PEMERINTAH Aceh resmi meminta keterlibatan dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu menangani pascabencana banjir bandang dan longsor di tanah rencong.
Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
“Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Senin 15 Desember 2025.
“Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya menambahkan.
Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.
Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.
Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.
Selain pemerintahnya yang telah meminta bantuan ke PBB, masyarakat di Aceh masif mengibarkan bendera-bendera putih di depan rumah-rumah, dan di titik-titik pengungsian bencana. Kantor-kantor pemerintahan di daerah, pun dikabarkan mengibarkan bendera warna serupa.
Pengibaran bendera-bendera putih tersebut bentuk protes, dan respons warga yang tak lagi tahan dengan situasi kebencanaan saat ini. Rahmiana, seorang warga Banda Aceh yang melakukan kerja-kerja kemanusian di Kabupaten Bireun mengatakan, pemancangan bendera-bendera putih masif dilakukan belakangan ini.
“Di Bireun, banyak warga dan juga relawan-relawan yang memasang bendera putih karena tidak tahan dengan situasinya yang sudah sangat parah,” kata dia.
Rahmiana mengirimkan video-video tentang warga Aceh yang menaiki motor untuk membagi-bagikan bendera putih ke warga. Di Lokshukon, seorang warga bernama Siti menyampaikan kepada Republika bendera putih juga berkibar.
“Bendera putih itu berkibarnya di Gedung (Pemerintah) Aceh Utara, juga di Masjid Raya,” kata Siti melalui sambungan telepon.
Siti sempat mengalami banjir dengan tinggi airnya mencapai atas rumah di Desa Alumuddin pada 26 November 2025 lalu. Menurutnya, bendera-bendera putih itu bentuk solidaritas bersama seluruh warga Aceh yang saat ini masih dalam kebencanaan.
Tetapi lebih dari itu, kata dia, bendera putih, pun sebagai respons, dan protes atas penanganan bencana yang saat ini terjadi di banyak wilayah di Aceh. “Bendera putih itu, artinya kan menyerah. Karena banyak yang meninggal, dan bencananya tidak ditangani dengan baik,” ujar dia.
Siti bersama keluarga sempat mengungsi. “Kami sempat mengungsi sampai tujuh hari di rumah-rumah warga, atau yang tempatnya lebih tinggi,” kata dia. Di awal-awal situasi bencana, kata dia, warga saling membantu. Termasuk saling menyokong agar semua dapat tempat berlindung, dan bisa makan.
“Kami harus melewati deras air sedalam lebih dari dua meter untuk mencapai meunasah (balai desa) untuk mengungsi,” kata dia.
PERMINTAAN ULAMA
Muzakarah Ulama Aceh 2025 yang dipusatkan di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Darurat Bencana Nasional. Masyarakat Aceh juga diimbau memperkuat solidaritas sosial
“Muzakarah Ulama Aceh menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait penanganan bencana, yakni penetapan bencana nasional dan penguatan peran masjid sebagai pemersatu umat,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, di Banda Aceh, Senin.
Faisal menjelaskan, muzakarah tersebut juga dirangkai dengan samadiah dan doa bersama untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh yang dipusatkan di halaman Masjid Raya Baiturrahman pada Ahad. Ia menjelaskan penetapan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel.
Para ulama di Aceh juga sepakat meminta Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf (Mualem), bersama bupati dan wali kota se-Aceh agar menyusun peta jalan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi, berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah. Para ulama juga turut meminta pemerintah daerah untuk merevisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor.
Ulama Aceh juga meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.
Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.
Masyarakat Aceh juga diimbau memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah, serta menghindari fitnah dan provokasi. Sebagai bagian dari ikhtiar spiritual, para ulama mengajak seluruh masyarakat untuk menghidupkan masjid, baik di wilayah terdampak maupun tidak terdampak bencana, melalui doa bersama, ibadah, serta kegiatan sosial-keagamaan guna menguatkan ketahanan spiritual masyarakat Aceh.
Ketua MPU Aceh menambahkan rekomendasi tersebut datang dari berbagai tokoh masyarakat, khususnya tokoh intelektual dan kalangan non-politik, agar MPU Aceh menghimpun para ulama untuk bersama-sama menyuarakan sikap terkait dengan penanganan bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
Ia mengatakan para tokoh berharap ulama dapat bersatu memberikan masukan dan dorongan kepada Pemerintah Pusat, terutama agar lebih serius dan cepat dalam merespons bencana yang terus terjadi di berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Abu Sibreh menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh serta para kepala daerah yang dinilai telah bekerja keras membantu masyarakat terdampak bencana.
“Penyerahan kepada Pemerintah Pusat bukan berarti putus asa atau tidak bekerja. Itu adalah bentuk pengakuan bahwa dalam kondisi tertentu, bencana yang begitu besar tidak mampu ditangani sendiri oleh daerah, sehingga membutuhkan kehadiran dan bantuan dari pemerintah pusat,” kata Abu Sibreh.
RESPON PUSAT
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyoroti keterlambatan pemerintah pusat menetapkan status darurat nasional, yang dinilainya berdampak serius hingga mendorong Pemerintah Aceh meminta bantuan langsung ke PBB. Menurutnya, bencana kemanusiaan yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kian menegaskan lemahnya respons negara di level pusat.
Busyro mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Mustahil bencana yang terjadi bisa ditangani oleh pemerintah daerah saja meski sudah berusaha tetap mengalami keterbatasan.
“Nah, saya dan kita semuanya mendengar bahwa keterlambatan dari pemerintah pusat untuk menentukan status darurat kemanusiaan secara nasional (di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat) ini akibatnya banyak sekali,” kata Busyro.
Busyro menegaskan bahwa keterlambatan yang berlebihan dari pemerintah pusat dalam menetapkan status bencana nasional di Sumatera memicu pemerintah daerah Aceh meminta bantuan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Aceh sudah berkirim surat langsung ke lembaga-lembaga yang ada di PBB yang berbasis di Amerika Serikat (AS).
Busyro mengatakan, dengan segala hormat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan kepada saudara-saudara yang berada di lokasi bencana agar tidak mengandalkan pemerintah pusat yang nyatanya terlambat. Tapi saudara-saudara di Aceh tidak putus asa, sehingga muncul inisiatif berkirim surat ke lembaga di PBB untuk meminta bantuan.
“Keterlambatan pemerintah itu kita ingin tahu sebabnya apa dan dampaknya apa saja? Dan nanti kami tentu akan berikan yang terbaik sebagai bentuk dari sikap kritis tapi konstruktif dan solutif,” ujar Busyro.
RESPON PRABOWO
Presiden RI Prabowo Subianto mengaku ditawari bantuan oleh banyak pemimpin dunia terkait penanganan bencana di Sumatera. Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasinya secara mandiri.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta.
Prabowo menegaskan Indonesia mampu menangani bencana yang terjadi, yang saat ini mencakup tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia dan berada dalam kondisi terkendali.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo
Pada akhir pekan lalu, Presiden turut memantau wilayah yang sempat terisolasi, seperti Takengon dan Kabupaten Bener Meriah. Upaya pembukaan akses jalan terus dilakukan.
Sejumlah infrastruktur penghubung, termasuk jembatan di Bener Meriah, dilaporkan telah kembali berfungsi. Di wilayah Aceh Tamiang, akses jalan juga telah kembali tersambung.
Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan bencana atas kerja keras yang dilakukan di lapangan. Terkait kondisi masyarakat terdampak, Presiden menilai warga tetap tegar dan sabar. Pemerintah, kata Prabowo, telah menyiapkan rencana untuk membangun hunian bagi warga yang terdampak bencana.
“Kita sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya,” kata Prabowo.
Diketahui, Selama dua hari, Presiden Prabowo meninjau sejumlah lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara. Pada Jumat (12/12/2025), Presiden meninjau wilayah Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah.
Sedangkan pada Sabtu, Kepala Negara meninjau Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Peninjauan ini bukan kali pertama dilakukan oleh Presiden Prabowo.
Pada Senin (1/12/2025), Presiden Prabowo telah meninjau lokasi bencana di tiga provinsi, yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lalu pada Ahad (7/12/2025), Kepala Negara kembali menuju Aceh untuk meninjau kembali penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo melakukan kunjungan berulang kali ke sejumlah wilayah terdampak bencana banjir Sumatra untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat serta memberikan dukungan moril kepada masyarakat. (ROL)
