KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kunjungan Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD memenuhi undangan Menteri Pariwisata Palestina dinilai tidak berguna.

Anggota DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bintahir menyatakan, sosialisasi tingkat toleransi di Maluku seharusnya bukan dilakukan di Palestina, tapi di Maluku.“Mestinya, bukan Pemerintah Kota Ambon yang berkunjung ke Palestina, namun Palestina yang harus berkunjung ke Kota Ambon. Kalau ingin mengambil referensi dari tingginya nilai toleransi antar umat beragama di kota Ambon,” ujar Azhar di Ambon, Senin (26/11).

Menurutnya, kunjungan walikota, Sekot, Sekwan, pimpinan dan ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Ambon di Palestina tidak begitu penting dan tidak berguna.

Kata dia, pemerintah dan tokoh-tokoh Palestina seharunya datang ke Ambon dan berdiskusi dengan tokoh adat dan agama serta elemen masyarakat soal tingkat toleransi pasca konflik sosial beberapa tahun lalu. Di lain sisi, konflik Palestina berbeda dengan konflik Maluku tahun 1999 silam.

Dia menjelaskan, jika sasaran perjalanan tersebut untuk membicarakan tentang toleransi antar umat beragama di Kota Ambon dan di Palestina yang dinilai memiliki kecocokan, mestinya dalam kunjungan ke Palestina, Pemkot Ambon juga harus membawatokoh-tokoh agama.

Yang disayangkan dalam kunjungan rombongan Wali dan DPRD Kota Ambon itu ke Palestina, tidak mengikut sertakan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Maluku. “Karena peran mereka sangat besar dalam rekonsiliasi Maluku pasca konflik tersebut. Itu kita sesalkan kenapa tidak diajak ikut,” ujar politisi PKS ini.

Sementara dua Anggota DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes dari Fraksi Partai Golkar dan Cristianto Laturiuw, Fraksi Partai Gerindra memilih bungkam. Keduanya menolak berkomentar terkait kunjungan Pemkot dan DPRD Kota Ambon selama sepekan di Palestina. (MG5)