KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) triwulan IV tahun 2018 tingkat SMA/SMK belum dicairkan Pemerintah Provinsi Maluku. Seharusnya Bosda dicairkan per Oktober-November dan Desember 2018.

Alhasil, banyak sekolah yang hutang, karena ketiadaan biaya untuk belanja operasional maupun layanan sekolah. “Dari hasil pengawasan hampir semua kepala sekolah SMA-SMK di Maluku mengeluh Bosda triwulan IV belum dicairkan ke sekolah-sekolah, sehingga hampir semua sekolah hutang,” ujar Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Saida Uluputty di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (20/2).

Dijelaskan, Bosda diatur dalam regulasi dan telah dianggarkan dalam APBD, namun sampai saat ini anggaran tersebut belum juga dicairkan oleh Pemprov Maluku.

Kondisi ini kata politikus PKS ini tentu akan berdampak buruk terhadap dunia pendidikan di Maluku. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan sekolah akan diperhadapkan dengan ujian nasional, membutuhkan anggaran tambahan.

“Jika hal ini tidak diperhatikan serius oleh Pemprov, maka tidak menutup kemungkinan pendidikan di Maluku akan semakin terpuruk,” tegas Uluputty.

Terkait tunjangan sertifikasi, non sertifikasi, tunjang guru daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang sebenarnya sudah dialokasikan dalam penyusunan anggaran APBD 2018, namun nyatanya sampai saat ini belum juga diberikan.

Untuk itu, Komisi D akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku menanyakan hal ini, sehingga tidak berlarut-larut yang berujung pada makin terpuruknya kualitas pendidikan di daerah ini. (RUZ)