KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff, resmi melantik Tim Peningkatan Ekspor Provinsi Maluku sekaligus membuka kegiatan Gathering Ekspor yang di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (8/11).

Tim Peningkatan Ekspor Maluku diketuai Zulkifli Anwar yang juga Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan anggota masing-masing perwakilan sejumlah instansi dari OPD di lingkup Pemprov Maluku.

Selain itu, juga perwakilan, Kanwil Bea dan Cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lanud Pattimura, Angkasa Pura, PT Pelni, dan beberapa pihak lainnya. Tim ini kini telah memiliki legalitas berdasarkan SK Gubernur sehingga meskipun tapuk kepemimpinan berganti, Tim ini akan tetap berjalan terus.

Assagaff dalam sambutannya berharap Tim Peningkatan Ekspor Maluku ini mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi para pelaku ekspor.

“Tim ini diharapkan mampu membuat perubahan terutama memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang akan melakukan ekspor dari Maluku, sehingga keberadaannya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama para pelaku ekspor,” ungkap Assagaff.

Assagaff menyebutkan, permasalahan mendasar yang menjadi faktor merosot dan berkembangnya ekspor dan daya saing di Maluku, antara lain, pertama, masalah tantangan geografis Maluku.

“Luasnya kepulauan Maluku secara otomatis membuat konektivitas dan aksesibilitas pada sentra-sentra produksi menjadi berat dan mahal. Kemudian upaya deregulasi beberapa peraturan di bidang transportasi masih menghadapi kendala dan hambatan, karena belum sinkronnya peraturan baik secara horinsontal (lintas K/L),” sebut Assagaff.

Selain itu, proses pengangkutan komoditi atau produk ekspor dari sentra produksi menuju pelabuhan masih menghadapi kendala teknis di lapangan.

Lebih jauh, dia katakan, berdasarkan hasil diskusi dan survei lapangan instansi terkait bersama beberapa pelaku ekspor, permasalahan pokok yang dihadapi pelaku ekspor diantaranya, masalah biaya (cost), Waktu (time) dan layanan (services).

“Ketidaksinkronan regulasi atau peraturan (pusat-daerah dan lintas sektor), keamanan transportasi, dan proses dokumentasi barang yang belum berbasis IT, telah menciptakan biaya tinggi dalam proses pengiriman barang,” terangnya.

Sedangkan birokrasi ekspor, keterbatasan armada kapal dan belum sinkronnya jadwal pengangkutan, serta akses menuju pelabuhan dari sisi hinterland, dinilainya, juga menjadi penyebab tidak efisiennya proses pengangkutan komoditi ekspor dan memperpanjang waktu pengiriman barang.

“Demikian halnya dengan keterbatasan area konsolidasi barang menjadi penyebab permasalahan di sisi layanan pelabuhan,” bebernya.

Untuk itu, pelantikan Tim Peningkatan Ekspor Maluku ini, disebutnya, merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah bersama instansi vertikal lainnya untuk bahu membahu dan bekerja sama untuk mendorong peningkatan ekspor Maluku.

“Tim ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi para pelaku ekspor dan mampu membuat perubahan terutama memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang akan melakukan ekspor dari Maluku,”tandasnya. (RUZ)