KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Perkembangan sektor pariwisata di Maluku terus menunjukan hasil positif. Tercatat, sepanjang 2018, jumlah kunjungan wisatawan di Maluku meningkat 20 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sekretaris Dinas Pariwisata Maluku, Nenia S. Rahantoknam, mengatakan rata-rata wisatawan berkunjung ke Maluku untuk menyaksikan acara pariwisata tahunan. Festival Teluk Ambon dan Ambon-Darwin Yatch Race adalah salah satunya.

“Sepanjang 2018 ada peningkatan 20 persen jumlah wisatawan di Maluku. Jumlah ini meliputi wisatawan lokal maupun mancanegara,” kata Rahantoknam di Ambon, kemarin.

Jika terus berlanjut, kata dia, diperkirakan target 25.000 kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun lokal di 2018 akan terwujud. Apalagi, masih banyak agenda pariwisata di Maluku yang belum digelar.

Misalnya Festival Meti Kei di Kabupaten Maluku Tenggara, Festifal Bumi Bupolo di Buru Selatan dan Festifal Cuci Parigi di Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, serta Festival Pesona Aru di Kabupaten Kepulauan Aru.

“Kita terus upayakan agar jumlah kunjungan wisatawan di Maluku terus meningkat hanha melalui promosi. Sebab semua ivent ini adalah milik pemerintah kabupaten masing - masing ,” ujarnya.

Sementara itu, hingga kini hanya tiga objek wisata yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Maluku. Diantaranya, Pantai Hunimua di Desa Liang, Maluku Tengah, Gong Perdamaian Maluku serta Pantai Namalatu di Desa Latuhalat, Kota Ambon.

Pada kesempatan itu, Nenia surat yang diterima Dinas Pariwisata Maluku pada 21 Juli 2018 nomor: OT.001/2/3/NT/2018 itu berkaitan dengan pembentukan tim manajemen krisis kepariwisataan. Bukan lebih mengarah kepada potensi pariwisata yang melimpah namun tidak digali secara maksimal.  Akibatnya terjadi krisis pariwisata di Maluku.

Bukan seperti itu. Kita hanya mau meluruskan bahwa surat tersebut bermaksud memerintahkan Dinas Pariwisata untuk membentuk tim manajemen krisis kepariwisatawan, jelasnya.

Surat itu dibuat sehingga ketika ada wisatawan mancanegra yang mengalami musibah bencana alam di Maluku, maka tim manajemen itulah yang bertugas untuk menangani wisatawan yang dimasksud.

Maluku termasuk wilayah yang rawan gempa bumi. Makanya, Kementerian Pariwisata memandang perlu untuk mengeluarkan surat itu ke Dinas Pariwisata Maluku sehingga ketika ada bencana alam yang dialami wisatawan lokal maupun mancanegara, maka tim itulah yang bertugas untuk menangani secara cepat, terang Nenia.

Tim ini akan berkerja lintas sektor baik dari Dinas Pariwisata, Dinas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas dan dinas terkait lainnya. Tim tersebut akan mendapatkan SK dari Gubernur Maluku sesuai dengan petunjuk kementerian.

Ditambahkan, surat tersebut adalah bentuk perhatian khusus Kementerian Pariwisata terhadap kepariwisataan Maluku. Ini perhatian khusus kementerian kepada kami di Maluku. Kementerian inginkan agar ketika berkunjung ke Maluku, wisatawan-wisatawan ini merasa puas dengan jaminan yang disediakan Maluku kepada mereka, imbuhnya.

Awalnya, Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengaku menerima surat dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang menyatakan Maluku krisis Pariwisata. Padahal, Maluku sangat terkenal dengan potensi wisata alam yang berada di 11 kabupaten/kota.

Politisi PDIP itu meminta Dinas Pariwisata Maluku berani mengambil langkah-langkah strategis mengingat Maluku kaya akan destinasi Pariwisata yang mesti dikembangkan dan gencar dipromosikan. (MG3)