KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Warga Pulau Dai, Kecamatan Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), ngamuk dan merasa ditipu Pemerintah Provinsi Maluku. Ini setelah empat buah Speedboat nelayan yang mestinya diserahkan kepada warga setempat dialihkan ke pulau lain.

Empat buah Speedboat diberikan kepada warga Dai, ketika Gubernur Maluku, Said Assagaff berkunjung di pulau itu beberapa waktu lalu, untuk meresmikan salah satu Gereja menyatakan menyanggupi bantuan empat buah Speedboat dan Tanaga Surya kepada warga untuk melaut di pulau itu. “Kini empat buah Speedboat itu di Tepa, ’’kata salah satu tokoh pemuda Dai, Minggus Piter ketika menghubungi Kabar Timur, kemarin.

Hanya saja, kesal dia, ketika warga setempat hendak mengambil empat buah Speedboat itu di Pulau Tepa, Selasa (4/12), ternyata pegawai yang membawa Speedboat itu mengaku, kalau Speedboat itu telah dialihkan ke pulau Dawelor, padahal, dalam berita acara empat buah Speedboat itu ditujukan kepada warga Dai, bebernya.

Dia mengaku, pihaknya telah menghubungi Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk mempertanyakan bantuan empat buah Speedboat itu. Kata dia, Assagaff mengatakan, kewenangan ada di Dinas Perikanan Provinsi Maluku. “Pak Assagaff mengatakan kembalikan kepada instansi terkait. Tapi, kenapa sesuai berita acara di Dai, tapi bantuanya diserahkan kepada pulau lain,” kata dia mengutip pernyataan Assagaf.

Mereka menduga, Kadis Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far-Far memerintah empat buah Speedboat itu dialihkan ke Dawelor. ’’Saat pengresmian Gereja GPM Lewa, pulau Dai, pak Gubernur bersama sejumlah kepala Dinas termasuk Far-far. Ketika janji pak Gubernur itu, masyarakat kemudian membuat proposal ke Dinas Perikanan Provinsi,’’tuturnya.

Anehnya, sebut dia, ketika empat buah Speedboat itu diangkut di KM Asia Persada, dari Ambon menuju Tepa, warga diperintahkan ke menjemput empat buah Speedboat itu.’’Kenyataanya, Speedboat turun di Tepa. Yang mengawal Speedboat mengatakan telah diperinthakan untuk dialihkan. Masyarakat ngamuk saat itu,’’tandasnya.

Tak hanya ngamuk, warga Dai juga merasa di tipu pemerintah provinsi. Penipuan kepada warga Dai, juga sering terjadi. Dia menuturkan, pernah ada bantuan Tenaga Surya kepada warga setempat, namun dialihkan ke pulau Wetang.’’Jadi kami sering ditipu,’’kesalnya.

Akibatnya, sebut dia, DInas Perikanan Provinsi, akhirnya menanggung uang makan dan tiket masyarakat yang hendak mengambil empat buah Speedboat di Tepa.’’Ada tiga desa yang mendapat dana kompensasi. Tiap desa mendapat Rp 2,5 juta,’’sebutnya.

Dikatakan, pulau Dai terisolir. Pulau itu jarang disinggahi kapal penumpang. Biasanya warga setempat hendak ke Tiakur ibukota MBD atau ke Kota Ambon maupun daerah lain, mereka menumpang motor jenis ketinting atau Speedboat nelayan. “Kalau cuaca buruk itu dua hingga tiga jam baru kami tiba di Tepa,’’jelasnya.

Dia mengaku, pulau Dai sering dijadikan tempat pembuangan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai tidak ikut keinginan politik pemerintah daerah. “Pulau Dai itu memang sering dijadikan tempat buangan para PNS,’’pungkasnya. (KTM)