KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), hampir lima tahun menduduki kursi parlemen diakui tidak pro rakyat, sebab sampai saat ini kondisi sebagian wilayah masyarakat SBT masih minim dari ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Pernyataan ini disampaikan Dade Rumauw, salah seorang masyarakat, Pulau Gorom, Kabupaten SBT, kepada Kabar Timur, pekan kemarin. Dia mengaku, selama ini khusus untuk Pulau Gorom seperti tidak mendapatkan perhatian apa-apa dari pemerintah.
“Coba lihat saja kondisi Pulau Gorom, tidak ada infrastruktur memadai bahkan layak digunakan. Kita bisa ambil contoh, jalan aspal disini, hampir 100 persen kondisinya sudah tidak layak digunakan, tapi wakil rakyat kita seakan tutup mata,” terangnya.
Bahkan, lanjut dia, sangat jarang, masyarakat disana melihat para wakil rakyat mereka melakukan reses selama masa periode mulai dari tahun 2014 hingga 2019 ini.
“Kalau saja mereka melakukan reses di Pulau Gorom ini, sudah pasti mereka akan menyerap berbagai macam aspirasi dari keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan, dan lain-lain, tapi faktanya tidak,” jelasnya.
Tidak hanya kondisi jalan, lanjut Dade, masalah jaringan komunikasi di 47 desa di Pulau Gorom juga, tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari pihak Telkomsel, dan itu tidak diperdulikan para dewan.
