KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Bendahara Negeri administratif Rumanama Kotawow di Kataloka, Kabupaten Seram Bagian Timur(SBT), Irianti mengakui nilai belanja matrial dalam kwitansi disesuaikan dengan harga dalam rancangan anggaran belanja (RAB) dan tidak sesuai harga riil.
“Langkah ini dilakukan sesuai arahan Pemerintahan Desa Pemkab SBT saat kami melakukan konsultasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desapada 2016 yang dicairkan sebanyak dua tahap,” kata Irianti di Ambon, Senin.
Penjelasan Irianti yang dihadirkan tim JPU Kacabjari Maluku Tengah di Geser sebagai saksi atas terdakwa Ali Basri Aineka dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim Tipikor, RA Didi Ismiatun didampingi Chrisrtina Tetelepta dan Jefri Sinaga selaku hakim anggota.
Saksi menerangkan, awalnya masuknya DD dana ADD Negeri Rumanama Kotawow pada 2016 tidak ada pendamping desa maupun sosialisasi dari pemkab terkait pengelolaan dana dimaksud, sehingga saksi dan terdakwa melakukan konsultasi dengan pihak Pemdes di Pemkab SBT.
Sehingga harga belanja matrial dalam kwitansi disesuaikan dengan harga RAB yang lebih tinggi dari harga riil di pasaran, dan saksi mengakui ada sisa anggaran dari DD dan ADD yang diserahkan untuk terdakwa namun totalnya tidak diingat dan tidak ada catatannya.
“Sisa dana ini tidak dikembalikan kepada negara karena didasarkan pada pasal 9 Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan ini dilakukan sesuai arahan Pemdes,” kata saksi menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa, Max Manuhutu.
PH mengatakan anggaran belanja yang disusun dalam RAB ini sudah memperhitungkan pajak, transporasi, dan ongkos angkut atau pikul barang sehingga perlu juga diperhitungkan..
