KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mengagendakan dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait yakni BRI, BNI dan Pegadaian guna menanyakan kepastian soal data dari calon penerima bantuan UMKM di Kota Ambon.
Undangan tersebut menyusul adanya informasi bahwa data penerima bantuan presiden itu, ternyata ada yang tidak sesuai. Pasalnya, sejumlah pelaku UMKM pernah menerima pesan berupa SMS dari info BRI. Namun setelah dicek ke BRI, pesan itu tidak bisa dilanjutkan karena nama yang tertera bukanlah nama dari si penerima SMS bersangkutan.
“Jadi ada SMS masuk yang berhak mendapat bantuan itu. Tapi ketika dibawah ke bank, malah tidak bisa. Karena membingungkan calon penerima dan DPRD juga belum mengetahui jelas, makanya kita agendakan untuk mengundang dan menanyakan langsung ke BRI, BNI maupun Pegadaian ini,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu kepada wartawan di Ambon, Rabu (25/11).
Menurutnya, masalah seperti ini tentu menjadi atensi komisi untuk kemudian dibahas bersama dalam rapat. DPRD sebagai representatif rakyat harus menuntaskannya supaya bantuan pemerintah melalui Kementerian Koperasi itu benar -benar tersalur ke masyarakat.
Ditanya soal berapa jumlah pelaku usaha kecil di Kota Ambon yang sudah menerima bantuan tersebut, Jafry mengaku, sampai dengan November ini, tercatat baru sekitar 7.000 pelaku UMKM Kota Ambon yang sudah menerima.
Sementara masih ada belasan ribu lainnya yang belum mendapatkan bantuan senilai Rp 2,4 juta itu. Padahal, sesuai data yang diinput oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon, calon penerima bantuan ini sebanyak 21.000 ribu pelaku UMKM.
“Yang baru dieksekusi oleh BRI itu sekitar 7.000 orang. Sedangkan pihak dinas katakan kepada kita di komisi bahwa ada sekitar 21.000 orang calon penerima bantuan itu. Ini juga akan kita tanyakan dalam rapat nanti,” tandasnya.
Dikatakan, masalah ini harus clear. Komisi juga mesti mengetahui berapa yang sudah dieksekusi oleh BRI, BNI maupun pegadaian. Politisi PDIP itu khawatir, jangan sampai keterlambatan itu disebabkan oleh lambatnya input data dari dinas Koperasi UMKM Kota Ambon yang pihak Kementrian Koperasi.
“Jangan diinput 21.000 orang, tapi karena Dinas terlambat rasionalisasi data dengan Pusat, lantas meresahkan, masyarakat bertanya-tanya, menunggu tanpa ada kepastian, apakah mereka dapat atau tidak,”tandasnya. Kuncinya. (KTY)
