KABARTIMURNEWS.COM. AMBON-Isu pemekaran Kabupaten Kepulauan Ambon terlepas dari Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), ditengah rencana pembangunan proyek strategis nasional Ambon New Port, di kawasan Desa Waai, Kecamatan Salahutu, terus memantik respon publik.
Terakhir, isu tersebut dianggap tidak relevan mengingat kondisi keuangan negara yang lagi melantai, sehingga disarankan agar wilayah Jazirah Leihitu dan Salahutu lebih baik gabung Kota Ambon, dari pada mekar menjadi Kabupaten baru.
Bahkan ada anggapan yang menyatakan, jika terus dipaksakan lepas dari Kabupaten Malteng, Kabupaten Kepulauan Ambon dianggap bisa menjadi beban negara.
Menanggapi pernyataan pesimis pelbagai pihak itu, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, yang merupakan orang pertama pembawa isu pemekaran Kabupaten Kepulauan Ambon dengan dasar pertimbangan Ambon New Port, akhirnya angkat suara.
Louhenapessy, di Ambon, Senin (15/11), kemarin menegaskan, jika ada pernyataan yang menyebutkan Kabupaten Ambon hanya akan menjadi beban negara, itu kekeliruan besar. “Kalau misalnya dikatakan pemekaran ataupun gabung di Kota Ambon bisa jadi beban negara, ini merupakan pemikiran yang tidak strategis,”tegas Richard.
Dia mengatakan, Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat (SBB), dan Seram Bagian Timur (SBT), bisa dijadikan sebagai referensi untuk memandang positif terkait rencana Pemekaran Kabupaten Pulau Ambon.
“Kita ambil contoh Kabupaten Buru, waktu masih di Maluku Tengah, dia hanya dapat Rp 20 Miliar setiap tahun. Sekarang coba lihat anggarannya, itu triliunan rupiah. Itulah pemikiran yang strategis sebenarnya. Saya mau tegaskan, kalau gak ngerti gak usah komentar lah,”tambah Walikota Ambon dua periode itu.
Menurutnya, jika masyarakat di Kecamatan Jazirah Leihitu dan Salahutu tetap dipaksa masuk ke teritorial Pemerintah Kota Ambon, hal tersebut semakin mempersulit upaya memaksimalkan pelayanan publik.
“Kalau dia bergabung dengan Kota, mau tambah berapa anggarannya. Kita punya yang sekarang musti bagi lagi kan, nanti lebih sedikit jadinya. Tapi kalau dia jadi rumah sendiri, maka dia bisa urus rumah tangganya itu dengan anggaran yang jauh lebih banyak, dan proses pencapaian kesejahteraan rakyat akan jauh lebih efisien,”tuturnya.
Dikatakan Richard, jika anggaran pemekaran berada di Provinsi, maka Pemekaran Kabupaten Ambon bisa dipertimbangkan kembali. ” Tapi ini kan tidak. Kalau uangnya ada di provinsi maka lain soal, tapi ini uangnya ada di pusat. Jadi kita harus peras, dan tarik itu uang masuk ke daerah, antara lain dengan pemekaran,”jelasnya.
Kalau misalnya tidak ada program Ambon New Port, Richard mengatakan, maka rencana Pemekaran Kabupaten Ambon bisa dipertimbangkan kembali, atau harus cari opsi lain demi kemaslahatan masyarakat.
“Tapi dengan program Ambon New Port, maka otomatis kan, dia punya lahan yang diperlukan saja 200 hektare, dan itu sudah 60 persen luas wilayah kota Ambon. Kenapa kita gak tangkap peluang itu untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi kota sendiri,”terang Walikota.
Soal penempatan Ibukota Kabupaten Ambon nantinya, Richard mengaku, hal tersebut hanyalah persoalan teknis. “Yang penting harus mekar dulu lah. “Bayangkan kalau dia jadi. Pertama rekrut pegawai sudah 2000 orang, infrastruktur pendukung banyak, DPRD Baru, Jadi kalau sudah begitu maka orang sudah tidak ribut lagi di medsos,”rincinya.
“Jadi masalahnya musti sepakat, lalu sama-sama dorong itu. Karena itu paling utama. Itu (Ambon New Port) merupakan momen paling pas untuk kita bicarakan soal pemekaran Kabupaten Ambon yang selama ini dirindukan masyarakat Jazirah Leihitu dan Salahutu,”tutupnya.(KTE)
