KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Dua kursi DPR-RI Dapil Maluku dan Ketua DPRD Maluku yang dijanjikan NasDem Maluku untuk Ketua Umum, Surya Paloh, pada Pileg, 17 April 2019, mendatang, dianggap mimpi semata.

Kursi yang diperebutkan untuk Dapil Maluku hanya empat. Semua Parpol peserta Pemilu all out bekerja merebut kursi tersebut. “Untuk merebut dua kursi dari empat kursi sangat mustahil. Saya anggap itu kalkualsi mimpi semata,” kata Akbar Ali, peneliti politik dari Institut Indonesia For Intigrity (INFIT), menjawab Kabar Timur, Selasa, kemarin.

Dia  mengaku, skeptis  (ragu), tidak hanya target dua kursi untuk DPR-RI di Dapil Maluku, tapi juga target pegang palu di DPRD Provinsi Maluku. “Dua kursi DPR RI, mungkin kalkulasi politiknya didasarkan pada hitungan figur mantan Bupati Maluku Tengah (Malteng), dua periode. Tapi dari dinamika politik Malteng saat ini, saya ragu target itu bisa terpenuhi,” paparnya.

Dikatakan, Seram dan Jazirah Leihitu yang selama ini menjadi basis utama Abdullah Tuasikal yang diunggulkan NasDem sebagai pengumpul suara berbeda dengan 10 tahun lalu.  Pola pikir politik masyarakat Malteng khususnya  didua daerah sudah meningkat. “Warga didua daerah itu, sudah cerdas menentukan pilihan politik, tidak sama dengan 10 tahun lalu,” terangnya.

Kecerdasan pandangan politik warga di dua wilayah itu, lanjut dia, dipastikan prediksi “suara muntah” atau suara lebih dari figur Abdullah Tuasikal yang “dijagokan” NasDem tidak akan terbukti. “Kecerdasan tentang politik dalam menentukan pilihan jadi penyebab prediksi dan target NasDem terpeleset,” paparnya.

Menurutnya, selama ini kekuatan politik  berikut modus politik “AT” sebutan untuk Abdullah Tuasikal yang dijual pada basis-basisnya  sudah tidak laku. “Dalam kampanye-kampanye persuasif atau door to door warga cukup berantusias, itu hanya sebatas kampanye, dipastikan saat memilih warga bakal memilih figur lain,” katanya.

Selain itu, warga yang telah cerdas berpolitik dan cara kerja politik mengumpul suara terutama pada oknum-oknum penyelenggara, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten bakal mendapat pengewalan ketat. “Penyelenggara akan dikawal warga. Selama ini penyelenggara juga masuk sebagai kekuatan politik Tuasikal,” katanya.

Dia bahkan, lanjut dia, bila pengawasan penyelenggara lemah, prediksi suara muntah kecil kemungkinan terjadi. Pasalnya, warga maupun peserta-peserta Pileg dan Parpol telah paham modus politik yang selama ini terjadi di Malteng.  Bentuk pengawasan ketat kian menutup kemungkinan target tercapai. (KOE)