KABARTIMURNEWS.COM, TERNATE – Komisi II DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), kaget mengetahui kondisi puskesmas-puskesmas dan sebagian rumah sakit di wilayah itu belum memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari DLH.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U Malik di Ternate, Sabtu, menjelaskan, selama ini puskesmas-puskesmas dan sebagian rumah sakit belum memiliki izin IPAL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.
“Padahal, selama ini puskesmas maupun sebagian rumah sakit belum punya izin IPAL dari DLH. Astaga, nanti kami panggilkan DLH dan Dinkes untuk membahas masalah ini,” kata Anas.
Menurut Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar bahwa limbah medis berkategori bahan berbahaya dan beracun (B3) belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sedangkan bahan kimia maupun darah kotor selepas dari oprasi dapat mengakibatkan penyakit yang sangat berbahaya.
Dia mengaku, sampai sejauh ini rumah sakit dan Dinkes tidak pernah menyampaikan izin IPAL kepada DPRD Kota Ternate, sehingga masalah ini baru diketahui.
Oleh karena itu, Dinkes dan rumah sakit yang beroperasi di wilayah Kota Ternate harus mengurus izin IPAL ke DLH agar masalah ini tidak berdampak bagi masyarakat.
Komisi III bakal melakukan kunjungan kerja ke setiap Rumah Sakit dan puskesmas se-Kota Ternate untuk memastikan izin IPAL yang ada di instansi tersebut. Jika kedapatan belum mempunyai izin berarti Komisi III akan melakukan langkah selanjutnya agar puskesmas dan rumah sakit keseluruhannya memiliki izin IPAL.
“Hari Senin pekan depan, kami akan panggil pihak DLH dan Dinkes Kota Ternate membahas hal ini, agar bisa diselesaikan suapaya tidak ada dampak kepada masyarakat sekitar,” katanya. (AN/KT)
