Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan pertanyaan mengenai kapan sosok penggantinya akan dipilih dan dilantik.

Wapres RI periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka menyebut, keberanian melepaskan jabatan demi kepentingan negara yang lebih besar merupakan bagian dari kedewasaan dalam bernegara.

Gibran menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis, 12 November 2026, setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI.

Dia menjelaskan, seorang pemimpin pada akhirnya harus mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi.

Atas dasar itulah, Gibran memilih untuk tidak mempertahankan mati-matian posisi yang didudukinya.

“Namun, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar jabatan, posisi, atau pembuktian diri. Ada masa di mana seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingannya sendiri,” kata Gibran.

Menurut dia, mempertahankan jabatan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Ada keputusan yang justru menuntut keberanian untuk melepaskan posisi yang sedang diemban.

“Karena kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi, tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” ujar Gibran.

Dia mengungkapkan, keputusan berhenti dari jabatan RI 2 setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Gibran menyebut, langkah tersebut diambil dengan penuh kesadaran serta kecintaan kepada rakyat Indonesia.

Wapres Gibran menutup pernyataan pengunduran dirinya dengan pesan emosional kepada masyarakat Indonesia. Dia menyebut, keputusan berhenti dari jabatan Wakil Presiden menjadi akhir dari satu bab perjalanan hidupnya, tetapi bukan akhir kecintaannya kepada Tanah Air.

“Sampai di sini saya ingin menutup satu bab perjalanan ini dengan rasa syukur. Hari ini mungkin satu bab dalam perjalanan saya akan berakhir, tetapi kecintaan saya kepada Indonesia tidak akan pernah berakhir,” kata Gibran.

Wali kota Solo periode 2020-2023 itu memastikan, tetap memiliki komitmen untuk bersama masyarakat Indonesia dalam berbagai kondisi. “Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia apapun kondisinya,” ucap Gibran.

Selain itu, Gibran menyampaikan, terima kasih atas segala dukungan, kritik, doa, dan pelajaran yang diterimanya selama menjalankan amanah sebagai Wapres. Dia kemudian menutup pernyataannya dengan menyebut nama lengkapnya dan menyampaikan salam perpisahan.

“Saya Gibran Rakabuming Raka terima kasih untuk setiap dukungan, setiap kritik, setiap doa, dan setiap pelajaran. Terima kasih Indonesia dan sampai jumpa lagi,” katanya mengakhiri.

Proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Presiden, melainkan harus melalui mekanisme pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses tersebut diawali dengan surat pemberitahuan dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima pengunduran diri wakil presiden.

Presiden kemudian diminta mengajukan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya. Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu di antara kedua calon tersebut.

Setelah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, calon yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik oleh MPR sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai derasnya arus pemakzulan di parlemen dan langkah mundur Gibran membuat pergantian kursi wapres menjadi keniscayaan yang harus disiapkan dengan cermat.

Baginya, di tengah ketidakpastian sosial, ekonomi, politik, dan geopolitik saat ini, Indonesia tidak sekadar membutuhkan wakil presiden yang cakap membantu presiden mengurai masalah rumit, melainkan juga figur berkaliber dengan legitimasi sosial yang kokoh.

“Problemnya mencarinya tidak mudah. Jika dari parpol biasanya dari parpol yang memiliki suara terbanyak kedua atau ketiga,” ujar Ubedilah.

Bila merujuk studi yang dilakukan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Saiful Mujani Research Center (SMRC) bertajuk Kepemimpinan Nasional Demokratik-Transformatif: Studi Evaluasi Opinion Leader pada Oktober 2026, terdapat beberapa nama dengan penilaian tertinggi.

Survei ini melibatkan 200 responden dari kalangan terdidik, akademisi, serta jurnalis senior.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD berada di urutan teratas dengan skor 7.6, disusul Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan. Sedangkan, Gibran mendapat poin 4,4 dan Kaesang Pangarep 4,0.

Adapun tercatat beberapa tokoh politik lain ikut dinilai seperti Ganjar Pranowo (6,8), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (6,5), Megawati Soekarnoputri (6,4), Yusril Ihza Mahendra (6,0), Surya Paloh (5,7), Muhaimin Iskandar (5,4), dan Puan Maharani (5,1).

Menurut Ubedilah, sosok ideal tersebut bisa diambil dari kalangan non-partai politik guna meredam friksi elite, atau jika berasal dari partai politik, lazimnya diambil dari partai peraih suara terbanyak kedua atau ketiga di parlemen.

Bahkan, ia menyebut Prabowo bisa saja memilih menjalankan pemerintahan sendirian tanpa wakil presiden hingga pemilu mendatang apabila tidak menemukan figur yang benar-benar tepat.

“Soal kekhawatiran ‘matahari kembar’ saya kira itu berlebihan karena justru yang menentukan adalah Presiden sendiri yang akan mencalonkan pengganti wapresnya di hadapan majelis MPR. Jadi tergantung kemampuan Presiden siapa yang akan dicalonkan untuk mencari pengganti wapres. Tentu dengan pertimbangan yang cermat,” tambah Ubedilah.

Ubedilah merumuskan kriteria wapres ideal pendamping Prabowo sebagai kombinasi karakter dan kapasitas dari tiga mantan wapres terdahulu, yaitu kecerdasan teknokratis-intelektual ala B.J. Habibie, kepiawaian mengelola stabilitas ekonomi secara profesional ala Boediono, serta ketokohan sosial-keagamaan yang menyejukkan ala Ma’ruf Amin.

“Pertanyaannya, adakah yang memenuhi tipologi seperti tiga orang itu yang melekat pada tubuh politik satu orang? Ini yang susah,” kata Ubedilah.

Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menekankan sosok paling dibutuhkan Prabowo saat ini adalah figur profesional dan teknokrat yang piawai membenahi persoalan ekonomi.

Kebutuhan ini mendesak mengingat berbagai survei kredibel menyoroti belum stabilnya harga kebutuhan pokok, sulitnya penciptaan lapangan kerja, tantangan pemberantasan korupsi di sektor hukum, hingga persoalan kontemporer seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Ini semua butuh profesional, teknokrat, dan utamanya kalau memang ada figur ekonomi yang pas mengatasi itu akan lebih baik. Tapi kalau memang tidak ada, figur-figur lain juga patut dipertimbangkan di internal koalisi pemerintahan,” ujar Agung.(TIR)

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar yang melayangkan somasi terbuka terhadap Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.

Dukungan ini menegaskan soliditas struktural Partai Golkar dari pusat hingga daerah dalam melindungi kehormatan organisasi serta marwah kepemimpinan partai dari berbagai tudingan yang dinilai tidak berdasar.

Bagi Golkar Maluku, kebebasan berpendapat di ruang publik harus tetap berjalan di atas rel tanggung jawab, bukan ditegakkan di atas asumsi liar tanpa bukti.

“Setiap tudingan yang disampaikan ke publik harus memiliki dasar fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami di daerah berdiri satu barisan dengan DPP untuk menjaga marwah partai dan kepemimpinan Ketua Umum,” ujar Umar Lessy menanggapi polemik tersebut.

Langkah hukum berupa somasi terbuka ini sebelumnya diumumkan secara resmi oleh Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

  Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Koordinator Tim Hukum Muhamad Sattu Pali bersama Juru Bicara Derek Loupatty, berdasarkan kuasa langsung dari Bahlil Lahadalia.

Sorotan utama Bakumham tertuju pada konten video di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV bertajuk “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?”.

Dalam video tersebut, terdapat rangkaian pernyataan yang dinilai secara sengaja mengarahkan tudingan serius kepada Bahlil Lahadalia, mulai dari dugaan keterlibatan dalam pertemuan menjelang penangkapan sejumlah jenderal hingga isu kriminalisasi dalam perebutan kursi Ketua Umum Golkar.

Jubir Tim Hukum Bakumham DPP Golkar, Derek Loupatty, menegaskan narasi tersebut bukan sekadar menyerang pribadi Bahlil, melainkan isu sensitif yang berbahaya bagi stabilitas politik nasional serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tegas Derek sambil membacakan Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026.

Atas dasar potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE (Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat 1) dan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP, Bakumham DPP Partai Golkar memberikan tenggat waktu yang ketat kepada para pihak terkait.

Dalam kurun waktu paling lambat 3×24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra dituntut untuk segera mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum Partai Golkar beserta seluruh kader dan simpatisan melalui berbagai media, serta menurunkan (take down) dan menghentikan segala bentuk penyebaran konten video terkait dari platform media sosial demi menghindari langkah hukum formal.

Meski menyiapkan langkah hukum lanjutan ke ranah pidana, Bakumham menegaskan somasi terbuka ini dikedepankan sebagai bentuk itikad baik  untuk menyelesaikan persoalan secara patut sebelum proses peradilan ditempuh.

Bagi Golkar Maluku, tegaskan Umar Lessy, perang terhadap informasi sesat yang mencederai integritas institusi politik adalah ujian penting dalam merawat ruang publik agar tetap sehat, objektif, dan berpijak pada kebenaran objektif, pungkasnya. (KT)

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath di Ambon, Selasa, mengatakan semangat perjuangan para pahlawan harus diwujudkan melalui kerja nyata dan tanggung jawab setiap elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Yang paling utama adalah kita harus tetap kompak, bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta memastikan seluruh upaya yang dilakukan benar-benar ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” katanya.

Menurut dia, nilai patriotisme tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan merebut kemerdekaan, tetapi juga bagaimana setiap warga negara menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk kemajuan daerah.

Vanath mengatakan, momentum Hari Pahlawan 2026 terasa istimewa bagi masyarakat Maluku dengan ditetapkannya Abdul Mutalib Sangadji sebagai Pahlawan Nasional.

Penetapan tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Maluku sekaligus pengingat bahwa perjuangan tokoh-tokoh daerah memiliki kontribusi penting dalam sejarah bangsa yang patut diketahui dan diteladani generasi penerus.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak El Nino.

Vanath menyebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa senantiasa mengingatkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar menjaga soliditas dan menjalankan tugas sesuai fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie mengatakan peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang sekaligus meneruskan nilai perjuangan melalui pengabdian kepada masyarakat.

Menurut dia, semangat kepahlawanan perlu diwujudkan dengan menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta bekerja secara sungguh-sungguh demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku. (AN/KT)

Di hadapan para kader dan masyarakat Maluku, Bahlil menegaskan komitmen moral dan politiknya untuk mengawal langsung proses pengusulan Abdoel Moethalib (A.M.) Sangadji, tokoh pergerakan nasional asal Pulau Haruku, Maluku Tengah (Malteng), agar resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Bagi Bahlil, langkah ini bukan sekadar urusan administratif kenegaraan, melainkan panggilan nurani sebagai seorang putra daerah sekaligus pemimpin partai politik.

“Ini menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua umum partai politik dan putra daerah untuk memperjuangkan AM Sangadji menjadi pahlawan nasional. Itu tanggung jawab Partai Golkar,” tegas Bahlil.

JEJAK SANG “JAGO TUA”

Nama A.M. Sangadji barangkali belum sepopuler pahlawan nasional lainnya di buku-buku sejarah umum, namun rekam jejak perjuangannya membentang luas melintasi sejarah penting Republik. Tokoh yang dijuluki “Jago Tua” ini adalah salah satu pilar perintis kemerdekaan asal Negeri Rohomoni.

Perjuangannya tidak main-main. Ia merupakan tokoh kunci Sarekat Islam (SI) generasi awal yang berdiri sejajar bersama H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim, bahkan pernah memimpin Lajnah Tanfidziyah SI.

Tidak hanya itu, jejak langkahnya terekam kuat sebagai peserta aktif Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Sosoknya begitu disegani hingga Bung Karno muda menaruh hormat mendalam dan menyapanya dengan panggilan akrab: “Om.” Wilayah perjuangannya pun melintasi Jawa, Kalimantan, hingga Yogyakarta.

GERAK CEPAT PEMPROV

Niat besar Bahlil untuk menjemput pengakuan negara ini mendapat sambutan seirama dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mengungkapkan pihaknya kini tengah bergerak cepat merapikan kembali arsip dan dokumen sejarah yang pernah diajukan sebelumnya.

Menurut Vanath, upaya memperjuangkan gelar pahlawan nasional bagi A.M. Sangadji adalah konsensus kolektif masyarakat Maluku demi merawat ingatan sejarah.

Usaha serupa sejatinya pernah ditempuh sebelumnya, kata dia, namun terkendala oleh dinamika regulasi dan transisi kewenangan di tingkat pusat.

Kini, dengan adanya penyesuaian regulasi sejak tahun 2024, di mana Kementerian Kebudayaan turut memegang peranan dalam verifikasi bersama Kementerian Sosial. Pemprov Maluku telah melakukan validasi ulang dokumen agar prosesnya berjalan mulus tanpa hambatan administratif.

“Kita cari kembali dokumen yang pernah diusulkan, lalu kita persiapkan untuk kita usulkan kembali agar almarhum Abdul Muttalib Sangadji dapat ditetapkan secara resmi sebagai Pahlawan Nasional asal Maluku,” ujar Vanath.

Dengan pengawalan langsung dari tingkat pusat oleh Bahlil Lahadalia dan kerja taktis di daerah oleh Pemprov Maluku, asa agar “Jago Tua” asal Maluku segera mendapatkan tempat terhormat di jajaran Pahlawan Nasional kini  makin dekat. (AN/KT)

Prinsip inilah yang digenggam erat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Umar Lessy.

Berbicara di hadapan Ketua Umum DPP Partai Golkar dan para kader dalam acara Pelantikan Pengurus dan Rakerda 2026 di Hotel Santika Ambon, Sabtu, 7 November 2026, Umar tampil terbuka tanpa sekat.

Ia mengakui sebuah kenyataan pahit, dalam dua pemilu terakhir (2019 dan 2024), Golkar Maluku gagal mengirimkan wakilnya ke Senayan (DPR RI), bahkan terdepak dari kursi pimpinan DPRD Provinsi Maluku.

Alih-alih mencari kambing hitam, kegagalan tersebut dibaca sebagai alarm keras untuk melakukan pembenahan dari akar rumput.

“Kepengurusan periode 2025–2030 kami maknai sebagai kepengurusan konsolidasi total dan kebangkitan Partai Golkar di Maluku,” tegas Umar di hadapan kader beringin.

SATU KOMANDO

Target Golkar Maluku menuju Pemilu 2029 tidak main-main,yakni: merebut kembali posisi pimpinan DPRD Maluku dan mengembalikan kursi DPR RI yang hilang.

Bagi Umar, posisi pimpinan parlemen bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan instrumen vital untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara efektif.

Untuk mewujudkannya, strategi “rapi-rapi” digulirkan. Konsolidasi tidak boleh cuma hidup di atas kertas atau berhenti di tingkat provinsi.

Menurut dia, struktur partai di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dituntut bergerak dalam satu irama dan satu komando.

Tak hanya itu, pintu gerbang partai dibuka lebar bagi darah muda yang berintegritas, tokoh adat, tokoh agama, hingga kalangan profesional. Mengutip kalimat kuncinya yang bernas.

“Kemenangan tidak lahir dari keramaian pada saat menjelang pemilu, tetapi dari kerja yang tekun, organisasi yang kuat, dan kepercayaan rakyat yang terus dirawat,” tandasnya.

AGENDA POLITIK MEMBUMI

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku menyimpan paradoks, kekayaan alam melimpah, namun nelayan, petani, serta masyarakat di pulau-pulau kecil masih dihantui ketimpangan, mahalnya biaya logistik, dan kemiskinan.

Umar mengingatkan Golkar harus hadir dengan agenda politik yang membumi. Partai beringin berkomitmen mengawal kebijakan pusat maupun daerah demi memperkuat ekonomi maritim dan memastikan kekayaan alam Maluku benar-benar mensejahterakan rakyatnya.

Di ujung sambutannya, nuansa emosional dan kultural kental terasa tatkala Umar menitipkan aspirasi khusus kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Ia memohon dukungan penuh untuk memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional bagi tokoh perintis kemerdekaan asal Maluku, Abdul Muthalib Sangadji.

Tokoh asal Desa Rohomoni, Pulau Haruku, tersebut dinilai telah mendedikasikan hidupnya untuk pergerakan nasional, meski pengusulannya telah diperjuangkan bertahun-tahun tanpa hasil akhir yang pasti.

Pelantikan dan Rakerda ini pun resmi dibuka bukan sekadar sebagai seremonial organisasi biasa, melainkan sebagai garis start dari sebuah ikhtiar besar, membangkitkan marwah Partai Golkar di “Negeri Seribu Pulau” menuju Pemilu 2029. (KT)

Alih-alih memilih bungkam, Bahlil mengambil langkah taktis dan tegas saat berada di Ambon, Sabtu, 7 November 2026.

Di hadapan para kader Partai Golkar di Ambon, ia tidak hanya membantah keras tudingan tersebut, tetapi juga balik menantang para pengibar isu untuk membuktikan ucapannya—atau bersiap menghadapi meja hijau lewat somasi 3×24 jam.

Isu ini bermula dari spekulasi yang digulirkan oleh seorang pengamat intelijen di media sosial. Narasi tersebut membahas keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra, beberapa jam sebelum Bareskrim Polri mencokok tersangka kasus penyadapan.

Karena posisinya sebagai ketua umum partai politik yang berada di lingkaran Istana, nama Bahlil mulai digiring dan dicatut dalam berbagai percakapan di grup WhatsApp. Merasa namanya diseret secara tidak berdasar, Bahlil langsung meluruskan situasi.

“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” tegas Bahlil usai melantik pengurus DPD Partai Golkar Maluku.

Ada ironi menarik dalam pernyataan Bahlil. Di satu sisi, namanya dituduh terlibat, namun di sisi lain, ia mengaku dirinya pun turut menjadi korban penyadapan.

Oleh karena itu, Bahlil justru mendorong pihak Kepolisian untuk mengusut kasus ini sampai tuntas tanpa pandang bulu, baik untuk membongkar jaringan penyadapan yang menyasar kepala negara, maupun untuk membersihkan namanya dari terpaan fitnah.

Melalui langkah hukum berupa somasi yang diberi tenggat waktu 3×24 jam, Bahlil mengirimkan sinyal kuat era kebebasan berpendapat di media sosial tetap memiliki batasan etika dan hukum.

Ia mengingatkan publik agar tidak menjadikan ruang demokrasi sebagai arena untuk menyebarkan disinformasi dan pembunuhan karakter.

“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus,” pungkasnya.

Kini, bola panas berada di tangan kepolisian untuk menguak siapa dalang di balik narasi liar tersebut, sekaligus menguji seberapa serius ancaman somasi yang dilayangkan oleh sang Menko. (AN/KT)

Penetapan tiga perwira tinggi Polri—termasuk mantan Kapolri yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo—sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri tidak lagi sekadar dibaca sebagai skandal hukum murni, melainkan babak penentuan dalam perebutan pengaruh faksi politik.

Operasi spionase digital yang berjalan senyap sejak 2025 hingga Oktober 2026 ini kini menyeret nama kelompok yang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, atau yang kerap diidentifikasi sebagai Geng Solo, ke dalam pusaran badai kekuasaan.

Skandal ini terungkap setelah Bareskrim Polri melakukan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Modus operandi pelaku adalah menyusupkan nomor telepon penting—mulai dari Presiden Prabowo, para menteri, pejabat negara, tokoh politik, hingga media—secara ilegal ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang sah.

Menjelang terbongkarnya kasus ini, para tersangka sempat memerintahkan penghapusan file dan jejak log komputer LIMS pada Oktober 2026 guna menghilangkan barang bukti. Bareskrim akhirnya meringkus tiga tersangka utama: LSP (mantan Kapolri dan KSP), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), dan EH (Irjen Eko Hadi Santoso).

Bagi konstelasi politik nasional, Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman, menilai kasus ini merefleksikan dinamika persaingan terbuka antara kubu Jokowi (Geng Solo) dengan kubu Presiden Prabowo Subianto (Geng Hambalang).

“Berita ini mengagetkan kita semua dan mengingatkan kita tentang pertarungan politik yang tengah terjadi antara dua kubu, yakni kubu Jokowi, yang sering disebut sebagai geng Solo, dengan kubu Prabowo (Geng Hambalang). Secara politik, peristiwa tersebut bisa dipandang sebagai rentetan peristiwa yang berupaya memutus pengaruh geng Solo dalam kekuasaan politik Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ali.

Ia memperkirakan kubu tersebut tidak akan tinggal diam, meski berharap persaingan elite ini tidak mengganggu stabilitas nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan mendalam dari Presiden Prabowo karena spionase tersebut justru digerakkan oleh oknum dari institusi yang secara struktural berada di bawah kendali Presiden sendiri.

“Beliau sangat, sangat prihatin. Seorang Kepala Negara saja, ada institusi yang itu berada di bawah Presiden kemudian melakukan upaya demikian, tentunya itu sangat memprihatinkan dan sekali lagi sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya,” kata Prasetyo.

Sebagai konsekuensinya, Presiden langsung meneken Keppres pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan KSP, menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Plt. KSP, serta berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

Tidak berhenti pada pelanggaran privasi, pemerintah melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pendalaman kasus ini kini mengarah pada indikasi tindak pidana makar (Pasal 191–193 KUHP Nasional).

“Terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus menerus… bukan membunuh, seperti berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami penyidik,” tegas Yusril.

Dari sudut pandang hukum dan etika birokrasi, akademisi ilmu pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar, Achmad Baidowi, menilai tindakan ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

“Kasus yang melibatkan LSP dan kawan-kawan ini dapat dikategorikan sebagai abuse of power yang melanggar ketentuan perundang-undang… Kasus seperti ini biasanya memicu evaluasi mendasar terhadap loyalitas serta pengawasan internal di tubuh birokrasi pemerintahan,” jelas Baidowi.

Sementara itu, jur bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mendesak aparat untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik layar dan menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan tunduk pada operasi gelap.

“Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini… Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini tetap berjalan dengan sangat solid, fokus, dan efektif,” tegas Sugiat.

Di tengah penegasan Itwasum Polri bahwa tindakan ini murni perbuatan oknum individu dan bukan kebijakan institusi, terpojoknya Geng Solo dalam pusaran skandal ini menjadi ujian terberat bagi transisi kekuasaan dan pembersihan total di lingkaran istana.(KT)

Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas di Ambon, Rabu mengatakan, koordinasi lintas institusi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan penegakan hukum berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sinergi antara TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan RI menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta koordinasi penegakan hukum, khususnya di bidang pidana militer,” kata Hanarko saat menerima kunjungan Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung RI Dr. Siswanto di Mako Kodaeral IX di Ambon.

Pertemuan itu kata dia sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan RI.

Ia mengatakan, hubungan kelembagaan yang kuat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing institusi, sekaligus menjaga tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum.

Menurut dia, koordinasi tersebut juga menjadi langkah untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut.

Sementara itu, Sesjampidmil Kejaksaan Agung RI Dr Siswanto mengatakan, penguatan koordinasi antara Kejaksaan dan TNI Angkatan Laut penting dalam mendukung pelaksanaan kewenangan penegakan hukum pidana militer secara profesional dan berintegritas.

“Sinergi kedua institusi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara, terutama yang berkaitan dengan perkara koneksitas, dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu dalam tugas dan fungsinya Kodaeral IX melalui unsur Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) memiliki peran dalam mendukung penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, mulai dari penyelidikan, penyidikan sesuai kewenangan, hingga penegakan disiplin dan tata tertib prajurit.

Sedangkan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) berperan mengoordinasikan penanganan perkara pidana militer, khususnya perkara koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil, serta melaksanakan fungsi penuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi kedua institusi diperlukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, profesional, transparan, dan menjunjung prinsip keadilan serta kepastian hukum. (KT)

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku resmi memperluas lingkaran pemeriksaan. Jika sebelumnya hanya menyasar empat orang, kini jumlah anggota Polri yang tengah didalami keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkotika melonjak menjadi sembilan personel.

“Jumlahnya sekarang sudah sembilan anggota yang diduga terlibat dan sedang diperiksa Propam,” ungkap sumber terpercaya di internal kepolisian Polda Maluku, Rabu, 4 November 2026.

Meski Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi, perkembangan ini menunjukkan Propam tidak main-main dalam menyisir aliran informasi yang lahir dari ruang sidang.

Badai pemeriksaan ini bermula dari persidangan kasus narkotika yang melibatkan pasangan suami istri, Henly Moningka alias Nyai dan Errol Steffen Johanes Tahapary. Di kursi pesakitan, ruang sidang mendadak panas tatkala nama-nama oknum polisi mulai tersebut satu per satu.

Sorotan tajam tertuju pada mantan anggota Ditresnarkoba Polda Maluku, Iptu Faldy Nikijuluw. Di depan majelis hakim, Faldy awalnya berdalih uang ratusan juta rupiah yang mengalir ke rekeningnya dari pasangan Henly-Errol hanyalah pinjaman pribadi.

Namun, pembelaan itu runtuh saat fakta transaksi digital berbicara lain, ditambah pengakuannya sendiri ia mengetahui aktivitas haram tersebut—bahkan pernah membeli sabu untuk dikonsumsi bersama.

Keterangan Faldy mentah-mentah dibantah Henly. Sang terdakwa menegaskan aliran dana tersebut murni berkaitan dengan transaksi narkotika, yang sebagiannya diteruskan kepada seseorang bernama Mario Atihuta yang diduga sebagai bandar pemasok sabu.

Efek bola salju persidangan ini turut menyeret nama-nama lain, seperti Jhon Liliefna yang diduga menjadi penghubung dengan pemasok, hingga Reza Luang Toisuta yang disebut-sebut pernah merogoh kocek belasan juta rupiah demi mendapatkan barang haram tersebut.

Sebelumnya, Kapolda Maluku saat itu, Irjen Pol Dadang Hartanto, telah mengeluarkan instruksi tegas tanpa kompromi. Ia memastikan institusi Polri tidak akan menutup-nutupi atau memberikan suaka bagi siapa pun anggotanya yang terbukti mencoreng seragam cokelat lewat lingkaran hitam narkoba.

“Terkait dengan empat polisi yang terlibat narkoba, saya sudah perintahkan tim. Mereka diproses,” tegas Dadang saat ditemui di Mapolda Maluku beberapa waktu lalu.

Langkah tegas ini diperkuat dengan koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memetakan sejauh mana keterlibatan para oknum—apakah sekadar penikmat, pelindung, atau bahkan pemain dalam jaringan tersebut.

Dengan membengkaknya jumlah personel yang diperiksa dari empat menjadi sembilan orang, kasus ini menjelma menjadi ujian integritas terbesar bagi Polda Maluku.  (KT)

Urusan rekrutmen abdi negara kerap diwarnai bayang-bayang praktik kotor percaloan. Menepis kekhawatiran itu, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba mempermainkan masa depan pemuda Maluku.

Di hadapan para orang tua dan calon prajurit, Dody menegaskan pintu gerbang TNI Angkatan Darat tidak bisa dibeli dengan uang. Seluruh tahapan seleksi dipastikan bersih dari praktik suap-menyuap.

“Saya tegaskan kepada seluruh calon prajurit dan para orang tua, jangan mudah percaya kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan TNI dan menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang atau materi,” ujar Dody.

Pesan ini sekaligus menjadi alarm bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam tipu daya calo yang kerap memanfaatkan kecemasan para orang tua demi meraup keuntungan pribadi.

Dody memastikan, tidak ada satu pun orang—siapa pun itu—yang punya privilege atau kewenangan untuk meluluskan peserta hanya karena menyetor sejumlah uang.

“Penentu kelulusan murni berada di tangan peserta itu sendiri, berdasarkan kapasitas fisik, intelektual, mental, serta hasil seleksi yang transparan,” tandasnya.

Bagi Jenderal bintang dua ini, mengorbankan uang untuk calo hanya akan merusak mental generasi muda dan mencederai marwah institusi militer.

Tak hanya memperingatkan warga sipil dan calo di luar sana, Pangdam Pattimura juga memasang radar di internal satuannya.

Ia secara terbuka menyatakan tidak akan memberi ampun bagi prajurit TNI yang berani “main mata” atau kedapatan menjadi bagian dari sindikat percaloan.

Setiap oknum militer yang terbukti memanfaatkan proses seleksi demi mengeruk keuntungan pribadi dijamin bakal disikat habis tanpa pandang bulu sesuai jalur hukum dan disiplin militer.

Melalui penegasan ini, Pangdam ingin membalikkan stigma lama bahwa menjadi tentara butuh “modal besar”. Kesempatan kini benar-benar diletakkan di atas meja yang adil bagi siapa saja pemuda-pemudi Maluku yang punya niat dan mental baja.

Alih-alih mencari jalan pintas lewat calo, para pemuda diminta fokus menggenjot fisik, melatih akademik, dan mempersiapkan mental secara maksimal.

“Masuk TNI AD gratis! Tidak ada bayaran, tidak ada calo, dan tidak ada jaminan kelulusan dengan uang!” pungkasnya.

Pangdam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mencoba memungut biaya dengan dalih jalur khusus TNI. Sebab, integritas dimulai dari proses rekrutmen yang bersih. (KT)