KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sejumlah nama pejabat birokrasi, telah dikantongi Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk menempati posisi strategis untuk kursi kepala dinas. Hanya saja, untuk posisi kepala Dinas PUPR Maluku, belum final satu nama untuk menduduki instansi yang membidangi infrastruktur itu.

Beredar dua nama pejabat yang berpeluang ditunjuk menduduki “tempat basah” itu, Muhammad Marasabessy dan Kasrul Selang. Muhammad yan akrab disapa Mat, saat ini menjabat Kepala Subdit Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebelum bertugas di Kementerian PUPR, Mat menjabat Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku. Sedangkan Kasrul menduduki jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.

Awalnya, Murad memilih Kasrul untuk menggantikan Ismail Usemahu, Kadis PUPR Maluku. Kasrul dinilai lebih berpengalaman dan gesit mengeksekusi atau membangun infrastruktur. ’’Memang awalnya Pak Kasrul sangat berpeluang karena kinerjanya dan orang PU Maluku,’’kata sumber Kabar Timur, kemarin.

Namun mantan Dankor Brimob Polri itu gamang, setelah orang dekatnya menitipkan nama Mat. ‘’Kita tunggu saja. Dalam waktu dekat proses pelantikan siapa yang akan dilantik,’’ ujar dia.

Informasi lain menyebutkan, Mat kini telah mendapat restu dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono untuk menjabat Kadis PUPR Maluku. ’’Jadi memang soal kursi Kadis PUPR Maluku ini masih jadi rebutan dua kandidat tersebut. Itu hak prerogatif gubernur untuk menentukan. Tapi, yang pasti Pak Mat sudah disetujui Menteri PU untuk menjabat Kadis PUPR Maluku,’’ sebut sumber yang meminta namanya tidak dikorankan itu.

Terpisah, Kasrul yang dihubungi soal peluangnya ditunjuk sebagai Kadis PUPR Maluku, menolak berkomentar. ’’Nanti saya hubungi,’’ kata Kasrul menjawab Kabar Timur melalui pesan pendek, kemarin.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pattimura, Said Lestaluhu menilai, pemerintahan saat ini sistem organisi moderen lebih efektif melaksanakan tugas. ‘’Ini pendekatan sisitem politik di mana pemerintahan baru terbentuk lewat Pilgub,’’ kata Lestaluhu, kemarin.

Rencana roling atau perombakan birokrasi dilakukan Gubernur agar roda pemerintahan lebih efektif. ‘’Pejabat yang punya kecakapan di bidangnya tentu menjadi pilihan. Intinya, pejabat tersebut bisa kerjasama dengan sistem terutama kepala daerah terpilih,’’ ingatnya.

Untuk itu, menurut dia, jika saat ini tengah dilakukan rekrutmen pejabat merupakan hal yang wajar. Namun, ingat dia, proses rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku. ’’Bagaimana mengakomodir atau memilih orang yang mampu pada tempatnya. Dengan perkembangan masyarakat yang dinamis dibutuhkan kompetensi pejabat untuk bantu pemerintah dalam pelayan dan pembangnan bagi masyarakat,’’jelasnya.

Dia menginagtakn, pejabat yang ditunjuk atau dipilih harus bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. ’’Paling penting mereka harus bersih dari praktek KKN. Ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,’’ kata Lestaluhu. (KTM)