KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Hari ini, Rabu, 24 April 2024, Murad Ismail dan Barnabas Orno, resmi mengakhiri tugasnya, sebagai Gubernur Maluku, setelah menjalankan masa bakti lima tahun.

Kekosongan jabatan Murad-Orno, diisi seorang penjabat Gubernur, yang juga dilantik pada hari ini. Sadli Ie adalah, pejabat yang ditunjuk Menteri dalam Negeri (Mendagri), mengemban tugas yang ditinggalkan Murad-Orno.

Lima tahun bertugas, Murad-Orno punya apresiasi beragam bagi kalangan masyarakat. Pro dan kontra dalam menilai tugas-tugas mereka dalam memimpin merupakan sesuatu yang biasa. Namanya juga manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Illahi.

Murad yang kerap tampil dengan tipikal “arogan” tak luput dalam sorotan publik. Media-media cetak, online dan Medsos, meramu itu dalam berita. Tugas-tugas Murad, selama lima tahun, memimpin Maluku, penuh kontroversi. Versi yang pro dan versi yang kontra. Versi kontra kerap “menyerang.”

Isu-isu miring dari pasukan kontra menyorot dan “menyerang” Murad, tak ada habis-habisnya. Tapi, Murad tak bergeming. Sejak, menjabat Gubernur, memimpin Parpol Penguasa PDIP, hingga dilangserkan, “ketokohan” Murad dimata Pemerintah Pusat baik-baik saja dan tidak ada yang kurang.

Murad kerap tak ambil pusing. Bak pepatah: “Anjing Menggongong Kafilah Tetap Berlalu.”  Itulah Murad, dalam menghadapi “serangan” pasukan kontra.

Manuver politik, tokoh-tokoh yang beda haluan atau kontra Murad, pasca langser dari PDIP, Murad dihantam isu liar bak “tsunami.” Mega proyek LIN dan Ambon New Port, yang digadang-gadang  Murad, jalan dimasa periode memimpin dibatalkan.

Pembatalan dua mega proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional, menjadikan Murad-Orno sebagai orang disalahkan atau penyebab, istilah kasarnya “biang kerok” batalnya kedua mega proyek tersebut.

Pembatalan dua mega proyek itu, jadi senjata menyerang. tapi, melihat fakta hubungan pemerintahan Murad-Orno dan Pemerintah Pusat baik-baik, setidaknyanya ikut menjawab, pembatalan dua mega proyek di Maluku, bukan salah Murad-Orno dalam memimpin, tapi kondisi ketersedian keuangan negara yang minim. Apalagi, untuk merealisasikan anggaran dua mega proyek itu, butuh anggaran besar.

Sehingga kegagalan dua mega proyek itu, tidak tepat bila diasumsikan sebagai kegagalan Murad-Orno, dalam memimpin Maluku. Sebab, kebijakan merealisasikan kedua mega proyek merupakan kebjikan Pemerintah Pusat, dan bukan kebijakan Pemerintah daerah.

Dengan begitu asumsi DPRD Maluku, tentang kegagalan Murad-Orno, memimpin Maluku, menjadi asumsi “sakit hati.” Setidaknya, kegagalan Murad-Orno, bukan menjadi kegagalan pribadi dalam memimpin, tapi kegagalan kolektif yang didalamnya juga ada DPRD, sebagai lembaga pengawasan turut gagal.

Gegagalan Murad-Orno versus dewan lainnya, misalnya terkait kebijakan-bijakan birokrasi. Masih banyak jabatan-jabatan yang diisi pelaksana tugas (Pj). Menurut dewan, itu juga termasuk salah satu kegagalan, selain angka kemiskinan yang tetap stagnan di Maluku.

Angka kemiskinan Maluku tidak pernah berubah, masuk dalam “kegagalan” Murad-Orno memimpin.  Tidak hanya Murad-Orno, tapi gubernur-gubernur sebelumnya juga belum mampu membawa Maluku keluar dari kemiskinan, juga fakta yang tidak bisa dipungkiri.

Itu berarti Murad masih punya kesempatan lima tahun lagi untuk mengurusi kemiskinan di Maluku, bila masih dipilih oleh masyarakat Maluku, pada pemilihan November 2024, mendatang. Ukurannya, ada pemilihan nanti. Apakah Murad masih dipercaya memimpin Maluku kedua kalinya ataukah tidak?

Jawabannya menunggu Pemlihan Pilkada Maluku, November 2024. Dan, Murad Ismail, dipastikan akan maju untuk kedua kalinya. Mungkin, saja Murad tidak lagi mengandeng Barnabas Orno sebagai wakilnya, tapi  figur lain. (KT)