KABARTIMURNEWS.COM.TERNATE-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rekordas) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 di Ternate, Provinsi Maluku Utara.
“Untuk Rekordas dipusatkan di Ternate dengan pesertanya berasal dari seluruh Indonesia,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni di Ternate, Jumat.
Dia mengatakan Rekordas tersebut diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Peserta berasal dari unsur pemerintah daerah, antara lain Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bappeda, serta pejabat lain yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
“Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta berkomunikasi dan berdiskusi secara intensif mengenai berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah,” ujar Agus Fatoni kepada wartawan.
Menurutnya, Rekordas menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman daerah terkait keterkaitan kebijakan fiskal pusat dan daerah.
“Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Ada keterkaitan erat antara pusat dan daerah, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun pelaksanaan anggaran,” ujarnya.
Agus Fatoni menegaskan bahwa tujuan utama Rekordas adalah untuk mengaktifkan dan menyelaraskan regulasi, tata kelola, serta sosialisasi kebijakan agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Hal ini menjadi krusial dalam menghadapi tantangan kebijakan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi dampak pembangunan bagi masyarakat.
“Kita dorong adalah bagaimana APBD tetap produktif, berkualitas, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, meskipun di tengah kebijakan efisiensi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan dan persiapan sejak awal tahun anggaran, termasuk penelusuran serta evaluasi pelaksanaan APBD, agar tidak terjadi keterlambatan realisasi maupun penumpukan anggaran di akhir tahun.
Selain membahas pengelolaan APBD, Rekordas juga menyoroti berbagai sumber pendanaan pembangunan di daerah. Agus Fatoni menjelaskan bahwa daerah tidak hanya bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari kementerian dan lembaga pusat.
“Anggaran dari pusat itu tidak hanya dana transfer. Ada dana kementerian dan lembaga yang nilainya cukup besar, dan bisa dimanfaatkan daerah melalui program dan kegiatan yang selaras,” katanya.
Menanggapi pertanyaan terkait kondisi infrastruktur, khususnya jalan nasional yang masih mengalami kerusakan di sejumlah daerah, Agus Fatoni menjelaskan bahwa mekanisme pendanaan memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal tersebut mencakup skema dana transfer, dana TDF, serta mekanisme kurang bayar yang penyelesaiannya akan mengikuti ketentuan peraturan keuangan negara.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang telah menunjuk Provinsi Maluku Utara sebagai tuan rumah pelaksanaan Rekordas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola keuangan.
“Rekordas menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, memperluas wawasan terkait kebijakan fiskal nasional, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sherly.
Ia menilai, pelaksanaan Rekordas di awal tahun anggaran sangat tepat karena dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD serta bahan evaluasi dan perencanaan keuangan ke depan. Gubernur berharap hasil dan rekomendasi dari Rekordas dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh pemerintah daerah.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat terus diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sherly.(AN/KT)
