Sekilas Info

TPID Waspadai Inflasi Jelang Natal & Tahun Baru

KABAR TIMUR

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Maluku, bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di kantor BI Maluku, Ambon, Senin (19/11).

Rapat ini guna membahas  terkait pengendalian inflasi jelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 sekaligus sosialisasi penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah untuk periode 2019-2021.

Rapat TPID dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hamin Bin Tahir, didampingi Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Andy Setyo Biwado, juga dihadiri Staf Ahli Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Dony Edward.

Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Maluku, Andi Setyo Biwado mengatakan, memasuki triwulan IV 2018, terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, TPID Maluku menyepakati beberapa hal  untuk diwaspadai karena berpotensi terjadi peningkatan harga beberapa komoditas.

Terutama komoditas berupa kelompok Bahan Makanan, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Dari hasil Rapat Koordinasi TPID, disepakati delapan langkah strategis yang menjadi kesepakatan bersama.

Pertama, potensi kenaikan harga tiket angkutan udara perlu diantisipasi melalui koordinasi antara dinas terkait dengan maskapai penerbangan. Kedua, penggunaan timbangan sebagai satuan alat ukur standar yang mulai diterapkan untuk transaksi di pasar tradisional di Kota Ambon merupakan langkah yang baik dalam pengendalian harga, sehingga dapat diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku.

Ketiga, kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan perusahaan penangkapan ikan untuk mengalokasikan 10 persen hasil tangkapan ikan ke pasar tradisional dapat lebih dioptimalkan sehingga lebih efektif dalam mengendalikan harga ikan.

Keempat, kerjasama antar daerah yang sudah dilakukan beberapa Kabupaten/Kota dinilai baik untuk menjaga ketersediaan pasokan di Provinsi Maluku dan dapat  dijadikan contoh Kabupaten/Kota lainnya dalam hal menjaga pasokan dan kestabilan harga.

Kelima, kegiatan stabilisasi harga seperti Pasar Murah, Pasar Murah Ikan, dan Operasi Pasar di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku akan tetap dijalankan, terutama periode jelang Natal dan Tahun Baru.

Keenam, sebagai bentuk komunikasi massal, Pemerintah Daerah perlu menyampaikan iklan layanan masyarakat untuk menghimbau masyarakat agar dapat melakukan belanja dengan bijak pada periode menjelang Natal dan Tahun Baru.

Ketujuh, Kabupaten Maluku Tenggara berpeluang menjadi sentra produksi bawang merah sedangkan Kabupaten Buru dan Seram Bagian Barat berpeluang menjadi sentra produksi beras. Untuk itu, kualitas komoditi bahan pangan tersebut perlu ditingkatkan dan harga jual perlu ditekan agar lebih kompetitif dibandingkan harga komoditas bahan makan yang sama dari daerah lain.

Dan kedelapan, Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi bagi masing-masing TPID, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar dapat diselesaikan pada bulan Desember 2018. Roadmap yang telah disusun diharapkan sejalan dengan rencana kerja maupun rencana pembangunan bagi Pemerintah Daerah ke depan.

“Melalui koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku optimis, harga kebutuhan pokok dan bahan makanan serta transportasi di Maluku dapat terjaga baik. Dengan demikian, inflasi Maluku diyakini akan tetap terjaga pada level yang rendah dan stabil sampai hingga akhir 2018,”harapnya.

Ditambahkannya, tingkat inflasi di Maluku sampai Oktober 2018 terpantau relatif rendah. Pada Oktober 2018, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Maluku tercatat sebesar 0,95 persen (yoy/pertahunnya), sedangkan Kota Ambon dan Kota Tual masing-masing 1,17 persen (yoy/pertahunnya) dan -1,20 persen (yoy/pertahunnya).

Yang mana angka tersebut terpantau jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,16 persen (yoy). “Pencapaian ini didukung koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam menjaga tekanan inflasi di Maluku melalui berbagai upaya pengendalian harga terutama terkait ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,”tandasnya. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga