Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Amboina

Dinsos & Dinkes Lamban Tangani Masalah Pemasungan

badge-check


Dinsos & Dinkes  Lamban Tangani  Masalah Pemasungan Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Yang jelas Pemerintah lewat instansi terkait lamban menangani masalah ini. Waktu sembilan tahun itu cukup lama.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra mengaku kesal dengan sikap acuh tau yang ditunjukan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual dalam menyikapi kasus pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) yang terjadi di dua daerah itu.

Betapa tidak, tindakan pemasungan terhadap Christian Waitobi (53) dan Monica (36) asal Desa Marlasi, Kecamatan Aru Selatan serta Mohammad Kasim Ainarwawan (29) asal Desa Temedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Ketty (34) Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, oleh pihak keluarga sendiri hanya didiami dua dinas tersebut.

Padahal, itu telah terjadi kurang lebih selama sembilan tahun lamanya. Mestinya, di waktu yang terbilang cukup lama itu, sudah harus ada langkah-langkah dan tindakan intens untuk mencari solusi demi upaya penyembuhan mereka.

“Yang jelas Pemerintah lewat instansi terkait lamban menangani masalah ini. Waktu sembilan tahun itu cukup lama,” kata Mumin kepada wartawan di Ambon, kemarin.

Politisi PKB itu menyatakan, Pemerintah telah melarang adanya tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa.  Ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang kesehatan jiwa.

Sehingga dengan adanya payung hukum ini, mereka yang lemah perlu mendapatkan penanganan yang benar sesuai riwayat sakit agar gangguan kejiwaan mereka tertangani secara medis.

“Nanti kita akan panggil Dinsos dan Dinkes untuk menyikapi masalah ini. Paling tidak mereka (korban pemasungan) harus mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia,” tegasnya.

Anggota komisi I DPRD Maluku itu menambahkan, dirinya juga akan meminta agar pemerintah Tual dan Kepulauan Aru bisa segera secepatnya membawa mereka ke Ambon untuk ditangani di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Nania Ambon.

“Mereka harus mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik seperti halnya warga indonesia lainnya. Kita tetap dorong dan mensupport,” pungkasnya.

(KTY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pabrik Sagu Pertama Maluku Dibidik Mulai 2027

19 November 2026 - 23:06 WIT

Cegah Pungli, TPI Arumbai Ambon Resmi Terapkan Pembayaran Nontunai

17 November 2026 - 21:04 WIT

Damkar Ambon Gerak Cepat Jinakkan Si Jago Merah di Ahuru

15 November 2026 - 23:47 WIT

Wali Kota Minta CPNS Pemkot Ambon Wajib Pegang Teguh Nilai “BerAKHLAK”

15 November 2026 - 23:35 WIT

Gibran Mundur, Siapa Wapres Pendamping Prabowo?

13 November 2026 - 03:38 WIT

Trending di Nasional