KABARTIMURNEWS.COM, TEL AVIV – Lebih dari 1.000 rabi dari seluruh dunia menuduh Israel menjadikan kelaparan sebagai senjata di Gaza. Mereka mendesak otoritas di Yerusalem Barat untuk mengizinkan bantuan masuk ke kantor wilayah tersebut.
Menurut kepala badan pengungsi Palestina PBB, Philippe Lazzarini, sekitar 90.000 perempuan dan anak-anak menderita malnutrisi dalam apa yang digambarkan oleh kelompok-kelompok bantuan sebagai kelaparan yang disebabkan oleh blokade Israel.
Seperti dilansir laman RT, para rabi dan cendekiawan Yahudi dari AS, Inggris, Uni Eropa, dan Israel menandatangani surat terbuka yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi ‘menghadapi krisis moral yang serius.’
“Pembatasan ketat yang diberlakukan pada bantuan kemanusiaan di Gaza, dan kebijakan menahan makanan, air, dan pasokan medis dari penduduk sipil yang membutuhkan, bertentangan dengan nilai-nilai hakiki Yudaisme sebagaimana kita pahami,” bunyi surat itu.
Para rabi mendesak Israel untuk mengizinkan ‘bantuan kemanusiaan’ yang masif sambil meminimalisir agar tak jatuh Hamas. Mereka juga menuntut agar Israel bekerja segera melalui segala cara yang memungkinkan untuk memulangkan semua sandera dan mengakhiri pertempuran.
Surat yang diterbitkan pada Jumat tersebut telah melampaui 1.000 tanda tangan hingga Senin dini hari. Jonathan Wittenberg, seorang rabi yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada Jewish Chronicle pekan lalu bahwa ia memimpin kampanye untuk mendobrak ;ketidakpedulian kejam terhadap kelaparan’ Israel.
Israel menyalahkan koordinasi internasional yang buruk dan Hamas yang dituduhnya mencuri makanan dan menyerang titik-titik distribusi. Para pejabat Israel berpendapat bahwa kelompok bersenjata tersebut menggunakan ‘narasi kelaparan’ sebagai daya ungkit dalam perundingan penyanderaan.
Tel Aviv telah berjanji untuk meningkatkan respons kemanusiaan, melanjutkan pengiriman makanan melalui udara, dan menerapkan ‘jeda taktis’ selama akhir pekan untuk memungkinkan lebih dari 100 truk mengirimkan pasokan ke Gaza.
Namun, Lazzarini menyebut langkah-langkah itu sebagai ‘tipuan’ Israel. Ia bersikeras bahwa Israel seharusnya membuka blokir akses bagi 6.000 truk bantuan yang menunggu untuk memasuki wilayah kantong tersebut.
LANGGAR HUKUM
Sementara itu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, Israel telah melanggar hukum internasional karena memblokade pengiriman bantuan ke Jalur Gaza. Tindakan Israel tersebut yang menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk.
Saat diwawancara dalam program ‘Insider’ yang disiarkan ABC News pada Ahad (27/7/2025), Albanese menyinggung tentang rule of engagement atau aturan keterlibatan dalam sebuah konflik. Dia menekankan, tujuan aturan tersebut adalah mencegah hilangnya nyawa warga tidak bersalah.
“Jelas sekali, menghentikan pengiriman makanan merupakan pelanggaran hukum internasional, yang merupakan keputusan yang dibuat Israel pada bulan Maret,” ujar Albanese.
“Hukum internasional menyatakan bahwa Anda tidak dapat meminta pertanggungjawaban orang yang tidak bersalah atas apa yang merupakan konflik,” sambung Albanese.
Dia pun sempat mengutarakan keprihatinannya atas penderitaan warga sipil Gaza. “Seorang anak laki-laki berusia satu tahun bukanlah pejuang Hamas. Korban jiwa dan kematian warga sipil di Gaza sama sekali tidak dapat diterima. Itu sama sekali tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.
Saat menyinggung rencana Prancis yang hendak mengakui negara Palestina pada September mendatang, Albanese mengatakan Australia tidak akan mengikuti langkah serupa dalam waktu dekat. “Kami tidak akan mengambil keputusan apa pun sebagai isyarat, kami akan melakukannya sebagai langkah ke depan jika situasinya memungkinkan,” ucapnya.
“Apakah waktunya sekarang? Apakah kita akan segera melakukannya? Tidak, kita tidak akan melakukannya. Tetapi kita akan terlibat secara konstruktif,” tambah Albanese. (ROL)
