Sekilas Info

Libatkan ASN Anak Bupati SBB Harus Disanksi

Caleg DPRD Maluku, M. Iqbal Payapo didampingi salah seorang pejabat Pemkab SBB, Septy Idrus Sese (kanan) saat safari politik di wilayah SBB.

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pelibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam sosialisasi calon anggota legislatif (Caleg) Muhammad Iqbal Payapo di Kabupaten Seram Bagian Barat menuai kritik.

Keterlibatan aktif Septy Idrus Sese dalam safari politik anak kandung Bupati SBB, M. Yasin Payapo ini harus disikapi tegas oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu SBB.

Tindakan Septy telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Akademisi Ilmu Sosial Politik Fisip Universitas Pattimura (Unpati), Tonny D. Pariela mengatakan, merujuk pada Undang-Undang Pemilu, salah satu calon legislatif yang melibatkan ASN pada kampanye politik, yang bersangkutan harus menerima sanksi berdasarkan hasil putusan pengadilan yang berhubungan dengan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

“Baik Iqbal dan Septy harus dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sebab, secara prinsip itu tidak boleh. ASN harus netral. Begitu juga dengan caleg Iqbal Payapo harus pahami posisi Septy sebagai seorang ASN. Bagi saya, laporan seperti ini jadi informasi penting dalam rangka penegakkan hukum untuk memastikan bahwa demokrasi itu memang berjalan,” tegas Pariela dihubungi Kabar Timur, Rabu (6/2).

Dekan Fisip Unpatti Ambon itu mengatakan, jelang pelaksanaan pemilu 2019, indikasi kecurangan sangat mudah terjadi. Indikasi itu bahkan dilakukan oleh seorang ASN yang jelas-jelas sudah dilarang sesuai aturan.

Menurutnya, keterlibatan itu juga karena demokrasi dilihat sebagai peluang untuk mendapatkan posisi politik menyangkut dengan fasilitas tertentu. Oleh karenanya, tak jarang orang atau sekelompok dan organisasi memanfaatkan moment tersebut untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

“Nah, dari situ slogan beristilah mencapai tujuan dengan menghalalkan semua cara menjadi pilihan. Tentu hal ini salah dan tidak boleh dilakukan,” tandasnya.

Mestinya, kata Pariela, partai politik dan kadernya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran politik yang sehat kepada rakyat. Hal itu penting sehingga politisi atau calon politisi yang ikut berproses dalam pemilu tidak berlaku curang dengan memanfaatkan kekuasaanya.

“Jadi memang dibutuhkan opsi kematangan dan kedewasaan berdemokrasi karena kedua nilai ini baru mulai ditumbuhkembangkan. Selama 32 tahun kan orang tidak akrab dengan itu. Namun setelah 20 tahun jalanya reformasi, baru orang mulai mengakrabi nilai-nilai itu,” ujarnya.

Dikatakan, jika terjadi penyimpangan atau gejala-gejala yang sifatnya patologis yakni hal yang sering dijumpai dalam transisi demokrasi, maka harus ditindak tegas. Jika tidak, transisi demokrasi itu tidak akan mengarah pada demokrasi yang diharapkan bersama.

Sementara itu, salah satu Pemuda Maluku, Arkan Toara, mengatakan, keterlibatan ASN dalam kampanye politik merupakan tindakan yang tidak mendidik. Begitu juga dengan Caleg yang bersangkutan.

Seharusnya, seorang caleg yang ingin bertarung dalam perhelatan pileg 2019 harus bekerja secara mandiri. Jika dalam pelaksanaan kampanye melibatkan kelompok tim sukses bukan masalah. Namun jika di dalam tim sukses, dia melibatkan salah satu atau sejumlah ASN, maka tindakan caleg tersebut harus dikenai sanksi.

“Aturan di dalam UU pemilu kan sudah jelas. Jika terbukti, ya dibatalin agar tidak ikut dalam pileg. Baru calon wakil rakyat saja sudah curang, apalagi sudah resmi jadi wakil rakyat,” tegasnya.

TIM PEMENANGAN

Seperti diketahui, Iqbal Payapo mengerahkan salah seorang pejabat di Pemkab SBB terlibat aktif dalam sosialisasi dirinya sebagai Caleg DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan SBB. Di beberapa desa maupun kampung yang disambangi Caleg nomor urut 2 yang diusung partai Hanura ini selalu didampingi Septy Idrus Sese.

Septy merupakan bekas pejabat di Dinas Kesehatan SBB yang kini menduduki jabatan kepala UPSP Pemkab SBB. Dia didaulat sebagai “jenderal lapangan” untuk memuluskan anak Bupati SBB ini meraih kursi DPRD Maluku. Dia yang menggerakan tim relawan memasang baliho maupun spanduk Iqbal Payapo di seluruh penjuru SBB.

Usut punya usut, ternyata Septy bekerja untuk memenangkan Iqbal Payapo atas perintah atasannya, Bupati SBB M. Yasin Payapo. Septy dikenal sebagai orang kepercayaan bupati SBB. Pokja di seluruh SKPD lingkup Pemkab SBB berada dibawah kewenangannya.

Septy terlihat setia mendampingi putra bosnya itu safari politik di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur, pada Januari 2019. Desa-desa yang dikunjunginya saat itu diantaranya Lumalatal, Lumapelu, Walakone, Waraloeng, dan Uwet.

Dalam safari politik, rombongan Iqbal Payapo bergerak dari Piru, Ibu Kota SBB dalam jumlah besar menggunakan kendaraan roda empat. Tim relawan Iqbal tidak lupa mengabadikan gambar pertemuan Iqbal yang didampingi Septy dengan warga saat sosialisasi Caleg.

Peran aktif Septy dalam kampanye politik Iqbal Payapo dikecam Ketua Walang Aspirasi Rakyat Maluku, Christian Sea.

Christian mendesak Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten SBB, tidak tinggal diam terkait keterlibatan Septy dalam politik praktis. “Undang-Undang ASN dengan tegas melarang keterlibatan PNS dalam politik praktis.

Panwas SBB harus melihat ini (bukti-bukti foto Septy ikut sosialisasi) sebagai temuan dan segera mengambil sikap mengusut keterlibatan yang bersangkutan sebagai tim pemenangan salah satu Caleg (Iqbal Payapo),” tegas Christian kepada Kabar Timur, beberapa waktu lalu.

Jika tidak diusut dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Iqbal Payapo dan Septy, Panwas SBB dinilai sengaja membiarkan bahkan diduga melindungi yang bersangkutan. “Jika Panwas tidak merespon temuan itu, dugaan masyarakat bahwa Panwas kongkalikong dengan Iqbal dan Septy benar adanya. Kita tunggu tindakan tegas Panwas SBB terhadap kasus ini,” tegas Christian lagi.

Iqbal Payapo juga melanggar batas waktu kampanye yang ditetapkan KPU yaitu dari pukul 9 pagi sampai 5 sore. “Yang terjadi, ada juga sosialisasi atau pertemuan dengan masyarakat dilakukan hingga malam hari. Jika tidak ada teguran keras maupun sanksi tegas, bisa memperkeruh situasi di tengah-tengah masyarakat,” ingat dia.

Christian mengingatkan masyarakat tidak dibohongi oleh caleg untuk meraih suara dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. Yasin Payapo juga dinilai belum mampu membangun sistem pemerintahan yang baik selama kepemimpinannya. “Sistem pemerintahan di SBB masih carut marut,” kritiknya.

Iqbal Payapo diingatkan tidak menggunakan simbol kepala daerah untuk menekan warga untuk memilihnya. “Ini negara hukum, siapa pun harus patuh dan tunduk pada hukum. Jangan menggunakan cara-cara kotor untuk lolos ke DPRD Maluku. Bupati SBB harus memberikan teladan bagi masyarakat menciptakan demokrasi yang sehat, bersaing yang fair di Pemilu legislatif karena beliau juga mantan anggota DPRD Maluku,” tekan Christian.

Christian kembali mengingatkan masyarakat SBB memilih Caleg yang memiliki kualitas dan berintegritas yang mampu menyuarakan aspirasi konstituen saat terpilih sebagai anggota parlemen Maluku. “Video sambutan Iqbal Payapo saat sosialisasi viral di media sosial. Dari situ kita bisa melihat kapasitas dan kualitas yang bersangkutan. Jadi pilih Caleg yang punya visi dan misi yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat dan daeah SBB saat duduk sebagai wakil rakyat,” kata dia. (MG3)

Penulis:

Baca Juga