KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pengelolaan transportasi laut oleh sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Maluku masih cukup jauh dari harapan. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya suntikan dana subsidi oleh Pempus ke Maluku untuk tahun 2019 ini.

Pada 2018 lalu, Maluku mendapatkan suntikan dana mencapai Rp 51 miliar untuk transportasi laut. Namun di tahun 2019 ini, ada pengurangan sekitar Rp 20 miliar. Subsidi yang dikuncurkan hanya Rp 31 miliar.

“Hari ini Komisi C DPRD Maluku menggelar rapat dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XXIII Maluku serta pihak-pihak BUMD. Anehnya, Maluku mendapatkan subsidi sekian banyak tapi kok tidak berhasil juga. Buktinya, ada terjadi pengurangan subsidi untuk tahun 2019 ini. Kita minta dana ini harus diuadit,” kata Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Jeremias kepada awak media di Baileo Rakyat, Karang Panjang Ambon, Senin (17/6)

Dia mengatakan, masalah pengurangan subsidi lagi-lagi karena masalah manajemen. Tentunya, komisi tidak tinggal diam dan akan mengeluarkan semacam rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

“Harus diaudit karena ini soal keuangan negara. Ini penting agar rakyat juga tau pemanfaatan subsidi sejauh ini maksimal atau tidak,” tandasnya

Dia menyatakan, DPRD juga tidak mau pihak komisi di demo secara terus-menerus perihal masalah ini. Harus ada kejelasan sehingga rakyat bisa memberikan penilaian kepada pihak-pihak yang ada didalamnya.

Dia meminta pihak BPTD Maluku maupun BUMD terkait agar bisa memberikan data mengenai persoalan tersebut untuk kemudian dipublikasikan lewat media massa. “Kalau seperti ini semua pasti terang. Makanya peran media juga sangat penting,”ungkap Politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Kasi Transjal BPTD XXIII Maluku, Iwan Sarwoko mengatakan, berkurangnya subsidi karena kinerja BUMD terkait yang tidak maksimal.

Untuk itu, pihaknya akan tetap mengkuti proses yang nantinya direkomendasikan DPRD Maluku. Jika memang perlu diaudit, maka itu tidak menjadi masalah. Prinsipnya, untuk kebaikan bersama, BPTD tetap pada alurnya.

Iwan berharap, anggaran yang diberikan untuk kapal-kapal milik BUMD harus dapat dikelola semaksimal mungkin sehingga bisa kembali dinaikan pada tahun berikutnya.

Dia mengakui subsidi transportasi laut terbesar yang diterima provinsi di Indoensia, salah satunya Maluku setelah PT ASDP. Untuk itu, pihaknya serius melakukan koordinasi dengan BUMD agar dapat memperbaiki manajemen yang selama ini dianggap kurang maksimal. (Mg3)