KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Jadi solusinya bukan ada di Mairuhu, tapi akreditasi atau sertifikasi itu.

Politeknik Negeri Ambon seperti tidak pernah habis diterpa masalah. Mulai dari pengelolaan anggaran hingga sertifikasi pendidikan di luar domisili (PDD) Politeknik tersebut di Masohi dan Banda. Tapi para wakil direktur (Wadir) yang mengelola anggaran disinyalir tidak mau mundur dari posisi, walau masa jabatan berakhir Januari tahun depan.

“Kalau masa jabatan tahun depan kosong, maka mereka tidak berhak duduk sebagai anggota senat lagi, itu otomatis,” ujar salah satu pegawai Poltek kepada Kabar Timur ditemui kampus politeknik tersebut, Kamis (30/12).

Sumber yang ikut menyaksikan ketiga Wadir ini dilantik pada 26 Januari 2019 itu menjelaskan Direktur Poltek Dady Mairuhu  yang masa jabatannya juga berakhir Januari tahun 2022. Tapi informasi diterima pihaknya ketiga Wadir disinyalir sementara bermanuver agar jabatan mereka tetap lanjut hingga tahun 2024.

Informasinya suksesi pemilihan direktur Poltek Ambon bakal digelar pada April 2022 mendatang. Sejumlah figur siap dicalonkan, termasuk direktur saat ini, Dady Mairuhu. Namun yang dikuatirkan jika Mairuhu tidak terpilih.

Sementara dirinya telah berjanji kepada puluhan mahasiswa Poltek Ambon yang mengikuti PDD di Masohi dan Banda akan diwisudakan jika terpilih tahun depan.

“Pertanyaannya bagaimana kalau Mairuhu tidak terpilih?  Jadi solusinya bukan ada di Mairuhu, tapi akreditasi atau sertifikasi itu,” tandasnya.

Menurut sumber pegawai Poltek itu masalah sertifikasi PDD, pendidikan di luar domisili Banda dan Masohi belum ada kejelasan. Hal mana berakibat terhadap mahasiswa di Banda dan Masohi tidak bisa ikut diwisudakan tahun ini.

Terkait hal itu tiga Wadir Poltek dimaksud tambah dia tidak layak memegang jabatan lagi. Apalagi anggaran PDD yang juga bantuan Pemda Malteng melalui APBD tahun 2020-2021 senilai Rp 3,6 miliar itu kini diusut Ditreskrimsus Polda Maluku.

Dana yang diperuntukkan Pemda Malteng untuk sertifikasi/akreditasi dua cabang Poltek Ambon di kabupaten itu maupun operasional 90 dosen Poltek untuk mengajar pulang pergi ke Masohi dan Banda diduga diselewengkan pihak Poltek Ambon. (KTA)