KABARTIMUNEWS.COM,AMBON – Dia harus dijatuhi sanksi diberhentikan secara tidak dengan hormat dari statusnya sebagai Pengawai Negeri Sipil.
Setelah dua bulan melayangkan surat kepada Bupati Buru Ramly Umasugi untuk meminta klarifikasi terkait pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Syaiun Hentihu seorang PNS dilingkup Kabupaten Buru, yang telah berstatus istri ke-2 Bupati, pada 2 Juni 2018, lalu, kembali ditindaklanjuti dengan surat kedua.
Surat ke-2, ditujukan kepada Gubernur Maluku, Said Assagaf, prihal ‘Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Dispilin PNS” bernama: Syaiun Hentihu dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPDSM Kabupaten Buru, yang diduga sebagai istri kedua Bupati Buru Ramly Umasugi.
Dalam poin ke-2 surat yang ditandatangani Deputi Bidang SDM Aparatur, Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, jika terbukti Syaiun Hentihu sebagai istri ke-2 Bupati Buru, Ramly Umasugi, maka yang bersangkutan telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2)dan pasal 15 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PPNomor 10 Tahun 1983.
Dengan begitu, tegas surat Menpan-Rb, Syaiun Hentihu harus dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, kami perintahkan saudara gubernur menurunkan Inspektur Provinsi Maluku untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran dimaksud,” tulis surat Menpan-RB tertanggal 9 Agustus 2018 itu.
Setelah melaksanakan pemeriksaan yang bersangkutan, Gubernur diminta untuk segera melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Menpan-RB, dalam jangka waktu 14 hari, sejak surat tersebut diterima.
Sebagimana diberitakan sebelumnya, bocoran surat yang ditujukan kepada LSM yang mengadukan laporan dimaksud, salah satunya, Kemenpan bakal menurunkan tim untuk memastikan kebenaran dari pengaduan LSM.
