KABARTIMURNEWS.COM.Ramai pihak-pihak di Palestina memandang curiga Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang salah satunya berisi pelucutan senjata perlawanan oleh pasukan stabilisasi internasional (ISF). Ternyata ada latar belakang pahit di balik penolakan tersebut.
Sami al-Arian baru berusia 10 tahun ketika negara Zionis didirikan. Profesor lulusan Amerika Serikat yang kini berdiam di Turki itu juga lahir jauh dari kampung halaman, dari pasangan pengungsi Palestina yang terusir sampai ke Kuwait.
Namun kisah soal masa-masa perlawanan Palestina pada awal abad ke-20 yang mengalir dari ayah bunda dan kerabat-kerabatnya susah ia lupakan. Keluarganya tersebut dulu terusir dari Jaffa di dekat Tel Aviv.
“Salah satu paman saya syahid pada masa perjuangan tersebut,” kata dia saat ditemui Republika di Universitas Indonesia, Rabu (3/12/2025).
Ia menuturkan, nelangsa itu dimulai ketika Inggris menduduki Palestina berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa yang dimulai pada akhir tahun 1917. Inggris saat itu juga mendeklarasikan dukungan terhadap berdirinya negara untuk bangsa Yahudi Eropa di Palestina.
Deklarasi itu kemudian memicu perlawanan warga Palestina setelah mereka mengetahui bahwa Inggris mengizinkan imigrasi ilegal Yahudi. Jumlah orang Yahudi di Palestina kemudian meningkat dari sekitar 30.000 pada saat awal mandat menjadi sekitar 650.000 menjelang pendirian Israel.
Perlawanan itu kemudian ditingkahi dengan kebijakan pelucutan senjata oleh Inggris dimulai pada tahun 1920 dan bertahan hingga tahun 1948.
“Kebijakan itu menuntut setiap orang Palestina yang memiliki senjata atau bahkan peluru atau amunisi dengan tuduhan yang dapat dihukum mati,” tutut Prof al-Arian.
“Mereka sering mengeksekusi orang-orang Palestina hanya karena memiliki senjata api atau amunisi apa pun.”
Pada 1936 hingga 1939, kemudian dilakukan pemogokan besar-besaran yang oleh orang-orang Palestina. Ini merupakan pemogokan terpanjang yang pernah tercatat dalam sejarah.
“Ada tanggapan dan pembalasan brutal dari Inggris di mana mereka membunuh banyak warga Palestina untuk menghentikan perjuangan kemerdekaan warga Palestina,” kata Prof al-Arian.
Kebijakan Inggris juga diikuti oleh Zionis setelah mereka mengambil alih wilayah Palestina pada tahun 1948. Pelucutan yang sudah dimulai Inggris itu juga membuat warga Palestina tak berdaya saat kelompok-kelompok teror Zionis melakukan pembersihan etnis dengan menyerbu, membakar, dan melakukan pembunuhan di desa-desa Palestina tahun itu.
Sebab itu, Prof al-Arian memahami penolakan kuat warga dan para pejuang Palestina atas upaya pelucutan. Ia juga meyakini, negara-negara Muslim akan menolak bergabung dengan ISF bila tujuannya untuk melucuti senjata perlawanan.
“Saya tidak percaya negara-negara yang disebutkan di atas, yang sebagian besar adalah negara-negara Muslim, akan pergi ke sana untuk melucuti senjata Palestina. Saya pikir itu sangat tidak bijaksana. Gerakan perlawanan Palestina tak akan mau dilucuti.”
Ia juga mengatakan akan sangat berbahaya bagi Amerika atau pihak lain yang mencoba menggunakan kekuatan Muslim untuk melucuti senjata rakyat Palestina. “Israel terlibat dalam genosida selama dua tahun dalam upaya menetralisir perlawanan, mencoba membuat mereka menyerah dan mengibarkan bendera putih. Mereka gagal melakukan hal itu. Kita tidak bisa mengharapkan pasukan Muslim melakukan pekerjaan kotor yang dilakukan pasukan Zionis,” kata dia.
Al-Arian juga sangat paham soal nelangsa di Gaza. Nahla Al-Najjar, istrinya, adalah keturunan Gaza. Ia masih punya banyak keluarga yang tinggal di Gaza selama genosida belakangan. “Ada lebih seratus orang di keluarga kami yang syahid. Terlalu banyak cerita menyakitkan,” kata Nahla kepada Republika.
Keluarga besarnya dari kedua orang tuanya tersebar di Beit Lahia, Kota Gaza, hingga Zaitun. “Daerah-daerah itu yang paling banyak diserang Israel,” kata dia.
Para warga di Gaza itu yang menurut suaminya harus dilindungi oleh pasukan Muslim. “Dan memfasilitasi bantuan serta proses rekonstruksi dan rehabilitasi, bukan untuk melucuti senjata warga Palestina atas nama Israel.”
Pasukan Muslim juga perlu memastikan bahwa bantuan kemanusiaan, hukum dan ketertiban ada di Gaza sehingga masyarakat memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri, mengamankan diri mereka sendiri dan menjaga harta benda mereka sehingga kita dapat membangun kembali Gaza.
“Perhatian utama pasukan Muslim seharusnya adalah kesejahteraan rakyat Palestina, bukan keamanan negara yang melakukan genosida,” ia menegaskan.
Awal bulan ini, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang dirancang AS untuk membentuk dewan transisi perdamaian baru dan memberi wewenang pada kekuatan stabilisasi internasional untuk mengawasi pemerintahan, rekonstruksi, dan upaya keamanan di Jalur Gaza.
Salah satu tugas pasukan stabilisasi tersebut adalah melucuti senjata “kelompok nonnegara” di Gaza. Sejumlah negara Arab diketahui tak menyumbang pasukan untuk ISF karena khawatir bentrok dengan Hamas terkait poin tersebut.
Pihak AS sempat menyatakan bahwa Pakistan, Indonesia dan Azerbaijan jadi kandidat utama pasukan stabilisasi di Gaza. Namun, pekan lalu Azerbaijan dilaporkan menolak keterlibatan militer mereka di Gaza jika hal itu mempertaruhkan nyawa prajurit mereka. Pakistan juga menolak jika harus melucuti senjata pejuang.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa koordinasi masih berlangsung di antara negara-negara yang akan berpartisipasi dalam misi pasukan penjaga perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
“Saat ini pembahasan teknis, termasuk bagaimana proses pengiriman dan jumlah personel, sedang dimatangkan oleh semua negara yang berpartisipasi,” kata Wamenlu RI usai agenda jalan santai “Walk for Palestine” oleh Kemlu RI di Jakarta, Ahad.
Ia berkata bahwa koordinasi di tingkat internasional tersebut juga diikuti dengan persiapan yang dilakukan secara menyeluruh oleh pihak Indonesia, supaya dapat langsung mengirimkan pasukan ke Jalur Gaza begitu mendapat lampu hijau dari PBB.
“Kita sendiri, di dalam negeri juga pihak TNI maupun dari kepolisian terus mempersiapkan pasukan apabila nanti benar dibutuhkan,” ucap Wamenlu Tata.
Senada, Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa koordinasi tersebut dilakukan secara detail, mengingat operasi yang dijalankan akan menjadi operasi besar berskala internasional.
Yvonne pun menegaskan kembali sikap Indonesia yang hanya akan berpartisipasi secara langsung di Jalur Gaza hanya jika ada mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Mandatnya harus jelas, kemudian operasionalnya seperti apa, siapa saja yang dikirimkan, dan kebutuhannya apa saja, semuanya harus tepat,” kata dia. (ROL)
