“Pemberian vaksin akan dilakukan dalam waktu dekat sesuai rencana awal Juli 2021,” kata Robeth Chandra, di Ambon, Jumat.

Selain penyandang disabilitas dan ODGJ, pengguna narkoba, keluarga rentan dan miskin juga masuk dalam tahapan vaksinasi selanjutnya.

Pihaknya saat ini sementara melakukan pendataan ke komunitas disabilitas, serta meminta data ke pihak desa, negeri dan kelurahan.

“Kita belum bisa targetkan jumlah karena masih dilakukan pendataan,” katanya.

Dikatakannya, vaksinasi bagi disabilitas dan ODGJ diharapkan dapat memberikan kesempatan dan pelayanan yang sama.

Calon penerima vaksin juga harus lulus pemeriksaan kesehatan awal mencakup tekanan darah (di bawah 180/110 mmHg), suhu normal yakni di bawah 37,5 derajat Celcius.

Bagi yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid harus memastikan penyakitnya terkendali atau mengantongi surat rekomendasi dari dokter yang memeriksa.

Vaksinasi merupakan salah satu langkah mencapai kekebalan kelompok yang pada akhirnya memutus rantai penularan virus.

Jika populasi ingin terlindungi dari satu penyakit tertentu maka ambang capaian imunisasi harus tercapai. Kondisi ini bisa tercapai apabila vaksinasi dilakukan secara masif dalam waktu relatif singkat.

Selain vaksinasi, masyarakat juga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan yakni mengenakan masker, mencuci tangan rutin, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. (AN/KT)

Dia  mengatakan Dinas Kesehatan telah mengajukan surat yang selanjutnya akan didisposisi ke pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang pegawainya terkait langsung dengan aktivitas masyarakat.

Sejumlah OPD terkait menjadi perhatian, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Persampahan (DLHKP), Dinas Pemadam Kebakaran, dan Satuan Polisi Pamong Praja. “Dinas yang pegawai berinteraksi langsung dengan masyarakat harus dilakukan pemeriksaan tes cepat maupun ‘swab’ (tes usap),” katanya.

Ke depan, pihaknya juga akan menyurati OPD lainnya jika memungkinkan pegawainya harus dilakukan pemeriksaan tes cepat dan tes usap sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19.

Ia mengharapkan kasus COVID-19 yang berasal dari kawasan perkantoran dapat dihindari dan aktivitas masyarakat tetap aman dan terjaga. “Seluruh upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Ambon, “ ujarnya.

Ia mengakui saat ini aktivitas pelayanan di Pemkot Ambon mulai berlangsung normal, hanya dibatasi waktu layanan hingga pukul 14.00 WIT. Saat ini juga, aktivitas pengurusan Surat Keterangan Keluar Masuk (SKKM) Kota Ambon juga cukup dipadati masyarakat di balai kota setempat.

“Kita terus menerapkan protokol kesehatan di setiap pintu masuk wajib mencuci tangan, melalui pintu sterilisasi dan terutama wajib menggunakan masker dan menjaga jarak,” kata Wali Kota Richard. (AN/KT)

“Selain itu, ada juga satu anggota legislatif yang sudah positif terkonfirmasi virus corona karena pernah melakukan kontak dengan satu ASN yang sementara menjalani karantina,” kata Bodewin di Ambon, Selasa.

Ia menyatakan dirinya pun telah menyurati Dinas Kesehatan provinsi untuk meminta dilakukan tracing terhadap ASN dan anggota DPRD.

Jadi, kata dia, dalam waktu secepatnya akan ada tim yang melakukan tracing mencari tahu setiap individu yang telah melakukan kontak dengan anggota legislatif yang terpapar COVID-19. “Khusus untuk staf sekretariat, sejak pekan lalu telah dilakukan tracing dan hasilnya sekitar empat orang yang harus menjalani swab hari ini di Dinas Kesehatan provinsi,” tandasnya.

Tracing yang berkaitan dengan anggota legislator akan dilakukan pada Rabu, (5/8), khususnya orang yang melakukan kontak langsung dengan yang bersangkutan. “Protap ini sudah dijalankan sejak awal pandemi, dimana ada orang yang terkena virus corona pada suatu tempat akan dilakukan pelacakan terhadap orang lain yang pernah bersentuhan dengan mereka,” katanya.

Sekwan lebih jauh menegaskan aktivitas perkantoran di gedung rakyat itu masih normal. Kemungkinan kantor ditutup sementara seperti diberitakan media belum bisa dipastikan, karena belum ada hasil pemeriksaan, apalagi soal penutupan merupakan kebijakan pimpinan dewan.

Riwayat satu anggota DPRD terpapar COVID-19 bermula dari salah satu ASN di Kantor Gubernur Maluku yang kemudian menulari isterinya yang merupakan pegawai sekretariat DPRD Maluku.

“Ketika ASN ini berangkat bersama tim pansus DPRD ke Jakarta, saya perintahkan dia untuk tidak boleh masuk kantor saat kembali ke Kota Ambon dan sampai saat ini masih menjalani karantina,” kata Bodewin.

“Saat kembali dari Jakarta dan menjalani swab ternyata yang bersangkutan dinyatakan positif, tetapi sebelumnya sudah melakukan kontak dengan salah satu anggota dewan di sana, jadi siklusnya memang dari ASN,” tambahnya.

BIMTEK 

Sekwan mengatakan, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pimpinan dan anggota legislatif maka seluruh ASN pada bagian umum dan protokoler di Sekterariat DPRD Maluku perlu diberikan pembinaan dan teknik protokoler.

“Pemahaman tentang bagaimana melakukan pelayanan yang baik dimana bukan hanya sebatas melayani rapat-rapat semata namun tata cara melakukan pelayanan yang di dalamnya termasuk ruang lingkup keprotokolan,” ujarnya.

Menurut dia, melayani pimpinan dalam berbagai acara, tata tempat, cara berpakaian, kemudian cara melaksanakan pelayanan itu juga harus dipamahi secara baik supaya tidak terkesan melakukan tugas dan tanggungjawab apa adanya, tetapi mesti dipahami secara baik.

Selama ini ada pemahaman bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh DPRD maupun pemprov selalu dibingkai dalam tata aturan keprotokolan. “Hari ini kita bersama Plt Kabag Protokol Pemprov Maluku, Vibra Bremer yang menjadi pembicara, dan terpenting hasil dari bimtek ini adalah bagaimana memberikan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota dewan agar tidak ada lagi komplein bila melakukan kesalahan,” ujarnya. 

(AN/KT)

Salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku, berinisial SA dinyatakan terkonfirmasi positif  Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan rapid test dan hasil swab. 

Ketua Harian Gustu Covid-19 Maluku, Kasrul Selang, membenarkan SA positif virus mematikan itu. Menurut Kasrul, SA adalah pelaku perjalanan yang baru kembali dari tugas sebagai anggota DPRD dari Jakarta.

”Satu Anggota DPRD terkonfirmasi positif Covid-19, inisial SA. Positif, pelaku perjalanan ini yang kemarin melakukan perjalanan, diperiksa reaktif dan ternyata di swab positif,” ungkap Kasrul menjawab wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin, kemarin. 

Kasrul mengatakan, dari pelaku perjalanan (anggota DPRD), Maluku hanya SA yang positif. Sedangkan lainnya, masih menunggu hasil tracking dan hasil swab. “Hanya satu anggota DPRD yang dinyatakan positif, lainnya menunggu hasil,” sebutnya.

Dikatakan, meski salah satu anggota DPRD Maluku dinyatakan positif, tapi pelayanan di geduang wakil rakyat itu, tetap jalan seperti biasanya.  Kasrul menambahkan, beberapa orang ditracking. “Mereka yang ditracking itu yang kontak erat selama yang bersangkutan lakukan tugas kedewanan, kita masih menunggu hasil swabnya,” Kasrul menjelaskan.

Kendati demikian, Kasrul mengakui, kebijakan Sekretaris DPRD Maluku, seluruhnya akan di swab. ”Tetapi kebijakan Sekwan, semuanya ditest. Kontak erat sekitar itu harus diperiksa,” jelasnya menutup.

Sebagaimana diketahui SA ke Jakarta melaksanakan tugas panitia khusus (Pansus). Ada puluhan anggota dewan bersamanya saat melaksanakan tugas itu. Namun SA terkonfirmasi dimana belum diketahui. Tracking tetap akan dilakukan terhadap mereka.

“Keberangkatan mereka untuk kepentingan Pansus. Itu Pansus terkait peraturan daerah. Jadi ada dua Pansus yang ke Jakarta. SA ini di Pansus yang lain bersama beberapa anggota DPRD Maluku lainnya. Semua harus swab,” kata sumber ini.

Siapa yang pernah kontak dengan SA, semuanya akan muncul saat tracking nanti. “Tidak masalah, yang penting kita mengetahui lebih dini, agar segera diobati. Lain hanya kalau dibiarkan. Itu berbahaya bagi orang lain,” ungkap sumber ini.

Dia meminta, mereka yang pernah kontak bersama SA tetap di rumah sambil menunggu dilakukan swab. “Jadi kami minta agar tetap di rumah, agar penularan tidak berpindah,” harap dia. SA sendiri terlihat Hadir dalam salah satu acara di gedung DPRD Maluku.

TERANCAM DITUTUP SEMENTARA

Sementara itu, aktivitas di kantor DPRD Maluku bisa ditutup sementara bila hasil pemeriksaan atas seluruh anggota legislator maupun abdi sipil negara di lingkup sekretariat DPRD terdapat lebih dari lima positif terpapar COVID-19.

“Memang benar ada satu anggota DPRD Maluku saat ini terpapar virus corona setelah dilakukan tes usap (swab) dan ada dua ASN lainnya juga yang lebih dahulu telah menjalani karantina,” kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Senin.

Dia mengatakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 provinsi saat ini sementara melakukan pelacakan (tracking) terhadap ketiganya. Jika ternyata ada penambahan jumlah positif COVID-19 baik anggota DPRD maupun ASN lingkup Sekretariat DPRD, maka dipastikan aktivitas perkantoran akan dihentikan atau kantor akan ditutup sementara waktu.

“Nanti dilihat hasil tracking yang sementara dilakukan, dan bila ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, saya pastikan kantor DPRD Maluku akan ditutup sementara dari seluruh aktivitas,” katanya.

Dia mengakui ada sedikit rasa kekhawatiran, kantor DPRD provinsi akan menjadi kluster baru penyebaran pandemi COVID-19. Satu anggota legislatif bersama dua ASN di lingkup sekretariat DPRD provinsi ini diduga kuat terkena virus corona setelah melakukan perjalan dinas ke Pulau Jawa.

Karena beberapa waktu lalu, anggota legislatif yang terlibat dalam dua tim pansus DPRD melakukan studi banding keluar daerah untuk menyelesaikan dua rancangan peraturan daerah tentang pembentukan BUMD untuk pengelolaan PI 10 persen Blok Migas Masela dan penyertaan modal ke BUMD tersebut. (KT/AN)

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Muhammad Marasabessy divonis positif terinfeksi virus corona. Berikut Kepala Biro Humas dan Protokoler  Setda Maluku, Melky Lohy juga tertular penyakit asal Wuhan, China itu.

Tidak hanya pejabat, awal Juli lalu, tiga pegawai di Biro Umum Setda Maluku yang bertugas di kediaman gubernur Maluku juga terkonfirmasi positif Covid-19. 

Sebelum dinyatakan terkonfirmasi virus corona, empat hari terakhir Sandi mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Penasaran dengan sakit yang diderita, Sandi memutuskan menjalani rapid test atau tes cepat di Dinas Kesehatan Maluku. Hasil rapid test non reaktif. 

Meski hasil rapid test menunjukkan imun tubuhnya kuat tidak tertular virus corona tapi, Sandi semakin penasaran karena demam di tubuhnya belum juga sembuh. 

Dua hari lalu, atas inisiatifnya, Sandi kembali mendatangi Dinas Kesehatan Maluku dan meminta diambil sampel swab, cairan hidung dan tenggorokan. Sampel swab diperiksa di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) kota Ambon.  Setelah diperiksa laboratorium melalui polymerase chain reaction (PCR), hasilnya mengejutkan. Sandi positif terpapar Covid-19 pada Senin (13/7).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku belum memasukan nama Sandi dalam penambahan kasus baru corona, kemarin. Ini setelah Ketua Haran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku Kasrul Selang mengaku baru mengetahui Sandi terinfeksi corona. “Siapa (Sandi positif corona) bilang? Beta juga dengar tadi dari teman-teman wartawan. Ini beta telepon dia dari taadi (Sandi) seng angka-angka HP,” kata Kasrul dalam dialek Ambon dikonfirmasi Kabar Timur, tadi malam.

Kepastian Sandi terkonfirmasi positif corona disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meykal Pontoh. “Iya (Sandi terpapar covid-19) ,” ungkap Pontoh menjawab Kabar Timur, tadi malam. Sebelum dinyatakan positif, Sandi telah menjalani rapid test dan pengambilan swab di Dinas Kesehatan Maluku, pekan kemarin.

“Rapid test non reaktif. Karena beliau mengeluhkan tubuhnya sakit, dua hari setelah rapid test, menjalani swab. Hasilnya baru keluar hari ini (kemarin), positif,”  jelasnya.

Terinfeksi corona, Sandi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr J Leimena Ambon. Meski tertular virus berbahaya ini, kesehatan Sandi relatif baik. Sandi merupakan pasien kategori orang tanpa gejala (OTG).  

Menurut Pontoh meski OTG, virus corona bisa menyerang siapa saja. “Dinyatakan pandemi karena penularannya global (di seluruh dunia). Orang yang tubuhnya sehat atau sakit ringan bisa terinfeksi (corona),” jelasanya.

Karena itu, Pontoh mengimbau warga untuk inisiatif sendiri menjalani rapid test memastikan kesehatannya tidak tertular virus. Warga dapat mendatangi Dinkes untuk menjalani rapid test.

“Loh kan lebih bagus rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh, jadi tidak perlu takut. Kalau hasil reaktif, dilanjutkan pemeriksaan swab. Jika dipastikan terkonfirmasi, pencegahan bisa segera dilakukan agar virus covid tidak menyebar ke orang lain,” katanya. 

Sandi masuk dalam susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku. Dia mengemban amanat sebagai kordinator karantina. “Iya beliau koordinator karantina, tugasnya menyiapkan tempat karantina dan rumah sakit bagi pasien covid-19,” kata Pontoh.

Namun begitu Pontoh tidak dapat memastikan apakah Sandi tertular saat bertugas di lapangan saat bertemu dengan pasien corona.  Dinkes Maluku akan berkordinasi dengan Dinkes kota Ambon untuk melakukan tracing atau pelacakan terhadap orang-orang yang kontak dekat dengan Sandi untuk mencegah penyebaran corona.

“Terinfeksi darimana saya tidak tahu. Dinkes Ambon akan melakukan tracing orang-orang yang diduga berkontak dengan pasien, apakah itu di lingkungan keluarga maupun kantornya (Dispora Maluku),” pungkas Pontoh. (KT)

Kematian mantan raja Wolu, kecamatan Telutih, kabupaten Maluku Tengah ini menciptakan kehebohan di kota Ambon. Mulai dari kematiannya yang disebut akibat terpapar virus corona. Vonis “dadakan” corona terbilang janggal sehingga menuai protes keluarga besar Hasan. Sampel swab diambil setelah tubuh Hasan tidak bernyawa di rumah sakit milik Pemprov Maluku. Bukan tanpa alasan keluarga menolak klaim Gugus Tugas Covid-19 yang menyebutkan Hasan meninggal akibat positif corona. 

Sebelum dirawat kurang dari sepekan di Ambon, mulai dari RS Bhakti Rahayu hingga akhirnya dirujuk ke RSUD Haulussy di kawasan Kudamati, Hasan dirawat di RSUD Masohi. Dia diopname selama dua pekan di rumah sakit milik Pemkab Maluku Tengah itu. Memang sakit yang diderita Hasan terbilang parah, menderita berbagai macam penyakit atau komplikasi, diantaranya hernia, ginjal dan kanker. Tenaga medis yang merawatnya di RSUD Masohi angkat tangan dan merujuk Hasan ke rumah sakit di kota Ambon. 

Meski komplikasi penyakit, RSUD Masohi tidak melihat pria berusia 57 tahun itu tertular gejala virus corona, seperti batuk, flu, pilek, sakit pada pernapasan dan demam. 

Puncaknya warga Ambon dibuat heboh aksi pengambilan jenazah Hasan oleh keluarga dan kerabatnya di jalan Jenderal Sudirman, Ambon dari dalam ambulance saat akan dimakamkan oleh tim Gugus Tugas Covid-19 kota Ambon di TPU Hunuth dengan protokol kesehatan. 

Tidak percaya Hasan terpapar corona, keluarga memandikan jenazah almarhum dan menguburnya di TPU Warasia.

Pasca kejadian yang menggegerkan Ambon itu, keluarga dan kerabat Hasan harus berhadapan dengan hukum. Penyidik Polresta Ambon telah menetapkan 8 dan bertambah menjadi 10 orang pengambil jenazah sebagai tersangka. Mereka disangkakan pasal 214 KUHP jo 93 Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang kekarantinaan dengan ancaman kurungan badan tujuh tahun penjara.

Kemalangan yang menimpa keluarga Hasan belum berakhir. Polisi juga menetapkan NK dan SK, kedua anak Hasan Keiya sebagai tersangka. Keduanya dikenakan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Keduanya diduga menganiawa perawat bernama Jomima Orno yang bertugas di RUSD Haulussy sesaat setelah ayahnya meninggal dunia.

Pasca pemakaman Hasan oleh keluarga dan kerabatnya yang mengabaikan protokol kesehatan, Gugus Tugas Covid-19 Ambon bergerak cepat melakukan pelacakan atau tracing. Sampel swab telah diambil dari keluarga dan kerabat yang kontak langsung dengan Hasan saat jenazahnya dimandikan, dikafankan dan dimakamkan. Kejanggaan berikut ketika hasil swab metode polymerase chain reaction (PCR) oleh tenaga ahli di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas II Ambon, belum diumumkan oleh Gugus Tugas Covid-19 kota Ambon maupun provinsi Maluku.

Sebelum menjalani pemeriksaan swab mereka non reaktif hasil rapid test. Dibilang janggal bin aneh, sebab lebih dua pekan setelah kematian Hasan, hasil swab keluarga dan kerabatnya belum juga diungkap ke publik. Terbilang tidak biasa, karena saban hari Gugus Tugas begitu transparan menyampaikan hasil swab pasien positif corona. 

Kabar Timur mencoba menelusuri hasil swab tapi “pintu” informasi tertutup rapat. Pemerintah Kota Ambon terkesan menutup-nutupi hasil swab keluarga dan kerabat Hasan. 

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Ambon, Joy Adriansz menolak berkomentar ketika dikonfirmasi. Dia mengarahkan menanyakan hasil swab ke pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Alasannya kasus ini telah berproses di ranah hukum. “Karena sudah masuk ranah hukum, sebaiknya Pak (Kabar Timur) konfirmasi dengan Pak Kapolresta, karena hasil pemeriksaannya diserahkan ke Polresta,” jawab Joy melalui pesan whatsapp, Rabu (8/7).

Kasubbag Humas Polresta Pulau Ambon Ipda Titan Firmansyah yang dihubungi terkait hasil swab keluarga HS menolak berkomentar. Dia mengaku lagi rapat bersama Kapolresta Ambon Kombes Pol. Leo. S. N. Simatupang. “Saya lagi rapat untuk kegiatan besok,” ujar Titan di pesan whatsapp menjawab Kabar Timur.

Kabar Timur mencoba mengorek hasil swab dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy, tapi gagal. Telepon selulernya dihubungi tidak diangkat. Pesan whatsapp yang dilayangkan Kabar Timur, Kamis (9/7) juga tidak berbalas. 

Bukan hanya Pemkot Ambon, Pemprov Maluku juga ikut-ikutan tutup mulut. Sekda yang juga ketua harian pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Maluku, Kasrul Selang tidak merespon panggilan telepon dan pesan SMS dan whatsapp. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meykal Pontoh memastikan hasil swab telah dikeluarkan BTKLPP Ambon. Tetapi hasilnya apa dia tidak dapat menduga. “Coba tanyakan ke kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, karena hasil swabnya Dinas Kesehatan Maluku serahkan ke kota Ambon,” ujarnya dihubungi tadi malam.

Dia meminta Kabar Timur menyebutkan nama-nama keluarga maupun kerabat Hasan yang di swab untuk memudahkannya menjawab Kabar Timur. “Coba nama-namanya siapa, nanti saya cek,” ujar Pontoh. (KT)

Sebelumnya Polisi menetapkan 8 tersangka, namun berkembang menjadi 10 tersangka terkait insiden di ruas jalan Jenderal Sudirman kawasan Galunggung, Desa Batumerah Kecamatan Sirimau, Jumat, 26 Juni 2020 itu. Jenasah almarhum HK yang hendak dibawa ke TPU Hunuth untuk dimakamkan dicegat warga yang merupakan kerabat almarhum. Saat itu jenasah dikeluarkan paksa dari ambulans lalu dimakamkan di tempat lain tanpa prosedur Covid-19.

Namun polisi juga mengusut kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama perawat RSUD Jomima Orno pasca kematian HK. Orno diduga dianiaya oleh keluarga almarhum HK hingga yang bersangkutan dirawat di Instalasi Gawat Darurat RSUD dr Haulussy. 

Polisi lantas bergerak menyelidiki pengeroyok salah satu perawat RSUD tersebut. Namun di lain pihak keluarga almarhum mengaku pelayanan RSUD dr Haulussy memang buruk.

Kasatreskrim Polres Pulau Ambon dan Pp Lease AKP Gilang Prasatya mengaku, perkara masih di  tahap penyidikan dan 10 orang telah berstatus tersangka. “TSK yang sudah kami periksa total 10 orang pak, tujuh ditahan tiga wajib lapor,” jelas AKP Gilang melalui whatsapp yang diterima Kabar Timur, Kamis (9/7).

Masing-masing berinisial AM, HL, BY, SI, SU, AD, ST, NI (P), YN (P) dan MO (P). Namun diantara mereka hanya tujuh yang ditahan, sedang tiga lainnya wajib lapor. 

Menurut Gilang tinggal proses pemberkasan oleh penyidik, sebelum perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya Polres Ambon menyatakan para tersangka diancam hukuman pidana 7 tahun penjara sesuai Pasal 214 KUHP jo Pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (KTA)

Bagaimana tidak, sejak covid-19 mewabah di Kota Ambon dan kemudian Ambon ditetapkan sebagai zona merah, hanya Kelurahan Tihu yang tetap bertahan pada status zona hijau.

Sementara 19 kelurahan lainnya yang tersebar di Kota Ambon, masuk dalam zona merah maupun orange.

Kepala Kelurahan Tihu, Novril Yusuf mengatakan, kelurahan Tihu terdiri dari 16 RT dan 5 RW. Pada tiap RT/RW, pihak kelurahan selalu memberikan imbauan tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan.

“Jadi ketika covid-19 mewabah di Ambon, kami langsung memberikan sosialisasi dan imbauan soal pentingnya menjaga protokol kesehatan. Tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi dan alhamdulilah kami masih tetap berstatus zona hijau,” kata Novril kepada Kabar Timur usai melangsungkan rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kota Ambon, Selasa (7/7)

Menurutnya, selama covid-19, pihaknya bekerja ekstra mencegah masuknya virus itu ke wilayah Tihu. Sehingga, setiap orang yang datang dan pergi, semuanya di data.

“Kalau ada orang baru yang masuk, kami anjurkan karantina mandiri. Sementara ketika ada yang bepergian ke dalam kota misalnya, kami mengingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan,” terangnya

Kemudian, atas dukungan masyarakat, pihaknya membangun portal di sejumlah RT. Jadwal keluar malam hanya sampai pukul 23:00 WIT. Lebih dari itu, tidak lagi diijinkan masuk.

“Pemberlakuan batas keluyuran malam ini dipantau oleh masing-masing RT. Jadi jam 10 sampai 11 malam, tidak lagi ada yang keluyuran,” sebutnya.

Dia berharap, masyarakat kelurahan Tihu bisa terus mendukung pemerintah untuk memutus rantai penularan covid-19 sehingga Tihu tetap bertahan pada status zona hijau. (KTY)

Tiga petinggi negara kunjungan kerja di kota Ambon, Senin (6/7). Mereka adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

“Tujuan kunjungan kami agar pemerintah pusat dan negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” kata Doni Moenardo kepada wartawan usai rapat koordinasi penanganan covid-19 dengan gubernur, bupati dan walikota se-Maluku di kantor gubernur Maluku, kemarin.

Ikut dalam kunjungan kerja ke Ambon, Komisi VIII dan Komisi IX DPR RI. Doni katakan, kedatangan  mereka atas perintah Presiden RI Joko Widodo untuk mengecek langsung percepatan penanganan Covid-19 di Maluku.

“Presiden tugasi kami agar ada persoalan di lapangan langsung diatasi. Kedatangan kami bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII dan Komisi IX DPR RI,’’ kata mantan Pangdam XVI Pattimura ini.

Doni berharap, untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sosialisasi gencar dilakukan agar menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya Covid-19. “Saya berharap sosialisasi pendekatanya kearifan lokal. Karena masyarakat belum sepenuhnya paham social distancing, pysical distancing, dan new normal. Ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar jenderal TNI bintang tiga ini.

Doni mengutip pernyataan Menkes, Covid-19 sangat berbahaya karena pencabut nyawa manusia. “Covid-19 berbahaya. Apalagi Orang Tanpa Gejala. Jadi ada yang bilang Covid-19 hanya rekayasa, itu tidak benar. Kita harus jelaskan kepada masyarakat kalau pasien Covid-19 yang sudah meninggal 500 ribu orang lebih,” kata Doni.

Untuk itu, semua pihak diharapkan gotong royong melakukan pencegahan pentingnya bahaya Covid-19. “Filosofi orang Maluku itu, potong di kuku rasa di daging dan sagu salempeng dipata dua. Kita harus gotong royong lawan Covid-19. Jadi jangan anggap enteng,” ajaknya mengingatkan.

Dia mengajak masyarakat Maluku meningkatkan stamina dan mengkonsumsi makanan bergizi agar terhindar dari Covid-19. “Di Maluku, sumber daya perikanan luar biasa. Perbiasakan makan ikan, lobster. Saya yakin kita terhindar dari Covid-19,” kata mantan Pangdam Siliwangi ini.

Setelah mengunjungi Maluku, Doni bersama rombongan akan melanjutkan kunjungan kerja ke Ternate, Maluku Utara, dan sejumlah kabupaten di Papua. “Kunjungan ini setelah  kita dari Surabaya dan provinsi lainnya,” sebutnya.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan beberapa hal terfokus pada implementasi program yang diharapkan tepat sasaran, yaitu kesehatan, pengamanan jaring sosial dan pengamanan jaring ekonomi kecil agar tetap eksis.

Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan, aturan terkait pemakaman jenazah Covid-19 telah diterbitkan dengan mengacu pada masukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan WHO. Hal ini menanggapi maraknya permasalahan proses pemakaman pasien positif corona.

MINIM FASILITAS

Pada Rakor percepatan penanganan Covid-19, Gubernur Maluku Murad Ismail memaparkan perkembangan penanganan corona di Maluku. Kasus pertama Covid-19 yang terkonfirmasi di Maluku pada 22 Maret 2020. Hingga 5 Juli, pasien positif corona yang dinyatakan sembuh 48 persen, dalam perawatan 50 persen dan 2 persen meninggal dunia.

Kepada masyarakat terdampak pandemi corona, telah diberikan bantuan sosial berupa Sembako oleh Pemda, bantuan usaha mikro, bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa dan BKIPM dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Murad menyampaikan permasalahan yang dihadapi Maluku, yaitu tenaga dan fasilitas kesehatan yang terbatas, sehingga diantisipasi dengan penggunaan gedung Badan Diklat dan hotel.

Peran pihak swasta dan masyarakat cukup tinggi karena telah memberikan bantuan sejumlah peralatan antara lain ventilator, ambulance, serta alat pelindung diri (APD).

Rakor penanganan corona juga dihadiri Forkopimda Maluku, antara lain Pangdam XVI Pattimura, Kapolda, Kajati, Komandan Lantamal, Danrem Binaiya, Danlanud Pattimura, Sekda Maluku, Kapolresta Ambon dan Dandim 1504 Ambon. 

MALAIKAT PENCBUT NYAWA

Di Ternate, Maluku Utara (Malut), Muhadjir meminta masyarakat di Maluku Utara (Malut) untuk tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang berkembang kalau COVID-19 itu hoaks dan akal-akalan negara tertentu.

“Memang, informasi berkembang kalau virus COVID-19 itu hoaks dan tidak benar, bahkan ada yang menyebut COVID-19 merupakan konspirasi dan akal-akalan negara tertentu untuk merusak ekonomi. Itu tidak benar,” kata Menko PMK Muhadjir Efendy usai melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Malut, Senin.

Karena itu, kata Muhadjir, atas nama pemerintah, dirinya menyatakan jika virus COVID-19 memang nyata dan seperti malaikat pencabut nyawa, sebab kasusnya sudah terjadi. Menko PMK juga berharap agar dalam penanganan COVID-19, dukungan media massa sangat penting, terutama dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Muhadjir memberikan saran ke Gubernur Malut agar TNI/Polri harus diintensifkan untuk melakukan penertiban ke masyarakat guna mematuhi protokol kesehatan, apalagi penanganan COVID di Malut pasti berbeda dengan daerah lainnya.

Bahkan, untuk angka kesembuhan harus lebih ditingkatkan dan angka kematian harus diminimalisasi, sehingga dalam mengantisipasi virus COVID-19, pemerintah akan datangkan tenaga terlatih dan relawan, agar saat berada di laboratorium tidak ada penularan pasien baru COVID-19

Selain itu, kunjungan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Malut yang dikenal sebagai daerah kepulauan, karena dalam penanganannya pasti berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Apalagi, Malut hanya memiliki dua dokter paru, sehingga Fakultas Kedokteran di Unkhair harus dioptimalkan untuk melahirkan SDM dalam penanganan COVID-19

Bahkan, sikap anggota Komisi IX DPR-RI untuk mendukung pembahasan anggaran untuk RS mobile antarpulau, fungsikan RS perairan, bisa tuntaskan masalah penanganan kesehatan seperti di Malut.

Karena itu, masyarakat Ternate harus menjadi garda terdepan, pemerintah telah berupaya antisipasi dampak COVID-19, imbau masyarakat di zona merah harus patuhi protokol kesehatan.

Sedangkan, Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto mengakui, saat ini masalah yang dihadapi adalah sumber daya manusia (SDM) dan kalau di Malut ada dua orang dokter paru, di Provinsi lain bahkan hanya 1 dokter paru.

Sehingga, dengan kekurangan tenaga medis ini memang merata, oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk perizinan dan produksi dari spesialis atau sub spesialis paru bisa dipercepat sehingga kolaborasi dalam kondisi ini bisa memacu dengan baik tanpa mengurangi kualitasnya.

(KTM/AN)

“Kalau bicara memutus mata rantai penularan covid-19, maka bukan saja mobil angkot yang ditertibkan, harus juga mobil pribadi,” ujar Wattimena kepada wartawan di Ambon, Senin (6/7)

Menurutnya, PSBB berarti batasi dalam jumlah besar. Jika mobil pribadi leluasa bepergian sementara mobil angkot ditertibkan, maka ini sia-sia.

“Harus tegas. Mobil pribadi pun mengangkut orang kok. Jadi saya rasa ini keputusan tepat,” jelasnya.

Dikatakan, penindakan untuk mobil pribadi mulai diterapkan besok (hari ini-red). Jika kedapatan ada yang melanggar dan kemudian ditindak, maka jangan salahkan ke pemerintah.

“Khan itu diatur dan berpayung hukum. Jadi masyarakat pengguna mobil pribadi harus juga patuh,” pintanya

Dia berharap, dengan adanya aturan yang makin ketat di PSBB part II ini, masalah covid-19 di Kota Ambon bisa teratasi. Jika demikian, maka ambon yang awalnya zona merah, bisa ditetapkan menjadi zona orange.

“Harapan kita semoga Ambon bisa membaik dan keluar dari penetapan zona merah,” pungkasnya. (KTY)