KABARTIMURNEWS.COM. AMBON-Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar di lingkup DPRD Kota Ambon, diam-diam mendapat sorotan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Ambon.
Temuan tersebut setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan APBD Murni Kota Ambon tahun 2020.
Korbid Kepartaian DPD II Partai Golkar Kota Ambon, M. Fagi Fakaubun, mengatakan, sebagai partai pemenang Pemilu di Kota Ambon, tentu Golkar cukup terganggu dengan persoalan ini. Sebab, di lembaga rakyat, ada sebanyak empat kader terbaik Golkar, yang salah satu diantaranya menjabat ketua DPRD Ambon.
“Sebagai partai pemenang dan partai berkuasa di Kota ini, tentu kami sangat gelisah dengan informasi temuan BPK berjumlah Rp 5,3 miliar itu. Kami harus pastikan benar, kader kami terlibat dalam parktek korupsi, kolusi dan nepotisme ataukah tidak,” kata Fagi dalam rilisnya yang diterima Kabar Timur, Kamis (21/10).
Menurutnya, saat ini, fungsionaris partai sementara melakukan koordinasi di tingkat internal. Jika proses internal usai, selanjutnya akan diagendakan untuk pemanggilan wakil rakyat Ambon dari Fraksi Golkar termasuk ketua DPRD, Ely Toisuta.
“Tujuannya untuk meminta penjelasan atau klarifikasi atas masalah di DPRD. Sebab dari penuturan anggota dewan Morits Tamaela dan Hary Far-Far, dokumen LHP sudah ada di meja pimpinan namun tidak pernah dibahas dan ditunjukan ke anggota,” paparnya.
Dikatakan, memang informasi ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Sebab hingga kini, belum ada fakta-fakta hukum yang bisa membuktikan siapa yang terlibat dan keterlibatanya untuk item atau program apa saja.
“Jadi kita hanya menunggu. Kita dari Golkar akan berdiri paling depan untuk membela kader sejauh kader tidak ada terlibat praktek KKN,” tegasnya.
Namun, lanjut dia, apabila ditemukan adanya indikasi KKN dan didukung bukti yang kuat, maka partai akan bersikap tegas dengan menyerahkan persoalan tersebut ke pihak aparat hukum. “Kalau ada kader Golkar yang terlibat KKN, maka sikap Golkar tegas dan itu tidak ada toleransi,” ucap Fagi.
Dia mengaku, bagi Golkar, hukum adalah panglima tertinggi dalam menyelesaikan persoalan-persolan KKN. ”Secara institusional perlu kami tegaskan bahwa Partai Golkar sangat mendukung praktek-praktek pemerintahan yang bersih dari KKN,” tukasnya (KTY)
