DPRD SBB, Dituding tak Pro Rakyat dan Kurang Kreatif

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Dalam dua tahun terakhir pembahasan Ranperda yang dibahas DPRD Kabupaten SBB, hanya berasal dari eksekutif atau usulan Pemda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dinilai tidak Pro Rakyat dan tidak kreatif dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di parlemen. 

Direktur Rumah Inspirasi dan Literasi Provinsi Maluku, Fahrul Kaisuku kepada Kabar Timur, di Ambon, Minggu  (10/1), mengatakan, hampir dua tahun menjadi wakil rakyat, para Legislatif SBB diketahui belum memiliki karya original. 

“DPRD Kabupaten SBB periode saat ini (2019-2024) yang dipimpin Abdul Rasyid Lisaholet nyaris belum menciptakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) originalnya sendiri (inisiatif), “ungkap Fahrul. 

Dijelaskan Fahrul, dalam dua tahun terakhir pembahasan Ranperda yang dibahas DPRD Kabupaten SBB, hanya berasal dari eksekutif atau usulan Pemerintah Daerah (Pemda). 

“Sebut saja peraturan tentang perpajakan/restribusi dan lain-lain.Itu usulan dari Pemda SBB, serta dibahas tuntas secepat kilat. Seakan itu seperti Perda pesanan eksekutif kepada legislatif SBB, “ terangnya. 

Lebih lanjut, Fahrul mengungkapkan, apa yang dikerjakan oleh DPRD Kabupaten SBB selama hampir dua tahun, sejak dilantik pada 25 September 2019 lalu, menunjukkan bahwa Anggota Legislatif disana tidak Pro Rakyat dalam membela kepentingan masyarakat. 

“Tidak tuntasnya pembahasan Peraturan Daerah tentang Negeri Adat, menjadi catatan yang mesti digaris bawahi. Padahal itu hanya melanjutkan ide (inisiatif DPRD) periode sebelumnya. Namun masih saja belum bisa diselesaikan, “ ujarnya. 

Atas dasar semua itu, lanjut Fahrul, maka sudah pasti masyarakat Saka Mese Nusa, harus mempertanyakan keberpihakan para wakil rakyat. Apakah benar-benar Pro Rakyat, atau sudah berselingkuh dengan pemerintah demi kepentingan pribadi. 

“Perda inisiatif DPRD periode 2019-2024, untuk masyarakat SBB tak ada sama sekali. Mereka seakan sibuk mengurusi kemauan tuannya (eksekutif) untuk membahas apa yang mereka inginkan. Kasarnya, mereka memiliki tuan. Tuannya adalah pemerintah daerah, “ papar Fahrul. 

Perlu ditegaskan, kata Fahrul, fungsi legislatif dalam undang-undang telah jelas. Dimana berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah anggaran, kemudian kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dan pengawasan dan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda, dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

“Tiga fungsi utama serta instrumen penguatan kapasitas DPRD, tidak dimiliki oleh anggota DPRD SBB.Masyarkat hari-hari ini bertanya kemampuan 30 wakil rakyat Saka Mese Nusa.Mirisnya, Eksekutif dan Legislatif SBB, sama-sama tidak perduli tentang keseejahteraan rakyatnya, “tutup Fahrul. (KTE)

Komentar

Loading...