KABARTIMURNWS,COM,WAMENA-Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) memastikan pembangunan kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan rampung pada 2027.
Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan Tunggul W Panggabean di Wamena, Senin, mengatakan kemungkinan besar proyek pembangunan kantor gubernur, MRP, dan DPR Papua Pegunungan di KIPP LIPI Gunung Susu, Kampung Isakusa, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya mulai Juni atau Juli 2026.
“Sesuai kontrak kerja yang kami rencanakan pembangunan akan berlangsung selama satu tahun dimulai dari Juni atau Juli 2026 hingga 2027 untuk tiga perkantoran utama yakni pemerintahan kantor gubernur, MRP, dan DPR Papua Pegunungan,” katanya.
Dinas PUPR Papua Pegunungan menggelar seminar laporan akhir rencana induk Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan, Senin.
Saat ini, pihaknya telah merampungkan laporan akhir rencana induk KIPP Papua Pegunungan, sedangkan awal tahun depan dimulai proses lelang dan tahapan lainnya untuk mempercepat pembangunan gedung kantor gubernur, MRP, dan DPR Papua Pegunungan.
“Setelah laporan akhir masterplan (rencana induk) selesai, maka kami akan menyerahkannya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dan selanjutnya akan dilakukan proses pelelangan untuk pengerjaan tersebut,” ujarnya.
Dia menjelaskan anggaran keseluruhan untuk pembangunan di KIPP Papua Pegunungan ,seperti kantor gubernur, MRP, DPR Papua Pegunungan, perumahan ASN, masjid, gereja serta objek lainnya areal seluas 122,5 hektare kurang lebih Rp19 triliun.
“Memang anggaran untuk pembangunan keseluruhan di KIPP Papua Pegunungan cukup besar kurang lebih Rp19 triliun, dan tidak bisa dikerjakan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tetapi APBN. Kami dari awal sudah mengusulkan ke pemerintah pusat kalau pembangunan keseluruhan di KIPP Papua Pegunungan harus menggunakan APBN, karena APBD tidak cukup,” katanya.
Dia mengatakan pembangunan kantor gubernur, MRP dan DPR Papua Pegunungan di KIPP Papua Pegunungan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp4 triliun dari besaran keseluruhan Rp19 triliun.
“Untuk tiga kantor yang akan diprioritaskan dibangun lebih dulu membutuhkan biaya kurang lebih Rp4 triliun, dari biaya keseluruhan pembangunan Rp19 triliun. Tentu anggaran sebesar ini tidak dapat digunakan APBD melainkan APBN,” ujarnya.
Dia menambahkan pembangunan di KIPP Papua Pegunungan akan didorong masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) wilayah timur Indonesia karena anggaran yang akan digunakan cukup besar.
“Kami sudah mendorong pembangunan di KIPP Papua Pegunungan masuk dalam PSN sehingga semuanya dibiayai oleh APBN karena tidak mungkin menggunakan APBD yang kecil,” katanya.. (AN/KT)
