DPRD SBT Tidak Pro Rakyat

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), hampir lima tahun menduduki kursi parlemen diakui tidak pro rakyat, sebab sampai saat ini kondisi sebagian wilayah masyarakat SBT masih minim dari ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Pernyataan ini disampaikan Dade Rumauw, salah seorang masyarakat, Pulau Gorom, Kabupaten SBT, kepada Kabar Timur, pekan kemarin. Dia mengaku, selama ini khusus untuk Pulau Gorom seperti tidak mendapatkan perhatian apa-apa dari pemerintah.

“Coba lihat saja kondisi Pulau Gorom, tidak ada infrastruktur memadai bahkan layak digunakan. Kita bisa ambil contoh, jalan aspal disini, hampir 100 persen kondisinya sudah tidak layak digunakan, tapi wakil rakyat kita seakan tutup mata,” terangnya.

Bahkan, lanjut dia, sangat jarang, masyarakat disana melihat para wakil rakyat mereka melakukan reses selama masa periode mulai dari tahun 2014 hingga 2019 ini.

“Kalau saja mereka melakukan reses di Pulau Gorom ini, sudah pasti mereka akan menyerap berbagai macam aspirasi dari keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan, dan lain-lain, tapi faktanya tidak,” jelasnya.

Tidak hanya kondisi jalan, lanjut Dade, masalah jaringan komunikasi di 47 desa di Pulau Gorom juga, tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari pihak Telkomsel, dan itu tidak diperdulikan para dewan.

“Padahal kalau dewan bisa menyatakan sikap pergi mengurus masalah jalan, dan jaringan telepon disini, pasti saja ada jalan keluarnya. Tapi mereka yang duduk di parlemen tidak pernah mau melihat kebawah, padahal mereka tidak sadar kursi mereka datang dari pilihan rakyat,” tuturnya.

Untuk itu, dia menghimbau seluruh masyarakat Pulau Gorom yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 19 ribu, agar cerdas memilih wakil rakyat pada Pemilihan Legislatif 17 April 2019 mendatang nanti.

“Rakyat harus bisa memilih wakil rakyat yang bisa mengeluarkan wilayah kita ini dari zona degradasi minimnya infrastruktur. Jangan hanya waktu momen pemilu saja mereka datang memajang spanduk dan kartu nama, sementara kalau sudah jadi lupa akan tanggungjawabnya,” tegasnya.

Diakuinya, 47 Desa di Pulau Gorom, jangankan jaringan internet mendapatkan kualitas jaringan terbaik untuk melakukan telepon saja sulit. “Kalau terus begini, generasi Pulau Gorom bisa dibilang Gagap Internet (Gaptek),” terangnya.

“Kalau dewan memperjuangkan jaringan Telkomsel bisa masuk dan berfungsi secara baik di Pulau gorom, kami masyarakat menjamin akan memberikan lahan secara hibah, kepada Telkomsel untuk membangun Menara Tower, asalkan akses telepon dan internet bisa ada disini,’’ tegasnya.

Selain itu, dia meminta Pemerinta Kabupaten SBT jangan tinggal diam melihat persoalan kerakyatan. “Kepada bapak Bupati yang terhormat, kalau bisa jalan yang menghubungkan 47 desa di Pulau Gorom, agar diperbaiki,” pintahnya. (MG5)