KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Maluku, bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di kantor BI Maluku, Ambon, Senin (19/11).
Rapat ini guna membahas terkait pengendalian inflasi jelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 sekaligus sosialisasi penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah untuk periode 2019-2021.
Rapat TPID dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hamin Bin Tahir, didampingi Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Andy Setyo Biwado, juga dihadiri Staf Ahli Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Dony Edward.
Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Maluku, Andi Setyo Biwado mengatakan, memasuki triwulan IV 2018, terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, TPID Maluku menyepakati beberapa hal untuk diwaspadai karena berpotensi terjadi peningkatan harga beberapa komoditas.
Terutama komoditas berupa kelompok Bahan Makanan, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Dari hasil Rapat Koordinasi TPID, disepakati delapan langkah strategis yang menjadi kesepakatan bersama.
Pertama, potensi kenaikan harga tiket angkutan udara perlu diantisipasi melalui koordinasi antara dinas terkait dengan maskapai penerbangan. Kedua, penggunaan timbangan sebagai satuan alat ukur standar yang mulai diterapkan untuk transaksi di pasar tradisional di Kota Ambon merupakan langkah yang baik dalam pengendalian harga, sehingga dapat diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku.
Ketiga, kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan perusahaan penangkapan ikan untuk mengalokasikan 10 persen hasil tangkapan ikan ke pasar tradisional dapat lebih dioptimalkan sehingga lebih efektif dalam mengendalikan harga ikan.
Keempat, kerjasama antar daerah yang sudah dilakukan beberapa Kabupaten/Kota dinilai baik untuk menjaga ketersediaan pasokan di Provinsi Maluku dan dapat dijadikan contoh Kabupaten/Kota lainnya dalam hal menjaga pasokan dan kestabilan harga.
