KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Usulan penjabat Walikota dan Bupati dari daerah seluruhnya ditolak kecuali Provinsi Banten.  Kota Ambon  seorang perwira bintang satu yang ditunjuk.

Masa akhir empat kepala daerah di Maluku, yakni: Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan KKT, yang akan berakhir pada 22 Mei 2022, mendatang. Nama-nama penjabat  yang diusulkan sudah bergulir di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain empat daerah satu Kota dan tiga kabupaten di Maluku ini, yang akan berakhir pada 2022, juga termasuk Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Hanya saja, masa berakhir Kabupaten Malteng sedikit panjang, yaitu: di September 2022 nanti.

Informasi yang dihimpun Kabar Timur di Kantor Kemendagri, Kamis, kemarin menyebutkan, hampir seluruh daerah yang mengusulkan nama-nama penjabat untuk menempati posisi penjabat Walikota dan Bupati yang masa tugasnya akan berakhir pada  22 Mei 2022, tak masuk  pilihan, termasuk Maluku.

“Hanya usulan dari Provinsi Banten yang sebagian besar terakomodir sedangkan provinsi lainnya umumnya sebagain besar ditolak, termasuk Maluku,”ungkap sumber Kabar Timur di Kantor Depdagri, Kamis, kemarin.

Kabar ini menguat menyusul, sumber itu membocorkan inisial  penjabat Walikota Ambon yang akan mengisi kursi yang ditinggalkan, Richard Louhenapessy. “Penjabat Walikota Ambon nanti, inisialnya ASB. Dia perwira bintang satu,” ungkap sumber itu, tanpa merinci perwira dari korps mana.

Dia melanjutkan, pastinya yang akan mengisi kursi Walikota Ambon itu adalah seorang perwira bintang satu, dan dari mana asal korpsnya, pada waktunya akan tahu sendirinya. “Tunggu waktu resmi bertugas publik akan tahu sendiri,” ungkapnya.

Menyoal nama-nama lain untuk penjabat Bupati Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan KKT, sumber  itu menolak merincinya.  Namun dia mengaku, posisi  penjabat Walikota Ambon yang sudah dibocorkan menjadi ukuran.

“Umumnya Pempus ambil alih. Mungkin saja ada pertimbangan lain  sehingga  skema pengusulan daerah tak digunakan dan Pempus gunakan skema sendiri untuk mengantisipasi keamanan jelang tahun politik di 2024,” rincinya.

Skema Kamtibmas yang digunakan Pempus korelasinya dengan persiapan para penjabat Walikota dan Bupati ini menyongsong Pemilu 2024. “2024 Pemilu, yang didalamnya ada pemilihan Walikota, Bupati, Wakil Rakyat, juga  Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kepentingan negara adalah keamanan,” tutup sumber itu. (KT)