Kurang lebih setahun terakhir, roda pemerintahan lokal dinilai timpang dan hanya berjalan “setengah mesin”.

Saat Bupati intens melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, porsi penyelesaian masalah domestik justru menumpuk di meja Wakil Bupati.

Berdasarkan data yang dihimpun LSM Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR), intensitas perjalanan dinas Bupati KKT sepanjang 2025–2026 mencapai lebih dari 15 hari dalam sebulan.

Artinya, durasi kehadiran fisik pimpinan daerah di tanah Tanimbar tak sampai separuh bulan kerja.

“Kami tidak anti Bupati keluar daerah untuk lobi anggaran. Tapi kalau sampai lebih dari dua minggu dalam sebulan di luar, siapa yang pegang komando di rumah sendiri? Jangan sampai Tanimbar ini terkesan seperti rumah tanpa tuan,” tegas Devisi Kebijakan Publik LSM ALTAR Sumitro Fenanlambir dalam rilisnya.

“Yang ke Jakarta dapat tiket dan hotel bintang lima, tapi yang di kampung cuma dapat janji manis. Kapan masyarakat Tanimbar betul-betul jadi prioritas?” ujarnya.

BIROKRASI MEMBEKU

Dia mengatakan, efek dari “kursi kosong” pimpinan puncak ini kini mulai menjalar dan melumpuhkan berbagai sektor pelayanan publik.

“Di tingkat birokrasi, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengaku kebingungan mengambil keputusan strategis karena harus terus-menerus menanti restu pimpinan yang tak berada di tempat,” katanya.

Akibatnya,  lanjut dia, proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersendat dan lambat dilelang, sementara para pelaku UMKM di Saumlaki harus mengurut dada lantaran proses perizinan hingga penyaluran bantuan modal tertahan akibat ketiadaan tanda tangan utama.

“Kondisi tersebut melahirkan ironi di tengah masyarakat Tanimbar,” tandasnya.

Dia memaparkan, bupati kerap terlihat hadir pada momen-momen seremonial seperti pemotongan pita dan foto bersama. Namun begitu kamera mati, Wakil Bupati-lah yang harus pontang-panting memimpin rapat koordinasi, melakukan sidak lapangan, hingga mendengarkan keluhan warga Saumlaki Utara yang kerap diberi jawaban seragam oleh petugas:

“Bupati sedang dinas luar, coba ke Wabup,” katanya. Dia menilai pola pendelegasian yang tidak proporsional ini berbahaya karena memicu gejala dualisme kepemimpinan di dalam tubuh birokrasi.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan jadi standar kerja, bakal lahir dua pusat kekuasaan. Hari ini aturan A, besok berubah B. Birokrasi jadi linglung, dan ujung-ujungnya pelayanan publik yang lumpuh,” jelas Narita.

DESAK GUNAKAN HAK INTERPELASI

Melihat mandeknya roda operasional pemerintahan, LSM ALTAR mendesak DPRD KKT untuk segera bangun dari “tidur panjang” dan berhenti menjadi penonton atau sekadar tukang stempel APBD.

Menurut ALTAR, dewan harus segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk meminta klarifikasi terbuka terkait pembagian tata kerja serta arah kebijakan daerah dalam enam bulan ke depan.

Selain memanggil pimpinan daerah, DPRD KKT juga dituntut melakukan audit transparansi atas efektivitas anggaran perjalanan dinas luar daerah yang dinilai menguras APBD tanpa dampak yang sepadan.

Dewan diminta menjamin standar pelayanan publik masyarakat tidak terganggu, serta berani mengambil langkah tegas dengan menggunakan hak interpelasi apabila evaluasi kinerja kepala daerah tidak membuahkan perbaikan nyata.

“DPRD jangan cuma duduk manis dan tidur panjang. Fungsi pengawasan itu amanah rakyat! Kalau dewan cuma diam melihat kondisi ini, mereka ikut bertanggung jawab atas terlantarnya Tanimbar,” cetusnya.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan kehadiran fisik, kecepatan mengeksekusi keputusan, dan tanggung jawab yang penuh di lapangan.

“Pemerintahan itu bukan tim sepak bola, di mana kepala daerah cuma masuk di menit akhir babak kedua sekadar untuk selebrasi. Pemimpin itu butuh hadir di tengah warga!” pungkas Narita mendesak.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Saumlaki dan sekitarnya masih menunggu respons resmi dari pihak Pemkab maupun DPRD KKT terkait kritikan tajam tersebut. (KT)

Langkah tegas ini diambil di tengah tantangan kondisi infrastruktur Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang hingga kini belum sepenuhnya tertutup.

Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Ridwan Mandaliko, menjelaskan bahwa pemeriksaan barang bawaan penumpang di lapangan masih kerap menemui kendala.

Masih tersedianya sejumlah celah atau akses di pelabuhan memungkinkan barang-barang tanpa dokumen resmi menyusup masuk ke dalam kapal tanpa melalui jalur pemeriksaan resmi.

“Dengan kondisi infrastruktur pelabuhan saat ini, masih ada beberapa celah yang memungkinkan barang masuk dari berbagai sisi. Bahkan, terkadang awak kapal tidak mengetahui dari mana barang tersebut masuk karena sudah berada di atas kapal,” kata Ridwan di Ambon, Rabu, 22 July 2026.

Untuk meminimalkan potensi penyelundupan tersebut, Pelni memperketat sistem pengamanan internal yang dikomandoi langsung oleh perwira kapal dan Anak Buah Kapal (ABK). Pengawasan ini semakin diperkuat dengan melibatkan personel TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Ridwan menegaskan, skema pemeriksaan tidak hanya difokuskan sebelum kapal berangkat, tetapi juga diterapkan secara ketat saat kapal tiba di pelabuhan tujuan.

Dengan begitu, barang terlarang yang sempat meloloskan diri dari pengawasan awal tetap akan terdeteksi di titik akhir.

“Kalau saat naik ke kapal belum terdeteksi, maka saat tiba di pelabuhan tujuan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, KSOP, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta instansi karantina untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Menurut Ridwan, penyisiran rutin yang dilakukan bersama instansi gabungan—baik sebelum penumpang naik maupun setelah kapal bersandar—telah beberapa kali membuahkan hasil di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Dalam sejumlah operasi, petugas sering menemukan barang-barang ilegal yang sengaja ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya karena takut tertangkap, mulai dari satwa liar yang dilindungi hingga minuman keras ilegal.

Jika ditemukan pelanggaran, Pelni memastikan seluruh proses penindakan hukum akan diserahkan sepenuhnya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Ridwan pun tak henti-hentinya mengimbau seluruh awak kapal maupun para pengguna jasa pelabuhan agar selalu mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

REKAM JEJAK PENINDAKAN

Berdasarkan data resmi sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, sinergi petugas gabungan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tercatat sukses menggagalkan berbagai aksi penyelundupan satwa liar dilindungi serta menyita ratusan liter minuman keras tradisional ilegal.

Rentetan penindakan ini dimulai pada Mei 2026 saat petugas mengamankan 2 ekor Kakatua Jambul Kuning, 1 ekor Nuri Ambon, 2 ekor Perkici, 1 tanduk rusa, serta 5 bilah parang.

Berlanjut Juni 2026 dengan penyitaan 15 ekor satwa dilindungi tanpa dokumen resmi (terdiri atas 1 ekor Kakatua Koki, 2 ekor Nuri Bayan, 1 ekor Nuri Kepala Hitam, 10 ekor Cucak Emas Papua, dan 1 ekor Jagal Papua).

Selanjutnya, hingga akhirnya pada Juli 2026 anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Ambon berhasil menyita 130 liter minuman keras tradisional jenis Sopi dalam razia Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Menutup keterangannya, Ridwan menegaskan Pelni akan terus meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Langkah ini berkomitmen memastikan seluruh armada kapal Pelni yang beroperasi bebas dari praktik penyelundupan satwa dilindungi dan barang terlarang, sekaligus demi mendukung keselamatan pelayaran serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. (AN/KT)

Melalui sinergi erat antara Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dan PW Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Maluku, langkah pencegahan stunting ditingkatkan menjadi aksi nyata yang menyasar langsung meja makan keluarga berisiko.

Langkah strategis ini dimatangkan dalam pertemuan antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Edi Setiawan, dengan Ketua PW Muslimat NU Maluku, Uri L Daeng Malimpo, di Ambon, Selasa.

Selama ini, upaya intervensi stunting masih didominasi oleh kegiatan edukasi. Namun, BKKBN Maluku menilai bahwa edukasi harus diimbangi dengan pemenuhan gizi langsung dan pemulihan ekonomi keluarga.

Untuk memastikan bantuan tidak salah alamat, BKKBN menyiagakan data Keluarga Berisiko Stunting yang dihimpun secara presisi dari rumah ke rumah. Data ini nantinya menjadi peta navigasi bagi Gerakan Ibu Asuh milik Muslimat NU.

“Kami memiliki data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini bisa dimanfaatkan agar intervensi lebih tepat sasaran. Harapan kami, Gerakan Ibu Asuh tidak hanya berfokus pada edukasi, tetapi hadir melalui pemenuhan gizi, pemberdayaan keluarga, serta kolaborasi lintas mitra,” tegas Edi Setiawan.

Inisiatif Muslimat NU ini juga selaras dengan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), salah satu agenda prioritas dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.

Gerakan Ibu Asuh yang digagas Muslimat NU sebetulnya bukanlah hal baru. Sejak 2023, para anggota Muslimat NU telah menyisihkan rezeki pribadi untuk menyokong tumbuh kembang anak-anak di Maluku.

Setiap bulan, pengurus dan anggota turun langsung menyapa keluarga sasaran. Tak sekadar memberikan penyuluhan pola asuh, mereka membawa paket nutrisi seperti telur dan susu yang dibeli dari hasil patungan mandiri.

“Program Ibu Asuh sudah kami jalankan sejak 2023. Setiap bulan kami turun mendampingi keluarga berisiko stunting, membawa bantuan makanan bergizi dari swadaya anggota. Melalui kolaborasi dengan BKKBN, kami berharap manfaatnya bisa menjangkau lebih banyak keluarga di Maluku,” tutur Uri L Daeng Malimpo.

Sebagai bentuk dukungan penuh, BKKBN Maluku akan memfasilitasi gerakan ini dengan penyediaan data sasaran, pendampingan program, hingga pencatatan resmi.

Integrasi data ini penting agar setiap bantuan yang disalurkan Muslimat NU tercatat sebagai bagian dari pencapaian nasional Program Genting.

Edi Setiawan mengapresiasi konsistensi Muslimat NU dan optimistis model kolaborasi ini dapat menjadi benchmark (contoh praktik baik) bagi daerah lain di Indonesia.

Sinergi antara pendekatan data pemerintah dan ketulusan gerakan berbasis komunitas keagamaan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan ke seluruh kabupaten/kota di Maluku—melahirkan generasi Maluku yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. (AN/KT)

Pasca-groundbreaking resmi pada 16 Juli 2026 lalu, proyek strategis nasional bernilai fantastis—mencapai 21 miliar dolar AS (sekitar Rp342 triliun)—ini resmi bergulir.

Namun, pertanyaan besarnya: apakah masyarakat lokal akan menikmati manisnya proyek raksasa ini?

Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) menegaskan komitmennya bahwa warga Maluku, khususnya dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, harus jadi pemain utama, bukan sekadar penonton di rumah sendiri.

Kepala Disnakertrans Maluku, M. Rizal Latuconsina, menegaskan Pemprov berkomitmen penuh menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar industri migas agar warga lokal betul-betul menjadi penerima manfaat utama.

Langkah Pemprov Maluku ini sejalan dengan janji Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bersama operator proyek, INPEX, pemerintah telah sepakat menyegel kebijakan keutamaan rekrutmen bagi masyarakat lokal.

Bahkan, sebagian putra-putri Tanimbar dan Maluku Barat Daya sudah mulai digembleng di Akademi Minyak dan Gas (Akamigas) Cepu. Namun, jujur saja, jalan menuju sana tak sepenuhnya mulus.

Rizal tak menampik adanya tantangan besar berupa kesenjangan kompetensi. Industri migas lepas pantai punya standar keselamatan dan teknis yang sangat ketat—mulai dari sertifikasi pengelasan level internasional, keselamatan kerja (offshore safety), hingga kemampuan bahasa Inggris teknis.

Guna melompati benteng tinggi tersebut, Disnakertrans Maluku menyusun peta jalan strategi yang matang.

Mereka bergerak cepat berkoordinasi dengan operator Blok Masela untuk memetakan kebutuhan posisi dalam satu hingga tiga tahun ke depan.

Pelatihan vokasi pun langsung disesuaikan dengan standar industri global seperti SKK Migas, OPITO, hingga sertifikasi BNSP.

Tak cuma berhenti di ruang kelas, para tenaga kerja lokal juga bakal diterjunkan dalam program magang bersertifikat selama 6 hingga 12 bulan di fasilitas proyek. Menariknya, Pemprov juga menerapkan mekanisme shadowing, di mana pekerja lokal akan mendampingi langsung para tenaga ahli asing sejak fase konstruksi.

Lewat sistem tandem ini, proses alih teknologi dan ilmu pengetahuan bisa berlangsung terukur, bukan sekadar formalitas.

Di saat yang sama, regulasi daerah (Perda) tengah digodok untuk mengunci porsi tenaga kerja lokal pada posisi non-keahlian, sekaligus memperketat pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA).

TARGET AMBISIUS PEMPROV

Lewat strategi agresif ini, Pemprov Maluku mematok target yang cukup berani. Pada fase awal konstruksi, mereka mengincar minimal 60 persen posisi staf dan operator tingkat menengah diisi oleh pekerja lokal.

Selain itu, sebanyak 2.000 tenaga kerja ditargetkan mengantongi sertifikasi kompetensi di bidang migas. Pemprov juga mewajibkan seluruh TKA memiliki pendamping lokal demi alih teknologi yang maksimal, sembari memastikan iklim kerja tetap kondusif tanpa konflik sepanjang proyek berjalan.

Bukan tanpa alasan persiapannya dibuat seserius ini. Proyek Blok Masela dirancang menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun, 35.000 barel kondensat per hari, hingga 150 juta kaki kubik gas per hari, lengkap dengan suntikan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) senilai 1 miliar dolar AS.

Dengan potensi ekonomi sebesar ini, kesiapan SDM lokal adalah kunci. Maluku tak hanya bersiap membuka pintu bagi investasi, tapi juga memastikan anak-anak daerahnya siap memimpin di tanah mereka sendiri. (AN/KT)

Bagi industri pelayaran nasional, proyek strategis ini adalah magnet ekonomi baru yang siap mengubah peta konektivitas laut di kawasan selatan Maluku.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Ambon mengonfirmasi mereka tengah bersiap menangkap peluang emas tersebut.

Pengembangan Blok Masela diproyeksikan bakal memicu lonjakan mobilitas penumpang, arus tenaga kerja, hingga lalu lintas distribusi logistik pendukung industri.

Meski demikian, sebagai operator pelayaran negara, Pelni memilih bersikap taktis dan terukur.

Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Ridwan Mandaliko, menjelaskan konektivitas laut menuju Saumlaki—yang menjadi pintu gerbang darat menuju kawasan pengembangan Blok Masela—sebenarnya sudah terakomodasi dengan baik.

Saat ini, rute tersebut rutin dilayani oleh tiga armada andalan Pelni: KM Pangrango, KM Leuser, dan KM Sangiang.

“Konektivitas ke Saumlaki sudah tersedia dan kami masih sangat mampu memfasilitasi kebutuhan angkutan ke wilayah tersebut untuk saat ini,” kata Ridwan di Ambon.

Mengingat proyek hulu migas raksasa ini masih berada pada tahap awal pengembangan (early stage), manajemen pusat Pelni belum menerbitkan instruksi khusus untuk menambah kapal atau membuka rute baru yang spesifik mendedikasikan diri untuk Blok Masela.

“Segala pergerakan armada masih mengikuti pola rute nasional yang telah berjalan,” kata dia.

Sikap hati-hati Pelni sangat beralasan. Penambahan armada atau perubahan rute pelayaran bukanlah perkara mudah yang bisa diputuskan dalam semalam.

“Ada kalkulasi bisnis dan koordinasi regulasi yang matang di belakangnya,” tandasnya.

Namun, Ridwan menegaskan mata Pelni terus mengawasi denyut nadi aktivitas di lapangan. Begitu ada sinyal lonjakan permintaan, mereka tidak akan ragu untuk segera mengevaluasi rute.

“Kalau nanti mobilisasi penumpang maupun barang memang meningkat, kami segera sampaikan evaluasi ke manajemen pusat. Langkah selanjutnya adalah kajian bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk opsi menambah kapal atau meningkatkan frekuensi pelayaran,” jelasnya.

ANGKA FANTASTIS

Wajar jika Pelni bersiap siaga. Blok Masela yang terletak sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena ini menyimpan cadangan gas raksasa sebesar 18,54 triliun kaki kubik.

Dengan target produksi perdana pada tahun 2029, proyek senilai 20,94 miliar dolar AS ini diperkirakan akan menyedot lebih dari 12.600 tenaga kerja selama fase konstruksi hingga operasional berjalan.

Pergerakan ribuan manusia dan berton-ton logistik inilah yang nantinya akan menjadi bahan bakar utama bagi Pelni untuk melakukan ekspansi layanan.

Pada akhirnya, komitmen Pelni Ambon sudah bulat: memastikan laut Maluku tetap terkoneksi dengan andal, siap mengawal salah satu proyek migas terbesar di Indonesia ini bertransformasi dari sekadar potensi menjadi roda penggerak ekonomi yang nyata. (AN/KT)

Setelah menanti selama 28 tahun dalam ketidakpastian, megaproyek gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Abadi Blok Masela dimulai.

Megaproyek bernilai Rp342 triliun atau setara 21 miliar dolar AS akhirnya resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis, 16 July 2026.

Meskipun proyek raksasa ini resmi dimulai, ada satu momen emosional yang mencuri perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan acara ini secara virtual dari Jakarta.

Dia menyampaikan permohonan maaf mendalam karena terhalang agenda negara yang tidak bisa ditinggalkan di ibu kota.

Sebagai gantinya, Presiden secara terbuka menyatakan dirinya “berutang” kepada masyarakat Maluku dan berjanji akan segera melunasinya secara langsung.

“Saya minta maaf, tadinya saya ingin hadir langsung. Tapi, karena ada berbagai acara yang tidak bisa ditinggalkan di pusat, terpaksa saya hadir melalui video conference ini,” ujar Presiden Prabowo.

“Tentunya ini merupakan utang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insyaallah saya akan melunasi utang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi,” kata Prabowo.

Di lokasi acara, prosesi fisik groundbreaking dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Bahlil memberikan apresiasi tinggi kepada komitmen Presiden Prabowo yang berhasil mengeksekusi proyek yang sempat “tidur” selama hampir tiga dekade ini.

Bahlil optimis setelah semua kajian tuntas, proyek yang dioperasikan oleh INPEX Masela Ltd di Laut Arafura ini akan segera melompat ke tahap konstruksi penuh pada tahun 2027 mendatang.

Proyeksi dampak ekonomi dari megaproyek ini pun sangat masif.

Bahlil memaparkan investasi fantastis senilai Rp342 triliun tersebut sudah mencakup dana tambahan sebesar 1 miliar dolar AS khusus untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan Carbon Capture and Storage (CCS) guna menekan emisi karbon.

Selama masa konstruksi nanti, proyek ini ditargetkan mampu menyerap hingga 12.000 tenaga kerja, sebuah angin segar bagi pembukaan lapangan kerja di wilayah Maluku.

Dari sisi kapasitas, Blok Masela dirancang untuk memproduksi LNG dalam skala raksasa sebesar 9,5 juta ton per tahun, kondensat sekitar 35 ribu barel per hari, serta pasokan gas pipa yang mencapai 150 juta kaki kubik per hari.

Meskipun memiliki daya tarik ekspor yang tinggi, pemerintah mengambil kebijakan tegas untuk mengutamakan ketahanan energi dalam negeri.

Bahlil menegaskan bahwa minimal 60 persen dari total produksi gas Blok Masela wajib dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik nasional, sementara porsi ekspor dibatasi maksimal hanya 40 persen saja.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyambut momentum bersejarah ini dengan rasa optimisme tinggi.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk memberikan dukungan dan doa terbaik agar proyek ini berjalan lancar.

Menurutnya, langkah ini akan menjadi tonggak sejarah yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku secara signifikan.

Dengan dimulainya peletakan batu pertama ini, Blok Masela kini bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas, melainkan bukti nyata komitmen pemerataan pembangunan dari Indonesia bagian timur. (AN/DTC/KT)

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Maluku kini menjadi sorotan tajam setelah mencuatnya dugaan skandal “atur pemenang” dan praktik setoran awal yang melibatkan kontraktor-kontraktor kelas “kakap.”

Aliansi Pro Pembangunan (AP2) Provinsi Maluku secara lantang mendesak agar lembaga penyeleksi proyek tersebut dibersihkan dari mentalitas korup dan tidak menjadi sarang subur bagi tumbuhnya praktik suap menyuap.

Pendiri AP2 Maluku, Firman Jaya SH MH, mengungkapkan pihaknya telah mengantongi informasi awal mengenai adanya dugaan “mafia tender” yang melibatkan oknum internal dan makelar proyek.

Tidak tanggung-tanggung, tarif untuk mengamankan proyek bernilai fantastis disinyalir menyentuh angka 2 hingga 3 persen dari nilai pagu proyek sebagai “setoran awal.”

“Informasi ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan pelaku jasa konstruksi. Ada pihak yang bermain sebagai perantara untuk memastikan kontraktor tertentu—biasanya pemain besar—yang keluar sebagai pemenang,” ungkap Firman kepada media, Rabu, 15 July 2026.

Praktik kotor ini disinyalir menjadi alasan utama mengapa proyek-proyek bernilai raksasa di Maluku selalu jatuh ke tangan kelompok yang itu-itu saja, sementara kontraktor lokal dipaksa kalah sebelum bertanding.

Dampak dari dugaan kongkalikong ini dirasakan langsung oleh para pengusaha jasa konstruksi lokal.

AP2 mengaku kebanjiran keluhan dari para kontraktor daerah yang mengaku sistem seleksi di BP2JK Maluku diduga kuat telah “dikondisikan” sejak awal untuk memihak modal besar.

“Kontraktor lokal kita sulit bersaing bukan karena tidak mampu secara teknis, tapi karena sistemnya diduga sudah ‘dikunci’ oleh kepentingan tertentu,” cecar Firman.

Menurutnya, jika BP2JK dibiarkan menjadi alat kelompok tertentu, maka mutu pembangunan di Maluku akan hancur.

Kontraktor yang menang karena menyuap dipastikan akan menyunat kualitas pekerjaan demi mengembalikan modal “pelicin” yang telah mereka bayar di muka.

Firman menegaskan, isu miring seperti ini bukan pertama kalinya menghantam BP2JK Maluku. Sejarah kelam masa lalu seharusnya menjadi alarm keras bagi kepala balai dan jajarannya untuk menjaga integritas.

Saat ini, AP2 Provinsi Maluku tengah melakukan investigasi mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti konkret terkait aliran dana maupun dokumen kejanggalan tender.

“Kami sedang mendalami dan melakukan investigasi. Jika bukti-bukti permulaan ini sudah kuat dan mengerucut pada nama-nama aktor intelektualnya, kami tidak segan-segan menyeret temuan ini ke aparat penegak hukum (KPK/Kejaksaan),” tegas Firman.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BP2JK Provinsi Maluku belum memberikan respons atau klarifikasi resmi terkait tudingan miring yang dialamatkan kepada lembaga mereka.

Publik Maluku kini menunggu, beranikah BP2JK membuka diri dan membuktikan bahwa proses tender di sana bersih tanpa “arisan proyek”? (KT)

Melalui Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Maluku, Ir. Toce Leuwol, ST., MT, pihak balai memberikan klarifikasi tegas sekaligus meluruskan persepsi publik mengenai jalannya proyek Preservasi Jalan SP. Lintas Seram–Wailoping.

Rilis yangditerima kabartimurnews.com, Rabu, kemarin, Toce memastikan proyek bernilai strategis ini sama sekali tidak mandek, melainkan terus berjalan sesuai dengan timeline yang telah disepakati.

Proyek sepanjang 4,42 kilometer yang dibiayai oleh APBN ini dikerjakan dengan skema Multi Years Contract (MYC) alias kontrak tahun jamak, dengan target rampung pada Oktober 2026.

Menurut Toce, saat ini tahapan di lapangan justru sudah memasuki fase krusial, yakni pengaspalan Overlay Hot Rolled Sheet–Wearing Course (HRS-WC) atau lapis aus aspal.

“Pekerjaan Preservasi Jalan SP. Lintas Seram–Wailoping masih berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Saat ini progresnya telah memasuki pekerjaan pengaspalan dan kami terus memastikan seluruh pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis serta target waktu yang telah direncanakan,” ujar Toce Leuwol meluruskan kondisi riil di lapangan.

Jalur ini bukan sekadar jalan penghubung biasa. Bagi masyarakat Seram Utara Timur (Seti), jalan ini adalah urat nadi perekonomian yang menghubungkan kawasan transmigrasi Kobisonta—salah satu lumbung pangan beras utama di Maluku—ke jalur Lintas Seram.

Toce menekankan proyek yang lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 ini mengemban misi besar untuk memangkas biaya logistik petani.

“Ruas ini memiliki peran strategis karena menjadi akses utama masyarakat menuju kawasan pertanian dan sentra produksi pangan. Dengan kondisi jalan yang semakin baik, distribusi hasil pertanian akan lebih lancar dan biaya transportasi dapat ditekan,” jelasnya.

Menjawab kekhawatiran publik mengenai kualitas aspal dan pengerjaan, Toce menjamin setiap jengkal proses konstruksi berada di bawah pengawasan ketat.

BPJN Maluku tidak main-main soal mutu, di mana konsultan supervisi dilibatkan penuh secara harian untuk memastikan semuanya patuh pada dokumen kontrak.

“Setiap item pekerjaan memiliki tahapan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan di lapangan diawasi secara ketat oleh tim pengawas agar mutu pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak dan hasilnya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegas Toce.

Lebih lanjut, Toce juga melayangkan ajakan kepada masyarakat dan media agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak. Karena statusnya yang merupakan proyek multi-years hingga akhir tahun depan, maka dinamika visual di lapangan pada fase tertentu tidak bisa dijadikan indikator bahwa proyek tersebut bermasalah atau dihentikan.

“Kami butuh perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan proyek ini. Dan kondisi faktual di lapangan sampai saat ini pekerjaan masih berlangsung hingga masa kontrak berakhir pada Oktober 2026,” ungkap Toce secara terbuka.

Di akhir penjelasannya, Toce kembali menegaskan komitmen BPJN Maluku untuk bersikap transparan dan akuntabel terhadap uang negara yang digunakan, sekaligus memastikan bahwa infrastruktur ini akan selesai tepat waktu demi mendongkrak ekonomi Pulau Seram.

“Komitmen kami adalah menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai ketentuan kontrak sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Kami juga terbuka terhadap pengawasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang akuntabel dan berkualitas,” pungkas Toce. (KT)

“Peletakan batu pertama PSN Blok Masela bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi menjadi momentum strategis yang akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Karena itu kami memastikan seluruh aspek pengamanan kunjungan Presiden telah siap dan setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini,” kata Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto di Ambon, Selasa.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku meninjau langsung lokasi proyek di Site Shelter PT INPEX Masela Ltd., Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Selasa.

Peninjauan dilakukan sebagai tahap akhir memastikan kesiapan pengamanan VVIP, sarana pendukung, serta koordinasi lintas instansi menjelang kunjungan Presiden.

Kapolda mengatakan, pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh hasil rapat koordinasi lintas sektoral telah diterapkan sehingga pelaksanaan groundbreaking (peletakan batu pertama) dapat berlangsung aman dan lancar.

Menurut dia, Polda Maluku telah menerapkan sistem pengamanan berlapis yang didukung deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, serta penguatan koordinasi dengan TNI, Paspampres, pemerintah daerah, SKK Migas, dan PT INPEX Masela Ltd.

Seluruh personel yang terlibat, kata dia, juga telah diberi arahan untuk melaksanakan tugas secara profesional, responsif, dan humanis sesuai standar pengamanan VVIP.

“Keamanan merupakan fondasi utama investasi. Ketika situasi kamtibmas terjaga, pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, kepercayaan investor semakin kuat, lapangan kerja terbuka, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Forkopimda mengecek kesiapan area utama groundbreaking, panggung VVIP, jalur kedatangan dan kepulangan Presiden, fasilitas kesehatan, pusat media, jalur evakuasi, area parkir, hingga pengamanan objek vital yang menjadi bagian dari sistem pengamanan terpadu.

Rombongan juga mengevaluasi kesiapan akses menuju lokasi, sistem komunikasi, layanan kesehatan, serta sarana pendukung lainnya.

Hasil evaluasi di lapangan akan menjadi dasar penyempurnaan persiapan menjelang kedatangan Presiden.

Proyek PSN Blok Masela merupakan salah satu proyek pengembangan gas bumi nasional yang diproyeksikan memperkuat ketahanan energi, mendorong investasi, serta memberikan dampak ekonomi bagi Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia.

 Pemerintah menjadwalkan pelaksanaan groundbreaking proyek tersebut pada 16 Juli 2026 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (AN/KT)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sukses memfasilitasi tuntasnya pembayaran lahan seluas 5,5 hektare di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan.

Selesainya pembayaran ini menjadi “lampu hijau” yang paling dinanti. Di satu sisi, langkah ini menandai kesiapan total area yang akan digunakan untuk prosesi groundbreaking (peletakan batu pertama) Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Di sisi lain, proses ini menjadi contoh manis pembebasan lahan yang berjalan adem, transparan, dan tanpa riak konflik.

Sebanyak 23 keluarga pemilik lahan di Desa Lermatang kini bisa bernapas lega.

Hak atas tanah mereka resmi direalisasikan oleh PT INPEX Masela melalui mekanisme transfer langsung ke rekening masing-masing penerima.

Sistem ini sengaja dipilih guna menutup rapat celah pungutan liar atau potongan birokrasi, sehingga hak warga diterima utuh.

Bukti kuitansi pembayaran diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkossu, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Tanimbar.

Prosesi ini disaksikan langsung oleh Satgas PDSK Provinsi Maluku dan manajemen INPEX Masela Cabang Saumlaki.

“Pemkab Kepulauan Tanimbar bersama Pemprov Maluku dan PT INPEX Masela terus berupaya memastikan seluruh tahapan penyelesaian lahan berjalan baik, transparan, dan mengedepankan hak-hak masyarakat,” ujar Brampi, Rabu, 8  July 2026.

Brampi menegaskan, tuntasnya koordinasi intensif ini secara otomatis membuat lahan seluas 5,5 hektare tersebut siap 100 persen untuk digunakan pada tahapan groundbreaking.

Dukungan tulus dari 23 keluarga di Desa Lermatang ini diakui pemerintah sebagai modal sosial yang sangat mahal.

Di tengah sensitifnya isu lahan adat di Maluku, keikhlasan warga menjadi bahan bakar utama agar investasi strategis nasional ini tidak tersendat.

Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada 23 keluarga pemilik lahan yang telah mendukung pembangunan proyek nasional ini.

“Dukungan masyarakat menjadi modal penting agar investasi strategis dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi daerah,” tambah Brampi.

Sebagai informasi, Blok Masela merupakan salah satu proyek migas paling ambisius di Indonesia yang dikembangkan di Lapangan Abadi, Laut Arafura—sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena. Lapangan raksasa ini menyimpan estimasi cadangan gas fantastis sebesar 6,97 triliun kaki kubik (TCF).

Dengan skema kontrak yang berlaku hingga tahun 2055, megaproyek ini diproyeksikan mampu memproduksi 9,5 juta metrik ton LNG per tahun, 150 juta kaki kubik standar gas per hari (MMSCFD), serta 35.000 barel kondensat per hari.

Tidak hanya menyuplai energi nasional, masa konstruksi Blok Masela juga diproyeksikan bakal membuka lapangan kerja baru bagi 10.000 tenaga kerja.

Lewat pembayaran lahan yang bersih dan transparan ini, karpet merah menuju kemandirian energi nasional dari beranda depan Nusantara resmi terbentang. (AN/KT)