KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Masalah besar di Tambang Emas Gunung Botak, Kabupaten Buru,  tak hanya penambang ilegal, tapi sejumlah perusahaan juga harus dibersihkan.

Pembersihan kawasan Gunung Botak “GB” dari penambang ilegal dari daerah itu, tidak  bakal berdampak signifikan menyelesaikan masalah, khususnya bahan-bahan kimia seperti sianida, merkuri dan “jin han” yang menjadi ancaman bagi masyarakat di Pulau Buru, bila perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan itu juga tidak dibersihkan.

“Kita mau bersih-bersih Gunung Botak, tapi kita tidak mau membersihkan perusahaan-perusahan tambang yang beroperasi disana. Jadi mubazir pembersihan bila hanya dialamatkan kepada penambang ilegal. Bila kita ingin bersihkan, ya paling utama itu perusahan-perusahan tambang disana,” ungkap salah satu pemerhati lingkungan Universitas Pattimura, kepada Kabar Timur, Rabu, kemarin.

Pemerhati yang pernah terlibat meneliti ancaman merkury dan sianida di Pulau Buru ini, mengaku, perusak lingkungan, seperti kebun-kebun sagu warga mengering, binatang-binatang ternak mati disebabkan limbah pengolahan emas sejumlah perusahaan yang beroperasi disana, yang menjadi penyuplai terbesar  salah satunya PT BPS.

“Kolam-kolam rendaman buatan perusahaan tambang seperti foto yang saya berikan ini, akan menjadi fakta dan bukti.  Dan limbah dari kolam-kolam rendaman itu alirkan, melalui pipa begitu saja. Sehingga, saya katakan kontribusi terbesar kerusakan lingkungan di Gunung Botak ini, sebetulnya dilakukan perusahaan-perusahaan tambang itu,” sebutnya.

Mencermati, semua tindakan terhadap penambang ilegal, tanpa diikuti oleh tindakan yang sama kepada seluruh perusahaan tambang yang mengolah emas di GB, seperti PT BPS, maka upaya untuk  mensterilkan Pulau Buru dari ancaman sianida dan merkury  tidak akan pernah berhasil.  Bagimana tidak, lanjut dia, perusahaan-perusahan tersebut penyuplai bahan berbahaya terbesar di kawasan GB.

“Saya sepakat, jika menyelesaikan masalah Gunung Botak, seperti yang  disampaikan Anggota DPRD Maluku Ikram Umasugi, bahwa semua kepentingan harus jujur.  Kalau tidak jujur jadinya seperti yang saat ini kita lihat. Membersihkan penambang ilegal, tapi melegalkan kerja perusahaan-perusahaan tambang yang ada.  Harusnya perusahan-perusahaan itu, juga ditutup parmanen untuk dalam jangka waktu yang lama,” bebernya.

Sebagaimana informasi yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan,  PT BPS salah satu perusahaan yang semula hanya bertugas mensterilkan sungai Anahoni dari merkuri dan sianida, kini sudah terlibat mengolah emas besar-besaran secara ilegal, kendati operasi PT BPS ini terus mendapat perlindungan.

Kabarnya, PT BPS  didanai oleh salah seorang konglomerat Taipan, yang namanya sudah tidak asing lagi dan berdomisili di Jakarta.  Nama besar konglomerat itu,  tak ayal hampir seluruh lahan dikaki gunung Botak, sebagian besar telah dikapling dan dikuasai oleh PT BPS.  Tapi, salah pengelola PT BPS di Pulau Buru, kerap bersungut operasi PT BPS di Pulau Buru, terus merugi.  “Kita rugi, pengeluaran banyak, bayar sana, bayar sini,” keluh dia kepada wartawan, saat Kapolda Maluku, berkunjung di kawasan itu, pekan lalu.

Keluhan itu, bertolak belakang dengan fakta. Pasalnya, meski mengaku merugi, kendati lahan PT BPS di GB kian diperbesar. “Ngaku rugi itu, paling akal-akalan saja, tuh Bos PT BPS Buru,” nyindir salah satu wartawan yang turut dalam rombongan Kapolda itu.

PASTIKAN GB BERSIH

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Polisi Royke Lumowa, yang kembali sambangi Gunung Botak, Kabupaten Buru, Rabu (17/10), memastikan kawasan tambang emas itu, telah bersih dari para penambang ilegal.

Kedatangan  Kapolda didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Kodam XVI/Pattimura dipimpin Staf Ahli Kolonel Mokoginta. Hadir pula PJU Polda Maluku, dan Bupati Buru. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat, mengungkapkan, pemantauan yang dilakukan Kapolda untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku.

“Tadi Pak Kapolda didampingi sejumlah PJU Kodam Pattimura, Polda Maluku dan juga Bupati Buru. Kami semuanya langsung naik ke Gunung Botak,” ungkap Ohoirat kepada Kabar Timur, tadi malam.

Melalui telepon genggamnya dari Buru, Juru Bicara Polda Maluku ini mengaku dari hasil pantauan langsung, aktivitas penambangan emas sudah sepenuhnya berhenti. “Tidak ada lagi penambang yang terlihat di atas. Tenda-tenda para penambang juga semua sudah bersih, atau sudah tidak ada lagi,” kata Ohoirat.

Bukan saja itu, sejumlah pos pengamanan untuk mencegah baliknya para penambang di kawasan tambang telah terpasang. “Ada beberapa pos yang juga sudah dibangun dan ditempati aparat keamanan,” jelasnya.

Rencananya, hari ini Kapolda akan melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait di Kabupaten berjuluk Bupolo itu. Rapat dilakukan untuk membahas berbagai persoalan terkait polemik di Gunung Botak. “Besok (hari ini) Pak Kapolda juga akan melakukan rapat koordinasi disini (Buru),” terangnya. (CR1)