Pengaduan yang dilayangkan pada Selasa, 10 November 2026 ini merupakan tindak lanjut dari audit investigatif yang dilakukan Inspektorat Kota Ambon.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Henry Toisuta, mengungkapkan langkah ini penting untuk menguji keaslian dokumen, menelusuri kewenangan penerbitan, serta membongkar pihak-pihak yang terlibat di balik dokumen palsu tersebut.

“Langkah pengaduan ini kami tempuh untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Henry di Balai Kota Ambon, Kamis.

Selain memalsukan dokumen administrasi, praktik ini juga diendus memicu potensi kerugian keuangan negara atau daerah. Kendati demikian, besaran kerugian pastinya masih memerlukan pembuktian resmi melalui pemeriksaan aparat berwenang.

Menariknya, dari penelusuran awal, pihak yang diadukan justru bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Ambon. Hal ini mengindikasikan adanya pihak luar yang ikut terseret atau memanfaatkan celah birokrasi.

Saat ini, pihak Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menanti disposisi dari Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk tindak lanjut sesuai prosedur.

Tahapan ini mencakup kemungkinan pembuatan laporan polisi dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratannya terpenuhi.

Dengan demikian, Henry menegaskan tahapan yang telah dilakukan Pemkot Ambon saat ini masih sebatas penyampaian surat pengaduan, sementara penerbitan laporan polisi masih berproses di kepolisian.

Pemkot Ambon menyatakan menghormati penuh kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam memeriksa dugaan tersebut secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.

“Pemerintah juga meminta media menyampaikan informasi secara tepat dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah,” pungkasnya. (KT)

Ironisnya, di tengah krisis air yang melumpuhkan aktivitas harian ini, warga mengaku sama sekali tidak pernah menerima penjelasan, pengumuman, ataupun permohonan maaf dari pihak pengelola layanan air bersih, PT DSA.

Kekesalan warga akhirnya tumpah. Padahal, sebagai pelanggan yang patuh, kewajiban membayar iuran bulanan selalu mereka tunaikan tepat waktu tanpa pernah terlambat.

“Sudah delapan hari, air tidak juga kunjung mengalir. Padahal, saban bulan kita bayar tepat waktu, biasanya hanya dua hari atau paling lambat tiga hari. Tapi, kali ini sudah delapan hari, air tidak juga kunjung mengalir,” ungkap Ibu Sari, salah seorang warga Lorong Gondal, dengan nada kecewa kepada wartawan.

Ia menggambarkan kondisi di rumahnya yang kini sudah darurat air. Seluruh bak penampungan dan ember penampung telah kering kerontang. Warga dipaksa memutar otak dan merogoh kocek ekstra demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Krisis berkepanjangan ini membuat warga mendesak PT DSA untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen operasional dan distribusi mereka, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menyiksa pelanggan.

Tidak hanya menyoroti pihak pengelola, warga juga secara terbuka melempar asa kepada orang nomor satu di Kota Ambon. Melalui pemberitaan ini, warga berharap Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, berkenan turun tangan memberikan teguran tegas secara lisan kepada manajemen PT DSA.

“Kami mengadu ke mana lagi? Mudah-mudahan dengan pemberitaan ini, ada perhatian dari pihak pengelola air bersih dalam hal ini PT DSA, untuk segera melakukan evaluasi agar kami pelanggan air tidak dibuat seperti saat ini,” keluh Ibu Sari.

“Kami berharap, ini juga dapat menjadi perhatian Pak Wali Kota,” tambahnya memohon.

Keluh warga Lorong Gondal kini berada di meja publik. Ujian pelayanan dasar ini menuntut respons cepat dan gerak taktis dari PT DSA, sekaligus menjadi pertaruhan ketegasan Pemkot Ambon dalam melindungi hak-hak warganya atas air bersih. (KT)

“Keikutsertaan CPNS dalam Latsar bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif untuk diangkat menjadi PNS, tetapi menjadi tahapan penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku sebagai aparatur pemerintah,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, di Ambon, Kamis.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon saat membuka Latsar CPNS Golongan III Gelombang 36–39 dan Golongan II Gelombang 15 dan 16 di Hall Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku.

Menurutnya, terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan peserta, yakni kedisiplinan dan ketahanan mental, pelaksanaan aktualisasi yang memberikan dampak nyata bagi organisasi, serta penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas.

Terkait kedisiplinan, ia menegaskan Pemkot Ambon membutuhkan aparatur yang memiliki tanggung jawab dan mampu menaati ketentuan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah tidak akan menoleransi ASN yang malas, tidak disiplin, maupun melanggar aturan.

Selain itu, peserta diminta menyusun rancangan aktualisasi berdasarkan persoalan nyata di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Gagasan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi tugas selama pelatihan, tetapi dapat diterapkan untuk membantu pekerjaan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Wali Kota juga mengingatkan peserta agar menginternalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK melalui sikap jujur, loyal, berintegritas, berdedikasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Nilai tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai aparatur pemerintah,” ucapnya.

Ia berharap seluruh peserta memanfaatkan proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dan membangun karakter birokrasi yang taat pada asas serta aturan. Menurutnya, kualitas aparatur menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Ambon.

Melalui Latsar terhadap 928 CPNS tersebut, Pemkot Ambon berharap terbentuk aparatur yang disiplin, profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan perubahan positif dalam birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (AN/KT)

Sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seluruhnya merupakan tenaga pendidik atau guru teridentifikasi memegang Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat palsu atau “SK Bodong”.

Kasus memprihatinkan ini dibongkar langsung Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, didampingi Sekretaris Kota Roberd Sapulette dan Inspektur Selly Kalahatu, saat menggelar konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin, 9 November 2026.

Konferensi pers tersebut merupakan buah dari audit investigatif intensif yang dilakukan Inspektorat Kota Ambon sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026.

Berdasarkan hasil audit menyeluruh, terbongkar sebuah jaringan penipuan terstruktur yang memanfaatkan kelengahan para guru.

Modus operandi ini dijalankan oleh oknum non-ASN yang berpura-pura menawarkan diri sebagai “pendamping” dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Dengan dalih membantu, pelaku meminta username, kata sandi (password), hingga kode verifikasi MyASN milik para guru. Di sinilah celah kejahatan terbuka lebar.

Audit Inspektorat juga mengungkap fakta telak yang mencoreng integritas birokrasi.  Menurut Wali Kota, pelaku non-ASN tersebut tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oknum internal di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.

“Perannya dialah menghimpun uang, mengumpulkan uang ya dari para guru, memakai akun MyASN para ASN, membuat mengubah penetapan angka kredit, lalu menyerahkan SK bodong,” ungkap Wali Kota Bodewin blak-blakan.

Akibat praktik ini, 45 SK yang tersebar di 20 satuan pendidikan di Kota Ambon dipastikan cacat hukum karena dicetak di luar prosedur resmi dan sama sekali tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wali Kota mengatakan, secara material, sindikat ini berhasil menghimpun uang dari para guru hingga menyentuh angka Rp74,7 juta.

Sementara itu,  lanjut dia, dari sisi keuangan daerah, penyesuaian gaji yang terlanjur diproses berdasarkan SK palsu tersebut menimbulkan kelebihan pembayaran atau kerugian negara sebesar Rp24,6 juta karena baru berlangsung dalam rentang waktu dua hingga tiga bulan.

Alih-alih menyelesaikannya secara internal atau sekadar menjatuhkan sanksi administratif, Pemkot Ambon memilih jalan terbuka. Wali Kota menegaskan dokumen palsu yang mencederai aturan negara ini mutlak merupakan tindak pidana.

“Oleh karena itu, saya telah memerintahkan Kabag Hukum untuk hasil pemeriksaan ini, kemudian bukti SK asli dan SK bodong itu, dibawa dan dilaporkan ke aparat penegak hukum supaya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandas Bodewin dengan nada tegas.

LANGKAH PREVENTIF

Wali Kota menegaskan, langkah antisipasi agar kasus serupa tidak berulang, Pemkot berkomitmen membenahi sistem pengendalian dengan memperketat pengawasan birokrasi.

“Nanti para pegawai, diwajibakan memverifikasi nomor Pertek BKN sebelum perubahan komponen gaji diproses, serta menggencarkan sosialisasi prosedur kenaikan pangkat yang transparan kepada para guru,” paparnya.

Pemkot juga, tambah dia,  memastikan pemulihan kerugian keuangan daerah sekaligus menjatuhkan sanksi disiplin berat bagi pegawai internal yang terbukti melanggar aturan.

Di akhir keterangannya, Wali Kota mengimbau seluruh ASN di lingkup Pemkot Ambon agar senantiasa menempuh jalur birokrasi yang resmi, transparan, dan akuntabel demi menjaga marwah serta integritas pelayanan publik di Kota Ambon.

“Kasus ini sekaligus menjadi lonceng peringatan keras bagi seluruh instansi pemerintah untuk membersihkan praktik-praktik calo kepegawaian hingga ke akar-akarnya.” Pungkas orang nomor satu di Pemkot Ambon ini. (KT)

Dalam momentum Hari Pahlawan, Bodewin mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Ambon, untuk merefleksikan kembali nilai-nilai patriotisme para pejuang dan menerjemahkannya ke dalam konteks kekinian.

Menurutnya, jika dulu para pahlawan berdarah-darah mengangkat senjata merebut kemerdekaan, maka medan juang hari ini telah berubah bentuk.

“Kalau dulu para pahlawan berjuang dengan senjata, hari ini kita mesti memberikan nilai bagi kota, provinsi, dan Indonesia,” tegas Bodewin.

Bagi Bodewin, kontribusi nyata tidak harus menunggu hal yang besar. Setiap warga negara memiliki panggung dan perannya masing-masing.

“Selama tugas dan tanggung jawab dijalankan dengan sungguh-sungguh melalui profesi dan pekerjaan harian, di situlah nilai kepahlawanan yang sesungguhnya sedang dihidupkan untuk kemajuan Kota Ambon dan Maluku,” ucapnya.

KHUSUS GENERASI MUDA

Sorotan tajam dan penuh motivasi juga diberikan Bodewin kepada generasi muda Ambon. Dia mengatakan, di tengah berbagai tantangan zaman yang kian kompetitif, anak muda diingatkan untuk tidak mudah berpuas diri, apalagi menyerah pada keterbatasan dan situasi sulit.

Menurutnya, semangat juang para pahlawan tempo dulu harus menjadi bahan bakar mental agar generasi muda hari ini punya daya juang tinggi untuk berkompetisi, mengasah potensi, dan merengkuh prestasi gemilang demi masa depan mereka.

“Generasi muda tidak boleh menyerah dengan situasi. Sekarang, kita harus berjuang untuk meraih masa depan masing-masing dengan baik,” pesan Bodewin penuh optimisme.

Pesan ini jadi pengingat bahwa estafet kepemimpinan dan pembangunan Maluku ke depan berada di tangan anak-anak muda yang tangguh, adaptif, dan berjiwa pahlawan-pahlawan yang berjuang menaklukkan tantangan zaman demi mengharumkan bumi Ambon Manise. (KT)

Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho di Ambon, Kamis menegaskan bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan pilar utama dalam menghadirkan pelayanan hukum yang presisi dan berkeadilan bagi masyarakat.

“Salah satu program prioritas yang disiapkan dalam kerja sama ini adalah fasilitasi kuliah lanjutan bagi personel kepolisian yang belum menyandang gelar sarjana hukum melalui skema rekognisi pembelajaran lampau (RPL),” kata dia.

Melalui program RPL kata dia rekam jejak, pengalaman lapangan, dan pelatihan struktural yang telah ditempuh anggota selama bertugas akan dikonversi secara akademik. Menurutnya ini memberikan ruang luas bagi personel untuk menempuh jenjang sarjana hukum tanpa mengabaikan tugas pokok pelayanan di lapangan.

Menanggapi inisiatif tersebut, Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Prof Adonia Ivonne Laturette, menyambut baik sinergi lintas institusi ini. Menurutnya, kolaborasi antara dunia akademik dan aparat penegak hukum merupakan kunci penting dalam menjawab kompleksitas dinamika sosial di Maluku, khususnya di wilayah Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

“Fakultas Hukum Unpatti siap mengerahkan seluruh potensi akademik, kepakaran tenaga ahli, hingga riset hukum untuk mendukung Polresta Ambon. Tidak hanya dalam peningkatan kapasitas personel melalui pendidikan formal, tetapi juga dalam mengurai dan mengkaji berbagai persoalan hukum strategis di tengah masyarakat,” tutur Adonia.

Selain penguatan kapasitas personel, kerangka kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan tenaga ahli hukum untuk mendampingi analisis kasus, pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu, hingga pembentukan forum komunikasi strategis antara akademisi dan kepolisian. Forum tersebut diproyeksikan menjadi wadah urun rembuk dan pemetaan dini terhadap potensi konflik sosial di tingkat negeri maupun desa.

Dengan kolaborasi ini, Polresta Ambon dan Fakultas Hukum Unpatti optimistis kualitas penyidikan tindak pidana di tingkat operasional akan semakin meningkat, berintegritas, serta berlandaskan kajian ilmiah yang kuat demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). (AN/KT)

Wali Kota Ambon sekaligus Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Ambon Bodewin Wattimena di Ambon, Rabu, mengatakan Kejurkot yang dijadwalkan berlangsung pada 8–18 November 2026 menjadi ajang mengukur kesiapan atlet menghadapi persaingan tingkat provinsi.

“Ambon harus mempertahankan juara umum pada Popmal V 2027. Karena itu, persiapan harus dilakukan sejak sekarang agar para atlet memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi,” katanya.

Kejurkot Ambon 2026 mempertandingkan 16 cabang olahraga, yakni atletik, akuatik, bola basket, bola voli, biliar, catur, olahraga elektronik (esports), futsal, muaythai, karate, panjat tebing, pencak silat, taekwondo, tenis meja, tinju, dan wushu.

Pertandingan digelar di sejumlah fasilitas olahraga dan ruang publik, antara lain Pattimura Park, Lapangan Merdeka, Lapangan Tantui, Mandala Remaja, dan GOR IAKN.

Cabang futsal dan wushu dijadwalkan memulai pertandingan lebih awal sebelum pembukaan resmi Kejurkot.

Bodewin berharap kompetisi tersebut menghasilkan atlet terbaik yang siap memperkuat kontingen Ambon pada Popmal 2027.

Ia menegaskan bahwa mempertahankan gelar juara umum membutuhkan persiapan terencana, pembinaan berkelanjutan, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan olahraga.

Ia tak merinci berapa total atlet yang teribat dalam Kerjurkot 2026 itu. (AN/KT)

Kebijakan preventif ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, di Ambon, Senin, 2 November 2026.

Ia menegaskan, aturan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Kapolda Maluku serta berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

“Untuk pihak kepolisian, pencegahan kita mulai dari diri sendiri sebagai aparat keamanan dengan tidak menggunakan rokok elektrik atau vape,” tegas Andrias.

Bukan tanpa alasan aturan ketat ini diterbitkan. Penggunaan rokok elektrik dinilai menyimpan celah kerawanan tinggi seiring berkembangnya modus operandi peredaran gelap narkotika.

Zat-zat terlarang berbentuk cairan—seperti sabu cair, ganja cair, etomidate, hingga ketamin—kini berpotensi disamarkan dan dicampurkan ke dalam liquid vape sehingga sangat sulit dikenali secara kasatmata.

Selain ancaman narkotika,  lanjut dia, aspek kesehatan juga menjadi pertimbangan utama. Pemprov dan institusi kepolisian sepakat paparan vape memicu risiko kesehatan serius, mulai dari gangguan fungsi paru-paru hingga potensi pemicu diabetes akibat penurunan insulin.

SANGSI TEGAS

Aturan zero-vape ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Polri di Maluku, mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek.

Sebagai bentuk pengawasan, Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Ambon dipastikan akan memperketat patroli pengawasan melekat.

Kapolresta tak segan-segan menjatuhkan sanksi disiplin tegas bagi anggota yang nekat melanggar aturan ini.

Sementara itu, bagi tamu atau masyarakat yang berkunjung ke kantor polisi dan kedapatan memakai vape, petugas akan memberikan teguran humanis untuk menyimpan perangkatnya.(AN/KT)

Sebanyak 86 siswa Sekolah Dasar (SD) Pertiwi Ambon tidak sedang meresapi teori pelajaran di balik bangku sekolah. Di hadapan mereka terbentang megah dua unsur penjaga kedaulatan: geladak Kapal Angkatan Laut (KAL) Alkura dan KAL Panana.

Kunjungan bertajuk “Memperkenalkan Angkatan Laut” ini bukan sekadar tamasya edukatif biasa. Ini adalah sebuah ikhtiar merajut kesadaran maritim sejak dini—menanamkan dalam sanubari anak-anak Maluku bahwa tanah air mereka tidak hanya terbentang di daratan, tetapi juga disatukan oleh lautan luas yang wajib dijaga.

Bagi sebagian besar anak, kapal perang selama ini mungkin hanya sebatas gambar dua dimensi di dalam buku teks sekolah. Namun hari ini, anjungan kapal—pusat kendali pelayaran dan navigasi—berubah menjadi tempat ajaib.

Dengan sabar, para prajurit TNI AL membimbing tangan-tangan kecil mereka, menjelaskan bagaimana kemudi digerakkan, rute patroli direkam, dan wilayah perairan NKRI diawasi dari balik kaca jendela anjungan.

Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, paham betul bahwa menumbuhkan rasa cinta tanah air tidak bisa dipatok lewat hapalan semata. Harus ada pengalaman batin yang disentuhkan langsung kepada generasi muda.

“Pengenalan kemaritiman sejak dini penting untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap laut, bangsa, dan negara, sekaligus memberikan pemahaman tentang tugas TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia,” ungkap Laksda Hanarko.

Ia menekankan, pembelajaran konkret seperti ini memberikan gambaran hidup mengenai berat dan mulianya tugas pertahanan maritim, yang mungkin sebelumnya hanya dibayangkan lewat cerita fiksi atau layar televisi.

Petualangan puluhan siswa SD Pertiwi ini tidak berhenti di batas geladak kapal. Suasana mendadak berubah hening dan sarat rasa penasaran ketika mereka digiring memasuki kawasan bunker bersejarah di dalam kompleks Mako Kodaeral IX.

Di tempat berbetonis tebal itu, lorong-lorong waktu masa lalu terbuka. Para siswa mendengarkan kisah-kisah tentang Ambon pada era Perang Dunia II—bagaimana jejak pendudukan Jepang dan pergulatan pasukan Sekutu menorehkan sejarah kelam sekaligus saksi ketangguhan tanah Maluku di masa lampau. Sejarah bangsa tidak lagi terasa asing atau abstrak; ia hadir nyata di hadapan mata mereka.

Rosina Liklikwatil, guru pendamping yang setia membersamai rombongan, mengakui bahwa metode belajar di luar kelas (outdoor learning) semacam ini memberikan dampak psikologis dan kognitif yang jauh lebih membekas bagi anak didiknya.

“Pengalaman langsung itu membantu siswa memahami materi kemaritiman dan sejarah secara jauh lebih menarik dibandingkan hanya mempelajarinya melalui penjelasan di dalam kelas. Ini memperluas cakrawala berpikir mereka,” tutur Rosina dengan senyum bangga.

Matahari perlahan bergeser di atas perairan Teluk Ambon, meninggalkan kesan mendalam di hati anak-anak SD Pertiwi.

Melalui langkah-langkah kecil di Dermaga Irian hari ini, Kodaeral IX Ambon telah menanam benih-benih harapan. Bahwa di masa depan, ketika mereka tumbuh dewasa, laut tidak lagi dipandang sekadar tempat mencari ikan atau jalur melintas, melainkan identitas, kekuatan, dan masa depan Indonesia yang harus dijaga dengan segenap jiwa raga. (KIE)

Di tengah keresahan yang meluas—terutama di kalangan guru yang menjadi korban—Pemerintah Kota Ambon di bawah komando Wali Kota Bodewin Wattimena dituntut membuktikan komitmen transparansinya.

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, secara tegas memastikan pihaknya tidak akan menutup-nutupi sedikit pun hasil audit khusus yang sedang digodok oleh Inspektorat Kota Ambon.

Seluruh tabir gelap di balik beredarnya Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu yang menyasar puluhan guru dipastikan bakal dibuka secara terang benderang ke hadapan publik.

“Yang pasti, kita lakukan secara serius. Seng (tidak) usah khawatirlah karena pada waktunya kita akan sampaikan secara terang benderang kepada publik tentang hasil pemeriksaan khusus ataukah audit investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat,” tandas Bodewin saat dimintai tanggapannya, Rabu, 28 Oktober 2026.

Inspektorat Kota Ambon sendiri saat ini tengah bekerja maraton di bawah tenggat waktu yang ketat, yakni masa audit yang dijadwalkan berlangsung dari 19 Oktober hingga 6 November 2026.

Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Bodewin meminta publik dan para guru yang terdampak untuk bersabar menunggu hasil final audit tersebut.

Hasil pemeriksaan itu nantinya diyakini akan menguak konstelasi masalah secara utuh: mulai dari aliran dokumen, potensi kerugian, hingga keterlibatan aktor-aktor lain di balik sindikat pemalsuan ini.

“Sabar-sabar dong. Kemarin Inspektorat diberikan waktu 15 hari. Nanti silakan baru kita bisa bicara,” ujar Bodewin singkat.

Kasus ini mula-mula terbongkar dari kejanggalan administratif yang ditemukan di sejumlah sekolah di Kota Ambon. Secara fisik, dokumen SK kenaikan pangkat tersebut tampak sah dan disinyalir diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.

Namun, ketika diuji menggunakan teknologi, dokumen tersebut langsung rontok. Berdasarkan penelusuran lapangan, data kenaikan pangkat yang tertera sama sekali tidak tercatat dalam platform layanan digital kepegawaian resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni MyASN.

Ironisnya, beberapa ASN (termasuk guru) bahkan sempat merasakan perubahan gaji sejak Juli 2026 berdasarkan SK palsu tersebut, meski di sistem digital negara nama mereka zonk.

Tabir kepalsuan ini semakin telanjang setelah Kantor Regional IV BKN, melalui surat resminya pada 14 Oktober 2026, menyatakan dengan tegas bahwa persetujuan teknis (pertek) yang diklaim menjadi dasar penerbitan SK kenaikan pangkat seorang ASN berinisial MS tidak pernah diterbitkan oleh BKN. Dengan kata lain, dokumen fisik tersebut dinyatakan cacat hukum dan palsu.

Hingga data per 19 Oktober 2026, tercatat sudah ada 20 guru yang terindikasi menjadi korban dalam pusaran pemalsuan dokumen ini. Angka tersebut dikhawatirkan masih bisa bertambah seiring penyisiran data yang sedang dilakukan.

Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administrasi biasa. Ketika guru-guru yang mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa justru didera kecemasan akibat dokumen palsu, maka integritas tata kelola kepegawaian daerah sedang berada di jurang krisis kepercayaan.

Kini, seluruh mata tertuju pada hasil akhir kerja Inspektorat Kota Ambon yang akan rampung awal November mendatang. Publik Ambon menanti janji manis sang Wali Kota: apakah audit ini benar-benar menjadi sapu bersih yang menyeret para pelaku ke meja hijau, atau sekadar angin lalu di tengah pusaran birokrasi? Waktu yang akan membuktikan. (KT)