KABARTIMURNEWS.COM.JAKARTA-Besaran dividen yang disetorkan perusahaan produsen minuman keras PT Delta Djakarta Tbk tahun ini merosot tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kebiasaan anak-anak muda yang beralih ke konsumsi kopi ketimbang miras dijadikan salah satu alasannnya.
Dalam satu dekade belakangan, dividen yang disetorkan PT Delta ke Pemprov Jakarta memuncak pada 2018 lalu pada angka Rp 100,47 miliar. Angka itu terus anjlok menjadi Rp 81,98 miliar pada 2019, dan Rp 52,5 miliar pada 2020.
Angka dividen sempat naik mencapai Rp 63,06 miliar pada 2021 dan Rp 68,31 miliar lada 2022. Namun, akhirnya anjlok lagi pada 2023 menjadi Rp 59,06 miliar dan akhirnya terjun bebas jadi Rp 35,15 miliar pada 2024.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengatakan Pemprov Jakarta telah memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta sejak 1964.
Dalam perjalanannya, perusahaan bir itu disebut pernah memberikan dividen mencapai Rp 100 miliar kepada Pemprov Jakarta pada 2018. Namun, dividen yang diberikan PT Delta Djakarta mengalami tren penurunan.
“Tentunya tadi disampaikan juga kan, (PT Delta Djakarta) sudah memberikan dividen kurang lebih sampai dengan Rp 36 miliar ya ke kita,” kata dia, Selasa, 27 Januari 2026.
Menurut dia, jajaran manajemen PT Delta Djakarta memberikan penjelasan bahwa perusahaan mengalami tren penurunan penjualan. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penjualan turun, salah satunya adalah perubahan tren di kalangan anak muda yang kini lebih memilih minum kopi ketimbang bir.
Selain itu, saat ini juga banyak bermunculan industri kecil yang memproduksi minuman keras dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. Namun, harga yang ditawarkan lebih murah.
Nova justru mendorong PT Delta Djakarta untuk menciptakan peluang untuk penguasaan pasar. Ia menilai PT Delta Djakarta harus meningkatkan berbagai kegiatan agar bisa melakukan ekspansi pasar.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta. Alasannya, pemerintah tidak pantas memiliki saham di perusahaan bir, yang notabene memberikan banyak dampak negatif untuk warga.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jakarta, M Taufik Zoelkifli alias MTZ menawarkan tiga opsi yang dapat dilakukan Pemprov Jakarta terkait kepemilikan saham di PT Delta Djakarta.
Opsi pertama, Pemprov Jakarta bisa tetap mempertahankan saham itu dengan mendorong perbaikan kinerja perusahaan agar makin menguntungkan.
“Ya jadi kita status quo. Ya oke nggak apa-apa kita punya saham, kemudian kita rapat di DPRD, bagaimana supaya kinerja dari perusahaan makin bagus, kemudian nilai perusahaan makin tinggi gitu ya,” kata dia saat rapat bersama PT Delta Djakarta di Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jakarta itu menilai, opsi pertama tersebut merupakan hal yang diperbolehkan secara hukum. Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga akan terus menerima dividen setiap tahunnya dari perusahaan bir tersebut. Namun, polemik mengenai kepemilikan saham Pemprov Jakarta di PT Delta Djakarta akan terus berlanjut.
Menurut MTZ, keputusan untuk memilih opsi pertama itu akan lemah secara etika. Tak hanya itu, Pemprov Jakarta juga akan terus dipermasalahkan mengenai kepemilikan sahamnya di perusahaan bir.
“Jadi kami kan juga bukan sekadar bicara atas nama pribadi anggota DPRD, tapi tentu saja membawa suara dari masyarakat. Bukan hanya PKS, bukan hanya umat Islam, tapi juga masyarakat yang memang care terhadap keadaan kesehatan sosial dan lain-lain dari masyarakat,” kata dia.
Opsi kedua yang ditawarkan MTZ adalah Pemprov Jakarta melepas total kepemilikan saham di PT Delta Djakarta. Namun, dampaknya Pemprov Jakarta akan mengalami kerugian, mengingat performa perusahaan tersebut sedang mengalami penurunan.
“Ya memang secara moral kelihatan heroik gitu ya bahwa, wah hebat sekali, tapi kemudian ini emosional ya,” ujar MTZ.
Ia mengungkapkan, saat ini Pemprov Jakarta memiliki 26,25 persen saham di PT Delta Djakarta. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar PT Delta Djakarta per 30 September 2025 hanya Rp 1,59 triliun.
“Ya saya kira jadinya rugi begitulah kira-kira ya secara keuangan, sehingga rawannya ini cuma politis saja gitu ya,” kata dia.
Sementara itu, opsi ketiga yang ditawarkan adalah Pemprov Jakarta melakukan divestasi saham di PT Delta Djakarta secara bertahap. Artinya, Pemprov Jakarta harus berupaya memperbaiki kinerja perusahaan bir itu dalam waktu beberapa tahun ke depan. Setelah kinerja perusahaan membaik, baru Pemprov Jakarta bisa melepas saham di PT Delta Djakarta.
Menurut MTZ, opsi terakhir itu bisa menunjukkan bahwa Pemprov Jakarta secara politis tetap berpihak terhadap masalah kesehatan, kekerasan, dan masalah sosial lainnya. Di sisi lain, Pemprov Jakarta tidak mengalami kerugian akibat menjual saham tanpa perhitungan.
“Nah jadi secara etika kita tetap menunjukkan pada masyarakat bahwa kita concern terhadap masalah-masalah kesehatan, kekerasan dan masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh minuman keras, tapi kemudian secara ekonomi kita juga berpikir secara jernih secara berimbang ya, agar harta yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta tuh tidak tidak hilang begitu saja,” kata dia.
Ia menilai, hasil dari penjualan saham itu nantinya bisa digunakan Pemprov Jakarta bisa dialihkan ke BUMD lainnya. Selain itu, Pemprov Jakarta juga bisa menggunakan uang itu untuk program lain, seperti sektor kesehatan, pangan, atau pendidikan.
Menurut MTZ, PT Delta Djakarta tidak akan tumbang ketika Pemprov Jakarta tidak lagi memiliki saham di perusahaan tersebut. Apalagi, sejumlah orang mengeklaim bahwa ada banyak pihak yang mau memiliki saham perusahaan bir tersebut.
“Karena kalau nggak salah, yang antre banyak, kalau kata Pak Riza Patria dulu, ya yang antre untuk membeli saham PT Delta. Karena ya saya lihat di sini memang perkembangannya sih di tahun-tahun yang lalu kan cukup bagus ya,” kata dia.
Direktur Sales PT Delta Djakarta, Ronny Titiheruw, mengatakan penjualan minuman keras yang diproduksi perusahaannya mengalami penurunan pada 2024. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan angka penjualan menurun, beberapa di antaranya adalah karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga minyak goreng.
“Di awal 2024 mungkin kalau teman-teman ingat kita ada kenaikan BBM, ada juga kenaikan inflasi karena kenaikan harga minyak goreng. Saya masih ingat, dan juga kenaikan cukai pak, cukai minol (minuman beralkohol) itu naik di 1 Januari 2024,” kata dia saat rapat bersama Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Menurut dia, kombinasi dari berbagai faktor itulah yang membuat penjualan bir dari PT Delta Djakarta mengalami penurunan. Ia mengeklaim, penurunan penjualan minuman keras tak hanya dirasakan oleh perusahaannya, melainkan juga secara keseluruhan oleh produsen lainnya.
“Penurunan sebesar kira-kira kalau saya nggak salah 5-6 persen, dan ini juga ditambah faktor yang sampai sekarang masih terjadi, adanya peningkatan konsumsi minuman lain seperti kopi,” kata Ronny.
Ia mengungkapkan, saat ini kopi menjadi minuman yang sangat trendy. Alhasil, banyak peminum bir dari kalangan Milenial dan Gen Z beralih mengonsumsi kopi ketika berkumpul. “Nongkrong itu, duduk minumnya nonalkohol, kopi itu, dan ini banyak juga menyebabkan penurunan konsumsi (bir),” kata dia.
Tak hanya itu, penjualan bir juga mengalami penurunan karena saat ini banyak minuman anggur lokal. Pasalnya, saat ini banyak industri kecil yang memproduksi anggur dengan kadar alkohol lebih tinggi, tapi harganya lebih murah.
“Nah itu di daerah-daerah itu banyak pergeseran, sehingga bir yang harganya makin naik dengan daya beli yang sampai sekarang sebetulnya masih belum begitu pulih ya. Itu kita mengalami kontraksi yang signifikan di 2024,” kata dia.
Meski begitu, ia mengungkapkan, penjualan bir PT Delta Djakarta mengalami peningkatan pada 2025. Namun, peningkatan itu belum terlalu signifikan. “Walaupun di tahun kemarin 2025 kita berhasil meningkatkan penjualan tapi ini adalah faktor yang kita harus antisipasi ke depannya,” ujar Ronny. (ROL)
