Kapolsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Iptu Giovani B. M. Tofy mengatakan penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan di pintu masuk Kota Ambon guna mencegah peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan di seluruh pintu masuk pelabuhan guna mencegah masuknya minuman keras tradisional maupun barang-barang ilegal lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bagi masyarakat,” kata Giovani.

Penyitaan dilakukan saat personel Polsek KPYS Ambon menggelar razia Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di Pelabuhan Dr. Siwabessy ketika KM Sabuk Nusantara 34 sandar setelah berlayar dari Pelabuhan Wulur.

Razia dipimpin langsung oleh Giovani bersama Wakapolsek KPYS Ambon Ipda Burhan Nawir. Setelah proses debarkasi penumpang dan barang, petugas memeriksa seluruh barang bawaan penumpang serta area di dalam kapal.

Menurut Giovani, pemeriksaan dilakukan di dek penumpang, kamar anak buah kapal (ABK), hingga gudang penyimpanan barang untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang masuk melalui jalur laut.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut petugas menemukan sebanyak 220 liter sopi yang dikemas dalam berbagai jenis wadah untuk mengelabui pemeriksaan,” ujarnya.

Seluruh barang bukti diamankan ke Markas Polsek KPYS Ambon untuk proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman minuman keras tersebut.

Giovani menambahkan razia di kawasan pelabuhan akan terus dilakukan secara rutin karena jalur laut masih menjadi salah satu akses yang kerap dimanfaatkan untuk memasukkan minuman keras tradisional tanpa izin maupun barang ilegal lainnya ke wilayah Ambon.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membawa ataupun mengedarkan minuman keras ilegal karena selain melanggar ketentuan hukum, peredarannya juga berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas,” kata Giovani. (AN/KT)

Langkah tegas ini diambil di tengah tantangan kondisi infrastruktur Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang hingga kini belum sepenuhnya tertutup.

Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Ridwan Mandaliko, menjelaskan bahwa pemeriksaan barang bawaan penumpang di lapangan masih kerap menemui kendala.

Masih tersedianya sejumlah celah atau akses di pelabuhan memungkinkan barang-barang tanpa dokumen resmi menyusup masuk ke dalam kapal tanpa melalui jalur pemeriksaan resmi.

“Dengan kondisi infrastruktur pelabuhan saat ini, masih ada beberapa celah yang memungkinkan barang masuk dari berbagai sisi. Bahkan, terkadang awak kapal tidak mengetahui dari mana barang tersebut masuk karena sudah berada di atas kapal,” kata Ridwan di Ambon, Rabu, 22 July 2026.

Untuk meminimalkan potensi penyelundupan tersebut, Pelni memperketat sistem pengamanan internal yang dikomandoi langsung oleh perwira kapal dan Anak Buah Kapal (ABK). Pengawasan ini semakin diperkuat dengan melibatkan personel TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Ridwan menegaskan, skema pemeriksaan tidak hanya difokuskan sebelum kapal berangkat, tetapi juga diterapkan secara ketat saat kapal tiba di pelabuhan tujuan.

Dengan begitu, barang terlarang yang sempat meloloskan diri dari pengawasan awal tetap akan terdeteksi di titik akhir.

“Kalau saat naik ke kapal belum terdeteksi, maka saat tiba di pelabuhan tujuan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, KSOP, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta instansi karantina untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Menurut Ridwan, penyisiran rutin yang dilakukan bersama instansi gabungan—baik sebelum penumpang naik maupun setelah kapal bersandar—telah beberapa kali membuahkan hasil di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Dalam sejumlah operasi, petugas sering menemukan barang-barang ilegal yang sengaja ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya karena takut tertangkap, mulai dari satwa liar yang dilindungi hingga minuman keras ilegal.

Jika ditemukan pelanggaran, Pelni memastikan seluruh proses penindakan hukum akan diserahkan sepenuhnya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Ridwan pun tak henti-hentinya mengimbau seluruh awak kapal maupun para pengguna jasa pelabuhan agar selalu mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

REKAM JEJAK PENINDAKAN

Berdasarkan data resmi sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, sinergi petugas gabungan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tercatat sukses menggagalkan berbagai aksi penyelundupan satwa liar dilindungi serta menyita ratusan liter minuman keras tradisional ilegal.

Rentetan penindakan ini dimulai pada Mei 2026 saat petugas mengamankan 2 ekor Kakatua Jambul Kuning, 1 ekor Nuri Ambon, 2 ekor Perkici, 1 tanduk rusa, serta 5 bilah parang.

Berlanjut Juni 2026 dengan penyitaan 15 ekor satwa dilindungi tanpa dokumen resmi (terdiri atas 1 ekor Kakatua Koki, 2 ekor Nuri Bayan, 1 ekor Nuri Kepala Hitam, 10 ekor Cucak Emas Papua, dan 1 ekor Jagal Papua).

Selanjutnya, hingga akhirnya pada Juli 2026 anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Ambon berhasil menyita 130 liter minuman keras tradisional jenis Sopi dalam razia Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Menutup keterangannya, Ridwan menegaskan Pelni akan terus meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Langkah ini berkomitmen memastikan seluruh armada kapal Pelni yang beroperasi bebas dari praktik penyelundupan satwa dilindungi dan barang terlarang, sekaligus demi mendukung keselamatan pelayaran serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. (AN/KT)

Pemkot Ambon resmi meraih peringkat pertama Manise Treasury Award (MATRA) sebagai daerah dengan Penyaluran Dana Desa (DD) Terbaik se-Provinsi Maluku untuk Semester I Tahun 2026.

Penghargaan bergengsi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor SER-28/WPB.32/2026 tertanggal 22 Juli 2026.

Capaian ini menjadi bukti sahih atas kinerja cepat, tepat waktu, dan akuntabel Pemkot Ambon dalam mengelola anggaran desa.

Keberhasilan ini juga menandaskan solidnya koordinasi serta sinergi antara Pemkot, perangkat daerah, hingga para kepala negeri/desa.

Catatan manis ini sekaligus melanjutkan rekor impresif Pemkot Ambon.

Trek rekor positif ini sudah teruji sejak 2021 lalu, saat Pemkot Ambon juga menyabet penghargaan serupa sebagai pemda dengan penyaluran Dana Desa tercepat di Maluku.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, merespons pencapaian ini dengan membumi.

Bagi Bodewin, piala dan piagam adalah bonus; esensi utamanya adalah kepastian bahwa dana segar segera mengucur demi manfaat langsung yang dirasakan warga.

“Penghargaan yang kita terima tentu jadi kebanggaan. Tapi yang lebih penting, ini bukti konsistensi kita. Ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk komitmen bahwa Dana Desa harus disalurkan tepat waktu dan dikelola secara transparan,” ujar Bodewin di Balai Kota, Rabu, 22 July 2026.

Bodewin menegaskan, Dana Desa memegang peranan krusial sebagai stimulus pembangunan dan pemberdayaan ekonomi warga di tingkat negeri dan desa. Oleh karena itu, efisiensi dan kerapian administrasi menjadi kunci utama.

“Yang paling penting bukan cuma bagaimana dana itu cair, tapi bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat untuk menjawab kebutuhan warga, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pencapaian di Semester I Tahun 2026 ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran Pemkot Ambon dan pemerintah negeri/desa untuk terus memperkuat tata kelola keuangan.

Pemkot Ambon juga menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb Provinsi Maluku atas kemitraan yang terjalin harmonis demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel dan berpihak pada rakyat. (KT)

Langkah-langkah tegap para prajurit Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura tidak sedang berbaris di landasan pacu, melainkan menyusuri sepanjang ruas jalan desa dengan sapu, kantong sampah, dan semangat menyala.

Bukan sekadar perayaan seremonial biasa. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Ke-79 TNI Angkatan Udara, Lanud Pattimura memilih menyingsingkan lengan baju dan turun langsung ke lapangan lewat aksi nyata bersih-bersih lingkungan.

Aksi sosial ini dipimpin langsung oleh Komandan Lanud (Danlanud) Pattimura, Kolonel Pnb Adhi Safarul Akbar.

Bersama seluruh personelnya, Danlanud menyisir sampah yang berserakan, memberikan contoh nyata bahwa menjaga kelestarian bumi tidak mengenal pangkat maupun jabatan.

“Aksi ini merupakan bentuk komitmen Lanud Pattimura untuk hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau institusi tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua,” tegas Kolonel Pnb Adhi Safarul Akbar di sela-sela kegiatan.

Pemandangan para prajurit TNI AU yang bahu-membahu merapikan Desa Hatu tak hanya menyulap kawasan tersebut menjadi lebih sehat, rapi, dan asri. Lebih dari itu, aksi ini sejatinya menjadi sarana edukasi visual yang kuat bagi warga sekitar.

Kehadiran para prajurit di jalanan desa menyematkan pesan mendalam agar masyarakat semakin sadar untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan mulai membangun budaya hidup bersih dari lingkungan terdekat.

Melalui helatan ini, Lanud Pattimura juga ingin menyiram kembali benih-benih semangat gotong royong yang mungkin mulai tergerus zaman.

Dengan merawat kepedulian bersama, kebersihan lingkungan Desa Hatu diharapkan tak cuma bertahan sehari dua hari, melainkan dapat terjaga secara berkelanjutan oleh warga setempat.

Bagi Lanud Pattimura, Peringatan Hari Bakti Ke-79 TNI AU adalah momen refleksi untuk kembali ke akar keberadaan TNI: hadir dan memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Pagi itu di Desa Hatu, kepedulian tersebut diwujudkan bukan lewat deretan kata manis, melainkan lewat keringat dan aksi nyata yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. (AN/KT)

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini dipimpin langsung Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, di Ruang Vlisingen, Kompleks Balai Kota Ambon, Selasa, 21 July 2026.

Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat baru, dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Pemprov Maluku, pengurus PKK, Dharma Wanita Persatuan, hingga tokoh masyarakat dan agama.

Momen ini juga disiarkan secara langsung melalui layanan live streaming agar dapat disaksikan oleh seluruh warga.

Pengangkatan Roberd Sapulette didasarkan Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 554 Tahun 2026 tertanggal 5 Juli 2026.

Penetapan ini merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan seleksi terbuka yang berjalan ketat, objektif, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bodewin menegaskan Pemkot Ambon konsisten menerapkan merit system (sistem prestasi) dalam pengisian jabatan tinggi di lingkungan birokrasi.

“Kami pastikan pengangkatan ASN berjalan sesuai aturan, mengutamakan keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas,” tegas Bodewin.

Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada tiga peserta seleksi lainnya, yakni Apries B. Gaspersz, Ricardh Lukukay, dan Steven Dominggus.

Menurutnya, kompetisi yang sehat ini membuktikan bahwa Pemkot Ambon memberikan ruang serta kesempatan yang sama bagi seluruh ASN yang memenuhi syarat.

Memasuki babak baru ini, Wali Kota menekankan peran vital Sekda sebagai penggerak utama roda pemerintahan demi membantu tugas-tugas kepala daerah.

“Mulai hari ini, seluruh pimpinan OPD wajib menyelaraskan langkah dan memperkuat koordinasi bersama Sekretaris Daerah,” ujar Bodewin.

Bodewin menginstruksikan percepatan pelaksanaan 17 Program Prioritas Kota Ambon yang keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi lintas instansi.

Ia juga berpesan agar birokrasi dibersihkan, disederhanakan, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.

“Pangkas prosedur yang berbelit dan mempersulit warga! Hadirkan pelayanan yang cepat, pasti, dan transparan demi kepuasan masyarakat,” tuntas Wali Kota.

Hadirnya Sekda definitif ini diharapkan semakin memperkuat kerja sama antarinstansi, menggenjot kualitas pelayanan publik, serta mengawal seluruh agenda pembangunan demi kemajuan Kota Ambon Manise dan kesejahteraan masyarakatnya. (KT)

Namun, ada satu rantai vital yang sering terlupakan di balik dapur-dapur umum penyedia makanan sehat tersebut, yaitu bagaimana mereka mengelola sisa “perang” di dapur berupa sampah dan air limbah.

Menyadari hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah preventif.

Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon yang menggandeng Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ambon dikumpulkan untuk dibekali pemahaman ramah lingkungan.

Tujuannya satu: memastikan makanan yang disajikan ke masyarakat bergizi tinggi, tanpa harus mengorbankan kebersihan lingkungan sekitar lewat limbah yang dibuang sembarangan.

Kepala DLHP Kota Ambon, Apries Gaspersz, menjelaskan pembekalan ini bukan sekadar formalitas kumpul-kumpul. Ini adalah langkah nyata untuk menegakkan aturan terbaru, yakni Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2025.

Aturan tersebut secara spesifik mengatur tentang baku mutu, teknologi pengolahan air limbah domestik, hingga tata cara pengelolaan sampah khusus untuk unit usaha atau kegiatan sekelas SPPG.

“Kami ingin meningkatkan kepatuhan para pengelola SPPG agar mereka paham betul bagaimana memperlakukan sampah dan air limbah sisa operasional mereka sesuai regulasi,” ujar Apries di Ambon.

Sebab, akan menjadi sebuah ironi besar jika sebuah lembaga yang bertugas menyehatkan masyarakat lewat pemenuhan gizi, justru menjadi sumber penyakit baru bagi lingkungan akibat sanitasi dan pembuangan limbah yang buruk.

Menurut Apries, sosialisasi ini juga dirancang sebagai jembatan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan eksekusi di tingkat daerah.

Dengan pemahaman yang seragam, lanjut dia, diharapkan potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas dapur gizi berskala besar ini bisa ditekan hingga ke titik nol.

Langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan program pemenuhan gizi di ibu kota Provinsi Maluku tersebut.

“Pengelolaan air limbah dan sampah yang sesuai standar otomatis akan meminimalkan dampak buruk ke lingkungan, sekaligus secara tidak langsung menaikkan kelas dan kualitas pelayanan SPPG itu sendiri di mata masyarakat,” tambah Apries.

Ke depan, Pemkot Ambon berharap para pengelola SPPG tidak hangat-hangat tahi ayam. Penerapan sistem pengelolaan limbah ini dituntut untuk konsisten demi mewujudkan Ambon yang bersih, sehat, dan memastikan setiap suap gizi yang sampai ke masyarakat lahir dari proses yang benar-benar bersih sejak dari dapurnya. (AN/KT)

Robert Sapulete resmi terpilih untuk menduduki jabatan tertinggi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tersebut.

Pelantikan pun dipastikan akan digelar dalam waktu dekat begitu seluruh proses administrasi rampung.

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengungkapkan seluruh proses seleksi berjalan secara terbuka, objektif, dan mengikuti aturan yang berlaku—mulai dari seleksi oleh panitia seleksi (pansel), asesmen oleh asesor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga diperolehnya pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam proses tersebut, terdapat tiga peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Wali Kota Ambon, untuk dipilih satu nama terbaik.

“Ketiganya layak dan memenuhi syarat menjadi Sekda. Namun aturan hanya memungkinkan satu orang yang dipilih. Karena itu, keputusan diambil secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang telah dinilai,” kata Bodewin.

Bodewin menepis keras anggapan penetapan Robert Sapulete diwarani oleh kepentingan atau intervensi politik.

Ia menegaskan dasar penilaian murni mengacu pada aspek profesionalisme dan sistem merit.

“Yang menjadi dasar adalah kapasitas, kompetensi, dan integritas. Tidak ada pertimbangan politik dalam proses ini,” tegasnya.

Terkait koordinasi dan pengusulan kepada Gubernur Maluku, Bodewin menjelaskan hal itu merupakan kewajiban administratif yang diatur dalam undang-undang, mengingat gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Ia meminta agar prosedur administratif ini tidak disangkutpautkan dengan dinamika politik lokal.

“Koordinasi dengan gubernur merupakan prosedur yang wajib dilakukan sesuai ketentuan. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan persoalan politik,” pintanya.

Di sisi lain, kehadiran Sekda definitif yang baru ini membawa harapan besar bagi masa depan tata kelola kota.

Bodewin berharap Robert Sapulete mampu menjadi motor penggerak birokrasi di Pemkot Ambon.

Sinergi dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan bisa semakin solid di bawah kepemimpinan Sekda baru guna mempercepat pembangunan daerah dan mendongkrak kualitas pelayanan publik ke masyarakat.

JADWAL PELANTIKAN

Mengenai waktu pelantikan, Bodewin mengisyaratkan bahwa momen tersebut tinggal menunggu hari. Pemkot Ambon saat ini sedang menyelesaikan tahap akhir administrasi pasca-koordinasi.

“Bisa besok, bisa minggu depan. Yang pasti kami bersyukur seluruh proses telah berjalan dengan baik dan transparan,” tutur Bodewin.

Ia menambahkan bahwa proses panjang ini menjadi pembelajaran penting bagi demokrasi birokrasi di Ambon.

“Meskipun kewenangan (memilih) ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, Pemerintah Kota Ambon tetap berkomitmen menjalankan proses secara profesional, objektif, dan akuntabel,” pungkasnya. (KT)

Tercatat, tingkat inflasi Kota Manise merangkak naik ke angka 3,78 persen dari yang sebelumnya berada di posisi 2,84 persen.

Kenaikan signifikan ini langsung direspons Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, dengan mengevaluasi total kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta meninjau ulang kerja sama dengan wilayah penyangga.

Langkah taktis tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat evaluasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon, Rabu.

Ely menegaskan dirinya tidak ingin rapat-rapat koordinasi hanya menjadi agenda formalitas tanpa hasil nyata di lapangan.

“Setiap kali evaluasi seperti ini, yang ingin saya lihat adalah tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. Apakah sudah ada perkembangan terhadap angka inflasi kita,” tegas Ely.

Salah satu poin yang disorot tajam oleh Ely adalah efektivitas kerja sama antardaerah dalam menjaga pasokan pangan.

Baginya, komitmen tertulis harus diwujudkan dalam aksi konkret untuk mengamankan rantai pasok bahan pokok ke Ambon agar harga di pasar tetap stabil.

Ia pun meminta dinas teknis segera melaporkan status dan keaktifan nota kesepahaman (MoU) dengan daerah-daerah penyangga.

“Saya ingin mendapatkan laporan dari dinas teknis mengenai apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian kerja sama dengan daerah penyangga, apakah MoU yang sempat ditandatangani masih berlaku, termasuk proses komunikasinya,” ujarnya.

Bagi Pemkot Ambon, rapat evaluasi rutin ini menjadi instrumen penting untuk memantau sejauh mana program yang disepakati berjalan di lapangan.

Hal ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban terbuka setiap perangkat daerah dalam upaya bersama menekan laju inflasi.

Selain memperkuat koordinasi internal dan mengetatkan komunikasi dengan daerah penyangga, hasil evaluasi TPID ini nantinya akan dirangkum menjadi laporan resmi.

Laporan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai bukti komitmen dan langkah konkret Pemkot Ambon dalam mengendalikan inflasi daerah.(AN/KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON- Saring ketat seleksi calon Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon di meja Kementerian Dalam Negeri akhirnya mengerucut.

Dari empat figur yang bertarung memperebutkan posisi puncak birokrasi, satu nama tereliminasi. Tiga nama sisa kini berada di atas meja Wali Kota Ambon untuk dipilih.

Mereka yang bertahan dalam pusaran kompetisi ini bukanlah orang baru: Robby Sapulette (Pj. Sekkot Ambon), Steven Dominggus Sukirno (Kepala BKD Ambon), dan Apries Gasperz (Kadis DLHP Ambon).

Namun, yang menarik adalah dokumen rahasia di balik pengiriman tiga nama tersebut.

Sebuah sumber di Kemendagri membocorkan bahwa nilai hasil asesmen ketiga kandidat dikirimkan secara transparan dalam bentuk peringkat resmi.

“Hasil asesmen atau nilainya, dipuncak itu Pak Apries Gasperz. Disusul kemudian oleh Steven Dominggus Sukirno dan Robby Sapulette,” ungkap sumber tersebut kepada Kabartimurnews.com.

Secara kalkulasi politik birokrasi, peluang terbesar biasanya mengarah pada dua peringkat teratas.

“Biasanya seperti itu, ada kemungkinan salah satu dari dua ranking tertinggi. Tapi kompas finalnya tetap ada di tangan Wali Kota,” lanjutnya.

Keunggulan Apries Gasperz rupanya bukan bualan di atas kertas semata. Di lingkungan internal Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Kota Ambon, nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan itu memang disebut-sebut paling menonjol.

Rekam jejaknya dinilai “paripurna”—matang di lapangan dan kuat secara konseptual.

Modal nilai tertinggi ini tentu menjadi poin krusial. Sebab, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dikenal sebagai tipikal pemimpin yang meletakkan keputusan pada data riil.

Hasil obyektif dari tim asesor pusat diprediksi kuat bakal jadi kompas utama Bodewin dalam menunjuk pendampingnya mengomandoi ASN Ambon.

Sayangnya, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena belum bisa dimintai keterangan resmi untuk mengonfirmasi kelanjutan dari tiga nama yang disodorkan Kemendagri tersebut hingga berita ini dipublikasikan. (KT)

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, menyiapkan 28 ekor sapi dan 20 ekor kambing untuk hewan kurban Hari Raya Idul Adha 2026.

“Untuk Idul Adha tahun ini memang terjadi penurunan jumlah hewan kurban yang disiapkan dibandingkan tahun lalu. Hal ini sudah direncanakan karena kita sesuaikan dengan kondisi efisiensi anggaran,” kata Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Ambon Aulia, di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan, jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan berdampak hingga ke daerah.

Aulia menjelaskan, hewan kurban yang disiapkan terdiri dari 28 ekor sapi dan 20 ekor kambing  akan didistribusikan kepada masyarakat berdasarkan proposal yang diajukan ke Bagian Kesra Kota Ambon.

Menurutnya, proses penyaluran direncanakan dilakukan pada H-3 Idul Adha setelah seluruh proposal diverifikasi.

“Penyaluran dilakukan berdasarkan proposal yang masuk. Nanti kita tindak lanjuti dan distribusikan hewan kurban pada H-3,” ujar Aulia.

Ia menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bantuan hewan kurban pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kita lihat skala prioritas. Yang belum pernah dapat akan kita dahulukan, sementara yang sudah pernah menerima akan dipertimbangkan di tahap berikutnya,” jelasnya.

Ia mengingatkan masyarakat yang ingin memperoleh bantuan hewan kurban agar mengajukan proposal secara resmi ke Bagian Kesra.

“Semua tergantung proposal yang masuk. Kalau belum pernah dapat tapi tidak mengajukan proposal, tentu kami tidak bisa memproses. Jadi harus memasukkan proposal agar bisa kami tindak lanjuti,” ucapnya

Pemerintah Kota Ambon berharap bantuan hewan kurban tersebut dapat tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. (AN/KT)