Persiapan MTQ KKT Belum Ada Tanda-Tanda

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON,- Gelaran Mushabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Provinsi Maluku, ke 29 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) rencananya akan dilakukan pada Juni 2021. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda persiapannya.
Tidak seperti yang sudah digelar pada tahun-tahun sebelumnya, langkah-langkah persiapan gelaran MTQ Provinsi Maluku, selalu dilakukan enam bulan sebelum puncak acara.
Kejanggalan terkait belum terlihat adanya persiapan MTQ Provinsi Maluku di KKT, menimbulkan tanda tanya dari berbagai pihak, salah satunya Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Kota Ambon.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ambon, Urbanus Metintomwat, kepada wartawan, Minggu (17/1) kemarin mengatakan, kurang lebih lima bulan sebelum puncak acara, belum juga ada persiapan yang dilakukan.
“MTQ Tingkat Provinsi Maluku, adalah gelaran besar. Tapi. Mengapa belum ada langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Hal ini jangan dianggap remeh, mengingat waktunya ini kurang lebih lima bulan lagi, “ jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya bersama seluruh OKP yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Ambon, mendorong agar Pemerintah Provinsi Maluku, bisa secepatnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah KKT.
“Pemerintah Provinsi Maluku, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Maluku harus benar-benar serius menyikapi persoalan ini. Koordinasi mesti dilakukan secepatnya dengan Pemerintah KKT, “ ungkapnya.
Diwaktu yang sama, Sekertaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon, Albertus Pormes mengaku, momen MTQ tingkat Provinsi merupakan “Event” bersama seluruh masyarakat Maluku yang harus disukseskan.
“Maluku sebagai laboratorium perdamaian antar umat beragama, olehnya itu Event MTQ tingkat Provinsi di KKT harus berjalan sukses. Maka kami meminta agar, Pemprov segera melakukan langkah-langkah persiapan secepatnya, “ jelasnya.
Menurutnya, momen MTQ Provinsi Maluku di KKT, secara langsung telah membuktikan kuatnya tali persaudaraan yang ada di “ Bumi Raja-Raja “. Bagaiamana tidak, penduduk Muslim di kawasan itu hanya lima persen, namun Pemda KKT bersedia menjadi tuan rumah MTQ.
“Mayoritas disana itu Kristen Katolik. Islam hanya lima persen, tapi KKT bersedia memberikan ruang untuk MTQ diselenggarakan disana. Ini adalah satu wujud toleransi umat beragama yang perlu diapresiasi, “ paparnya.
Ditambahkannya, untuk menghadapi kegiatan besar Seperti MTQ, Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan bisa secepatnya melakukan koordinasi selain dengan Pemkab KKT, koordinasi bersama DPRD Maluku juga dibutuhkan.
“Pemerintah Provinsi dan DPRD Maluku harus mendukung kegiatan ini agar bisa berjalan dengan sukses. Kami meminta agar hal ini juga didukung dengan politik anggaran, supaya gelarannya maksimal. Sebab, kalau tidak didukung politik anggaran berarti sia-sia saja, “ tutupnya.
(KTE)
Komentar