara di DPRD mandek di penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Hingga kini, penyidik Satreskrim Polres Ambon masih menunggu hasil audit BPK RI tentang kerugian negara yang timbul akibat adanya dugaan rekayasa perjalanan dinas tersebut. “Kalau yang Pemkot masih tunggu hasil audit BPK,” kata Kasubbag Humas Polres Ambon, IPDA Julkisno Kaisupy kepada Kabar Timur di ruang kerjanya, Selasa (25/6).

Pihaknya, tambah dia, akan melanjutkan perkara yang terjadi tahun 2011 lalu ini ketahapan selanjutnya, setelah menerima hasil audit BPK. “Kita tidak bisa mengintervensi kerja BPK. Tapi kita tetap menunggu hasilnya. Koordinasi tetap dilakukan,” tambah Kaisupy.

Sementara untuk perkara SPPD fiktif di DPRD Ambon, Kaisupy mengaku pihaknya masih terus melakukan penyelidikan. “Kalau yang di DPRD Ambon, sampai sekarang masih dalam penyelidikan,” terangnya.

Untuk diketahui, perkara SPPD fiktif Pemkot Ambon sudah pada fase penyidikan. Setelah mengantongi hasil audit BPK, tim penyidik akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Sementara SPPD fiktif di DPRD Ambon sejumlah anggota dewan sudah diperiksa, tapi perkara ini masih dalam penyelidikan.

Dua kasus yang terjadi tahun 2011 silam itu menelan anggaran kurang lebih Rp4 miliar untuk SPPD Pemkot dan Rp2 miliar buat DPRD Ambon. Uang miliaran rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas dua lembaga eksekutif dan legislatif ini, habis terpakai dalam laporan pertanggungjawabannya.

Kasus ini terkuak setelah tim penyidik menemukan adanya 114 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai sebesar Rp600 juta lebih untuk Pemkot Ambon. Hal yang sama juga ditemukan di DPRD Ambon. Tim menemukan 100 tiket pesawat fiktif. Jumlahnya Rp742 juta lebih.

Perkara yang terjadi di Sekretariat kedua instansi berbeda ini terungkap diduga berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Polres Ambon AKBP Sutrisno Hady Santoso mengaku sebanyak 80 persen bukti skandal kasus ini telah dikantongi. “Tinggal sedikit lagi,” kata Kapolres, seraya menambahkan, penanganan kasus ini cukup lambat, karena kelengkapan alat bukti, keterangan ahli cukup menyita waktu penyidik kasus ini.

Penyidik, kata dia, bolak-balik Jakarta melakukan pemeriksaan sejumlah maskapai penerbangan, yang dilakukan untuk memastikan nama, tiket, harga, kapan dan dimana perjalanan dinas dilakukan. “Apakah tiket itu sudah fiks berangkat ataukah tidak. Ini kan perlu kejelasan,” ungkap Sutrisno.

Dari situlah, lanjut dia, penyidik akan mengetahui besarnya kerugian pasti yang ditimbulkan dalam perjalanan dinas tersebut. Sehingga saat berkasnya dilimpahkan kepada jaksa, tidak terjadi banyak koreksi.

“Kita harus teliti betul berapa tiket yang fiktif dan betul betul digunakan. Sehingga tidak salah dalam penanganan dan berlarut larut ketika berkasnya bolak balik di jaksa. Bagusnya bukti cukup lengkap di awal, sehingga saat diajukan tidak banyak koreksi jaksa dan langsung kita limpahkan,” harapnya.

Dalam perkara ini, perwira dua melati di pundaknya itu tidak melihat siapa yang paling bertanggungjawab. Tapi siapa yang terlibat, semuanya diperlakukan sama.

“Penetapan tersangka setelah kecukupan bukti. Ada keterangan ahli yang belum kita dapatkan, karena kesibukannya. Ahli dari akademisi di Jakarta. Salah satu alat bukti yang belum kita dapatkan adalah audit BPKP. Koordinasi sudah dilakukan dan masih menunggu hasil audit akhir,” tandasnya. (CR1)

Penulis:

Baca Juga